Kemenkumham Indikasikan 5 Sipir Penyiksa Napi DIY Terapkan Kedisplinan Berlebihan Tim Kanwil Kemenkumham DIY melalukan investigasi di Lapas Narkotika Pakem DIY. Foto: Humas Kanwil Kemenkumham DIY

MerahPutih.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, memeriksa lima petugas Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Kelima sipir ini terindikasi menerapkan kedisiplinan berlebihan terhadap para warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya tindak disiplin berlebihan usai melakukan investigasi selama empat hari di lapas yang terletak di Pakem, Kabupaten Sleman DIY itu.

Baca Juga

Komnas HAM Selidiki Dugaan Penyiksaan Napi di Lapas Narkotika Yogyakarta

"Kami temukan indikasinya ada lima petugas yang sering melakukan seperti itu, penerapan kedisiplinan terlalu berlebihan dan membuat tidak nyaman warga binaan," kata Gusti Ayu di Yogyakarta, Kamis (4/11).

Gusti menjelaskan lima orang itu sehari-hari memiliki posisi sebagai petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan beberapa lainnya sebagai petugas regu pengamanan lapas.

Penerapan disiplin berlebihan itu, lanjut dia, diduga dilakukan saat masa pengenalan lingkungan (mapenaling) bagi para penghuni lapas baru, khususnya yang berada di Blok Edelweis Lapas.

Penerapan disiplin kepada warga binaan, kata dia, memang diperlukan saat masa pengenalan lingkungan lapas. Bahkan hal serupa dapat dijumpai di lapas lainnya.

Melalui mapenaling, katanya, warga binaan yang baru tiba mendapatkan pengarahan mengenai aturan main selama berada di lapas.

"Mereka memang yang bertugas melakukan mapenaling di Blok Edelweis. Tapi mungkin itu yang dirasakan ada yang berlebihan. Di semua lapas pasti akan ada tindakan disiplin dalam mapenaling," kata dia.

Tim Kanwil Kemenkumham DIY melalukan investigasi di Lapas Narkotika Pakem DIY. Foto: Humas Kanwil Kemenkumham DIY
Tim Kanwil Kemenkumham DIY melalukan investigasi di Lapas Narkotika Pakem DIY. Foto: Humas Kanwil Kemenkumham DIY

Namun, Gusti Ayu belum mau menjabarkan bagaimana bentuk tindakan mendisiplinkan berlebihan. Pasalnya tim pemeriksa masih akan menggali informasi lebih dalam dengan memanggil kelima orang itu ke Kantor Kanwil Kemenkumham DIY.

"Kemarin surat keputusan (SK) Pak Kakanwil sudah turun untuk menarik lima orang itu ke Kanwil (Kemenkumham DIY) mulai hari ini. Tim pemeriksa sudah kami buatkan SK untuk melakukan pemeriksaan semuanya. Jadi kita tinggal tunggu nanti hasilnya seperti apa," ujar dia.

Jika terbukti bersalah, ia memastikan Kemenkumham bakal memproses serta menjatuhkan sanksi bagi kelima petugas itu. Gusti Ayu memastikan Tim Investigasi Kanwil Kemenkumham DIY bakal bekerja objektif mengurai kasus tersebut.

"Kita akan gali dulu seperti apa, kalau memang salah kenapa tidak, kita akan proses dan kita beri sanksi. Ini melanggar HAM kalau memang terjadi," tegas dia.

Sebelumnya, sejumlah mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-Jawa Tengah pada Senin (1/11) mengenai dugaan penganiayaan yang mereka alami selama di lapas tersebut.

Vincentius Titih Gita Arupadatu, salah seorang eks napi Lapas Narkotika mengaku mengalami tindak kekerasan saat menghuni lapas tersebut mulai diinjak-injak, dipukul menggunakan selang, hingga dipukul memakai kelamin sapi jantan yang sudah dikeringkan. Vincentius dan eks napi lainnya juga diduga mengalami pelecehan seksual. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga

Napi Diduga Disiksa, Kemenkumham Bentuk Tim Investigasi

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Sepakati Anggaran Densus 88 Antiteror Rp 1,5 Triliun dan BNPT Rp 431 Miliar
Indonesia
DPR Sepakati Anggaran Densus 88 Antiteror Rp 1,5 Triliun dan BNPT Rp 431 Miliar

Komisi III DPR RI menyepakati anggaran Densus 88 Antiteror Polri sebesar Rp 1,5 triliun dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebesar Rp 431.174.480.000.

Anies Heran Ada Pimred Media Tidak Tahu Stadion JIS
Indonesia
Anies Heran Ada Pimred Media Tidak Tahu Stadion JIS

Ketika sedang melihat-melihat kondisi di sana, ada pimred yang celetuk bila stadion untuk ersija itu cukup megah dan mereka tidak ada stadion sebesar itu di Ibu Kota.

Penjelasan Anies soal Beda Data Kematian COVID-19 Antara DKI dan Pusat
Indonesia
Penjelasan Anies soal Beda Data Kematian COVID-19 Antara DKI dan Pusat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan perbedaan data kasus kematian COVID-19 di Ibu Kota, antara Pemprov DKI dengan data Satgas pemerintah pusat.

Warga Klaten Tewas Usai Minum Racun Ikan, Pelaku Diduga Salah Targetkan Korban
Indonesia
Warga Klaten Tewas Usai Minum Racun Ikan, Pelaku Diduga Salah Targetkan Korban

Korban pembunuhan adalah Hani Dwi Susanti (30), warga Dusun Panggang Welut, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Polri Minta Pemudik Siapkan Stamina Ekstra saat Perjalanan Arus Balik
Indonesia
Polri Minta Pemudik Siapkan Stamina Ekstra saat Perjalanan Arus Balik

Arus balik Lebaran 2022 di depan mata. Potensi kemacetan lalu lintas pun bisa terjadi mengingat tingginya angka pemudik yang berangkat. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi menyampaikan, pemudik untuk menyiapkan stamina sebelum melakukan perjalanan jauh.

Wartawan Al Jazeera Dikabarkan Tewas oleh Tembakan Tentara Israel
Dunia
Wartawan Al Jazeera Dikabarkan Tewas oleh Tembakan Tentara Israel

Seorang wartawati Al Jazeera tewas oleh tembakan tentara Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat pada Rabu (11/5).

KPK Respons Tantangan Sumpah Mubahalah Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Respons Tantangan Sumpah Mubahalah Azis Syamsuddin

"Tentu terdakwa punya hak untuk membantah keterangan saksi tersebut akan tetapi sumpah mubahalah tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana kita," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (14/12).

Jelang Pemilu 2024, Polri Lakukan Operasi Pengamanan dari Mabes sampai Polres
Indonesia
Jelang Pemilu 2024, Polri Lakukan Operasi Pengamanan dari Mabes sampai Polres

Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan pada 2024.

Indonesia Ingin Contoh India Lindungi UMKM di Bisnis Digital
Indonesia
Indonesia Ingin Contoh India Lindungi UMKM di Bisnis Digital

Penguasaan usaha besar di dalam bisnis e-commerce atau bisnis digital Indonesia, berpeluang terjadi bahkan sangat terbuka lebar.

Bandara Soekarno-Hatta Bakal Dilengkapi Lab Bio Safety Level 2 Buat Tes PCR
Indonesia
Bandara Soekarno-Hatta Bakal Dilengkapi Lab Bio Safety Level 2 Buat Tes PCR

Pemeriksaan PCR bisa dilakukan lebih banyak terhadap penumpang pesawat dari luar negeri yang baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, dan hasil tes PCR diketahui lebih cepat yakni dalam waktu 1 jam.