Kemenkumham Beberkan 5 Misi Penting di KUHP Baru Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej saat diwawancarai awak media massa di Jakarta, Senin, (12/12/2022). ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memaparkan lima misi penting yang diusung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pemerintah dan DPR RI pada 6 Desember 2022.

"Pertama, dekolonialisasi. Dekolonialisasi diterjemahkan sebagai upaya untuk menghilangkan nuansa-nuansa kolonial yang ada di dalam KUHP lama," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

Menkumham Yasonna Luruskan Isu Kontroversi UU KUHP

Hal tersebut disampaikan Wamenkumham dalam kegiatan sosialisasi KUHP bertajuk "Kenduri KUHP Nasional" yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.

Hal itu, sambung dia, setidaknya dapat ditemui dalam buku kesatu KUHP nasional yang baru saja disahkan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian semata, tetapi juga pada keadilan dan manfaatnya.

Eddy, sapaan akrabnya, mengatakan saat hukum positif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan adalah keadilan.

"Dekolonialisasi lain yang kita lihat dari KUHP yang baru itu juga ada kebaharuan dalam pidana dan pemidanaan yang mana meskipun pidana penjara merupakan pidana pokok, tapi bukan yang utama," jelas dia.

Kedua, misi KUHP yang baru adalah demokratisasi. Oleh karena itu, KUHP baru sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi. Selain itu, KUHP baru juga tidak mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat.

Baca Juga:

Menparekraf Berkoordinasi dengan Kapolri Soal Penerapan KUHP Baru

Hal itu dikarenakan rumusan pasal tindak pidana dalam KUHP sesuai konstitusi dan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian pasal-pasal KUHP terkait.

Misi KUHP selanjutnya ialah konsolidasi penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian Undang-Undang Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi.

Ia menyebutkan misi keempat KUHP ialah harmonisasi. Diketahui bersama, banyak undang-undang sektoral yang jumlahnya sekitar 200 lebih yang diharmonisasikan dengan KUHP baru.

"Yang kelima misi KUHP itu adalah modernisasi," ujar dia.

Hal tersebut menegaskan modernisasi tidak terlepas dari paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi hukum sebagai pembalasan. Sedangkan KUHP yang baru mengedepankan keadilan. (*)

Baca Juga:

Menkopolhukam Sindir Pengkritik Pasal Perzinahan KUHP Tanpa Membaca Utuh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Sidang MK, DPR Sebut Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Paling Adil
Indonesia
Di Sidang MK, DPR Sebut Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Paling Adil

Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap menolak adanya sistem propsional tertutup pada pemilihan umum (pemilu).

MK Pastikan Presiden 2 Periode Tak Bisa Maju Pilpres, meski Jadi Cawapres
Indonesia
MK Pastikan Presiden 2 Periode Tak Bisa Maju Pilpres, meski Jadi Cawapres

Pupus sudah harapan presiden dua periode untuk kembali maju ke pilpres meski berstatus calon wakil presiden (cawapres).

Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng
Indonesia
Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

Hasilnya, hanya ditemukan pedagang dadakan, reseller serta beberapa pelaku usaha yang tak mengikuti aturan pemerintah.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Bikin Orang Gampang Ngamuk
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Bikin Orang Gampang Ngamuk

Wanita yang terdapat dalam video viral tersebut adalah kejadian pada tahun 2020 lalu di Lousianna, Amerika Serikat.

Partai Demokrat Pertahankan Koalisi Dengan Anies
Indonesia
Partai Demokrat Pertahankan Koalisi Dengan Anies

AHY enggan berkomentar lebih jauh soal posisi dirinya pada Pemilu 2024 apakah menjadi capres atau cawapres jika Anies Baswedan resmi jadi capres.

Datangi PN Jaksel, Pemuda Batak Bersatu Tuntut Ferdy Sambo Dihukum Mati
Indonesia
Datangi PN Jaksel, Pemuda Batak Bersatu Tuntut Ferdy Sambo Dihukum Mati

“Sesuai dengan aksi damai yang telah kita lakukan sebelumnya, tuntutannya adalah bahwa Ferdy Sambo dihukum mati,” ujarnya.

Tidak Ada Lagi Tilang Manual, Korlantas Maksimalkan e-TLE di Semua Polda
Indonesia
Tidak Ada Lagi Tilang Manual, Korlantas Maksimalkan e-TLE di Semua Polda

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang elektronik atau e-TLE.

PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional
Indonesia
PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional

Rencana PT Jakarta Propertindo (JakPro) menjual tiket Formula E pada bulan Maret 2022 nanti mendapat kritik tajam dari Fraksi PDI Perjuangan.

Jokowi Bagikan Sembako dan Uang ke Warga Kampung Halamannya Desa Giriroto
Indonesia
Jokowi Bagikan Sembako dan Uang ke Warga Kampung Halamannya Desa Giriroto

Presiden Jokowi mudik ke tanah kelahirannya di Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (11/8).

Wishnutama Rancang Pembukaan Meriah Piala Dunia U-20
Indonesia
Wishnutama Rancang Pembukaan Meriah Piala Dunia U-20

Indonesia merancang pembukaan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia dilangsungkan dengan sangat meriah.