Kemenkumham Tidak Bisa Deteksi Kasus Orang Yang Miliki Dua Paspor Petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua memberikan pelayanan perdana Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival kepada seorang warga asing dari Timor Leste di Pos Lintas Batas Neg

MerahPutih.com - Permohonan kehilangan kewarganegaraan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) yang diajukan warga negara terus mengalami peningkatan cukup signifikan.

Tercatat, jumlah pemohon sebanyak delapan permohonan di 2017, 334 permohonan di 2017 dan 424 permohonan di 2019, dan tahun ini, sudah 329 warga negara Indonesia (WNI) mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan.

Baca Juga:

75 Parpol Berbadan Hukum, Kemenkumham: 32 yang Aktif Laporan Administrasi

Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kemenkumham Baroto memaparkan, pada 2020 jumlah permohonan naik drastis sebanyak 1.343 dan di 2021 sejumlah 1.646 permohonan.

Secara umum, Kemenkumham mengeluarkan enam jenis permohonan kepada masyarakat, yakni laporan kehilangan kewarganegaraan RI dengan sendirinya, jenis permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI, serta permohonan kehilangan kewarganegaraan RI atas permohonan sendiri dan kepada presiden.

Berikutnya, permohonan penyampaian memilih kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda, permohonan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan atas kemauan sendiri bagi orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, dan permohonan tetap sebagai WNI.

Ia memaparkan, jika diakumulasikan, maka Pemerintah telah mengeluarkan 4.699 permohonan sejak tahun 2017 hingga 2022. Sejumlah alasan WNI yang memilih keluar atau melepaskan kewarganegaraannya ialah pertimbangan kemudahan transportasi, komunikasi, pekerjaan, dan keinginan bebas visa tertentu.

Ia mengatakan seseorang dapat dikatakan kehilangan atau melepaskan kewarganegaraan maka terlebih dahulu harus ada permohonan. Jika seseorang tidak mengajukan pencabutan atau pelepasan status kewarganegaraan kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, maka tidak ada data yang terekam atau tercatat di Ditjen AHU.

"Jadi intinya kalau tidak ada permohonan, maka tidak ada data di Kemenkumham bahwa yang bersangkutan sudah hilang kewarganegaraan atau tidak," ujar dia.

Baca Juga:

Kemenkumham Serahkan Hak Cipta Lagu Mars dan Himne KPK

Namun, kata ia, apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan, maka Ditjen AHU akan memroses administrasi untuk melepas kewarganegaraannya.

Setelah itu, Ditjen AHU Kemenkumham akan mengumumkan status yang bersangkutan telah kehilangan kewarganegaraan melalui surat keputusan menteri.

Baroto mengakui Kemenkumham tidak bisa mendeteksi kasus orang-orang yang memiliki dua paspor, namun tidak melaporkannya ke negara. (Pon)

Baca Juga:

Kemenkumham Terima Permohonan Naturalisasi 3 Pemain Keturunan Indonesia Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditemukan Klaster di Lima Sekolah, UNS Pastikan Kuliah Tatap Muka Tetap Jalan
Indonesia
Ditemukan Klaster di Lima Sekolah, UNS Pastikan Kuliah Tatap Muka Tetap Jalan

Satgas COVID-19 Solo mencatat adanya temuan klaster pembelajaran tatap muka (PTM) di lima sekolah.

Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru

Kepedulian kepada sesama terus ditebarkan Merah Putih Kasih Foundation (MPKF) Peduli.

Anies Imbau Warga Jakarta Salat Idul Adha di Rumah
Indonesia
Anies Imbau Warga Jakarta Salat Idul Adha di Rumah

"Untuk sementara waktu pelaksanaan salat Idul Adha 1442 H di rumah masing-masing," tulis Anies dalam Sergub, Jumat (16/7).

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Terserap 11,6 Persen
Indonesia
Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Terserap 11,6 Persen

rogram pemulihan ekonomi kini tengah bergulir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah terserap Rp 52,66 triliun. Data ini per Senin (18/4).

Pemda Masih Tunggu Pedoman Pemindahan Ibu Kota Negara
Indonesia
Pemda Masih Tunggu Pedoman Pemindahan Ibu Kota Negara

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni Kecamatan Sepaku sudah ditetapkan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN Nusantara.

Ada Drama Penolakan dari PKS, RUU TPKS Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
Indonesia
Ada Drama Penolakan dari PKS, RUU TPKS Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR

Seluruh anggota Baleg DPR lantas menyatakan setuju RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR

Alasan Polisi Amankan Pendemo FPR Saat Demo di Depan Istana Negara
Indonesia
Alasan Polisi Amankan Pendemo FPR Saat Demo di Depan Istana Negara

Tindakan mengamankan pendemo itu untuk menegakkan protokol kesehatan COVID-19

Bank Dinilai Alami Potensial Loss Jika Beri Kredit Tanpa Agunan Pada Perusahaan Batu Bara
Indonesia
Bank Dinilai Alami Potensial Loss Jika Beri Kredit Tanpa Agunan Pada Perusahaan Batu Bara

Dalam permasalahan pendanaan tanpa agunan atau agunannya tidak sepadan tersebut sudah terjadi potensial loss.

Sektor Otomotif Indonesia Bisa Jadi Yang Terbaik di ASEAN
Indonesia
Sektor Otomotif Indonesia Bisa Jadi Yang Terbaik di ASEAN

Indonesia perlu meningkatkan ekspor otomotif sesuai yang ditargetkan tercapai pada tahun 2035.

Anggota KPU Baru Janji Kebut Penyelesaian Aturan Pemilu 2024
Indonesia
Anggota KPU Baru Janji Kebut Penyelesaian Aturan Pemilu 2024

KPU akan konsolidasi internal untuk pelajari apa saja yang sudah dilakukan KPU periode sebelumnya.