Kemenkumham Diminta Evaluasi Pasca Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Polisi membawa kantong jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Rabu (8/9). Foto: MP/Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diminta melakukan evaluasi sistem penanganan kebakaran di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyikapi insien kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Tangerang, Banten.

Baca Juga

Komisi III Minta Segera Usut Tuntas Kebakaran Lapas Tangerang

Diketahui dalam peristiwa tersebut setidaknya 41 orang tewas, kemudian 73 napi terluka, dan delapan di antaranya luka berat dalam kejadian itu.

“Kita minta kepada Dirjen Lembaga Permasyarakatan untuk kemudian mengevaluasi, tidak hanya di Tangerang tapi di semua lapas untuk penanganan sistem kebakaran supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9).

Kebakaran Lapas klas I Tangerang (Humas Kemenkumham)
Kebakaran Lapas klas I Tangerang (Humas Kemenkumham)

Dasco meminta aparat penegak hukum segera bergerak cepat untuk memulihkan keadaan pasca kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang.

“Untuk itu, kami minta kepada aparat penegak hukum untuk supaya bergerak cepat memulihkan keadaan,” ujar Dasco.

Politisi Partai Gerindra ini juga meminta korban luka akibat kebakaran tersebut dapat segera dirawat dan diberikan pendampingan psikologi.

“Kemudian merawat korban yamg luka-luka, dan juga mendampingi secara psikologis bagi para tahanan yang dalam keadaan selamat tapi masih dalam keadaan traumatik,” kata Dasco. (Pon)

Baca Juga

Delapan Korban Selamat Kebakaran Lapas Tangerang Butuh Observasi Dokter Bedah Hingga Plastik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus Demokrat Andi Arief Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Politikus Demokrat Andi Arief Penuhi Panggilan KPK

Andi Arief telah memenuhi panggilan KPK. Menggunakan baju kotak-kotak lengan pendek dengan masker putih, anak buah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu sedang menunggu panggilan penyidik ke ruang pemeriksaan.

Air Zam-zam Dilarang Masuk Bagasi Jemaah
Indonesia
Air Zam-zam Dilarang Masuk Bagasi Jemaah

Kepala Daerah Kerja Bandara, Haryanto mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk tidak memasukkan air Zam-zam ke dalam koper bagasi saat akan pulang ke Tanah Air.

Rasa Aman Pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika Yang Lolos Homologasi Grade A
Indonesia
Rasa Aman Pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika Yang Lolos Homologasi Grade A

Saat sesi tes pramusim pada 11-13 Februari, para pebalap mengeluhkan kondisi lintasan yang kotor, berdebu dan aspal yang terkelupas.

Tiga Anggota TNI Terduga Pembunuh Handi dan Salsabila Segera Diadili
Indonesia
Tiga Anggota TNI Terduga Pembunuh Handi dan Salsabila Segera Diadili

Otmilti II Jakarta selanjutnya bakal memproses kasus tersebut

Pakar Hukum Ini Prediksi Vonis Penjara Terdakwa Kasus Asabri Akan Nol
Indonesia
Pakar Hukum Ini Prediksi Vonis Penjara Terdakwa Kasus Asabri Akan Nol

Secara aturan, hakim memutuskan perkara berpegang pada surat dakwaan

Sekjen Tunggu Permintaan Kemenkes Jadikan Halaman DPR RS Darurat COVID-19
Indonesia
Sekjen Tunggu Permintaan Kemenkes Jadikan Halaman DPR RS Darurat COVID-19

Selain itu, para anggota DPR maupun fraksi-fraksi di DPR belum ada yang mengusulkan terkait penggunaan halaman gedung DPR/MPR menjadi RS Darurat COVID-19.

[Hoaks atau Fakta]: COVID-19 Turun, Bupati Lamongan Minta Perantau Pulang
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: COVID-19 Turun, Bupati Lamongan Minta Perantau Pulang

Pak Yes juga berpesan kepada warga Lamongan, teman, relasi dan semua pihak agar tidak terpengaruh kepada unggahan abal-abal dan meminta agar diabaikan saja.

Akhiri Perang, Presiden Ukraina Ajak Putin Bertemu Langsung
Indonesia
Akhiri Perang, Presiden Ukraina Ajak Putin Bertemu Langsung

Kabar baik datang dari perkembangan terbaru krisis perang Rusia-Ukraina.

Ini Besaran Pajak Aset Kripto di Indonesia yang Berlaku 1 Mei 2022
Indonesia
Ini Besaran Pajak Aset Kripto di Indonesia yang Berlaku 1 Mei 2022

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan baru pajak untuk aset kripto. Ketentuan pajak kripto ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 tahun 2022.

Syarat Naik KRL Diperketat, Pekerja Wajib Bawa STRP
Indonesia
Syarat Naik KRL Diperketat, Pekerja Wajib Bawa STRP

Adapun syarat naik KRL adalah harus merupakan pekerja sektor esensial atau kritikal dan menyertakan surat tanda registrasi pekerja (STRP).