Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah memastikan sumber anggaran koperasi merah putih akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Masing-masing koperasi membutuhkan dana mulai dari Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar.
Kementerian Koperasi bakal mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan/pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terlebih pemerintah menargetkan berdirinya 80 ribu koperasi di Indonesia.
"Sampai sejauh ini, kami masih efisiensi, tetapi kami sedang mengajukan anggaran tambahan untuk mendukung pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Herbert H. O. Siagian.
Ia menegaskan, untuk kedeputiannya saja, Herbert menyampaikan anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun untuk 80 ribu koperasi yang akan ada di tiap desa/kelurahan.
Baca juga:
Anggaran sebesar Rp 1,2 triliun tersebut dialokasikan untuk pelatihan pengawas internal masing-masing koperasi desa. Dalam satu Koperasi Desa Merah Putih, terdapat tiga pengawas organik atau pengawas internal.
Dengan demikian, setelah 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terbentuk pada Juli, pemerintah perlu melaksanakan pelatihan kepada 240 ribu orang sebagai pengawas. Pelatihan tersebut, akan dilakukan secara serentak kepada 240 ribu orang.
"Hitungannya itu kira-kira Rp5 juta per kepala, itu anggaran pelatihan biasa," kata Herbert.
Herbert tidak bisa memastikan berapa besaran anggaran yang akan diajukan oleh Kementerian Koperasi, sebab masing-masing deputi memiliki kebutuhan tersendiri.
Penambahan anggaran pun belum diajukan ke Kementerian Keuangan, sebab masih dalam proses kajian.
"Sesaat setelah (koperasi desa) terbentuk di bulan Juli, kami harapkan ada anggaran tambahan yang bisa kami gunakan untuk mengawal aktivasi pengembangan koperasi desa ini," ujanya. (*)
