Kemenkominfo Dituntut Bermain Cantik Mendisiplinkan Instagram dkk Ilustrasi - Platform digital. (ANTARA/Pexels)

MerahPutih.com - Kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk mendaftarkan perusahaan kepada regulator adalah soal kedaulatan digital Indonesia.

Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku operator negara harus bisa menegakkan aturan tegas tanpa memicu kegaduhan publik, ataupun menyulitkan pelanggan.

"(Kemenkominfo) harus pintar dan bermain cantik supaya proses penegakan ini tidak menimbulkan kekacauan," kata Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons A Tanujaya, dalam rilis dikutip, Senin (18/7).

Baca Juga:

Pemerintah Ancam Blokir Google hingga Whatsapp

Menurut Alfons, PSE wajib daftar merupakan bukti kedaulatan digital Indonesia, sekaligus menyangkut ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

"Ini juga sehubungan dengan keadilan, di mana semua perusahaan sama kedudukannya di mata hukum dan aturan. Baik perusahaan besar atau kecil, perusahaan lokal atau asing," imbuh dia.

Alfons melihat dengan adanya kewajiban pendaftaran ini, posisi pemerintah tidak dalam posisi lemah terhadap PSE. Bahkan, lanjut dia, seharusnya regulasi tersebut memang sudah dijalankan oleh pemerintah sejak lama.

Caption

Namun dalam pelaksanaannya, lanjut Alfons, diharapkan ditegakkan pada saat pertama kali dengan elegan dan tidak menimbulkan kekacauan, serta komunikasikan dengan baik dan terukur.

"Berikan kesempatan yang fair dan cukup dengan timeline yang jelas dan profesional. Dan kalau memang harus melakukan tindakan tegas, kalau sudah diperingati dan tetap membandel, penegakan aturan tetap harus dilakukan," kata Alfons.

Baca Juga:

Anggota Grup WhatsApp akan Jadi 512 Orang

Lebih jauh, Alfons meminta publik mendukung kebijakan pemerintah itu, meskipun penerapannya terhitung agak terlambat. "Masyarakat Indonesia harus mendukung penegakan aturan ini karena ini menyangkut kedaulatan digital dan kemandirian bangsa kita di ruang digital," tutup dia.

Sebelumnya, Pemerintah melalui (Kemenkominfo) mengancam akan memblokir sejumlah platform digital asing seperti Google, Instagram, Facebook, hingga Whatsapp. Pemblokiran tersebut dikarenakan perusahaan asing tersebut belum mendaftar sebagai PSE Private.

Per 20 Juli 2022, setiap PSE yang beroperasi di Indonesia baik lokal maupun asing wajib melakukan pendaftaraan PSE Privat. Bila tidak terdaftar, maka sanksinya akan dilakukan pemutusan akses atau pemblokiran.

Dari pantauan MerahPutih.com hingga Minggu (17/7), di laman resmi PSE Kemenkominfo, sejauh ini baru ada 14 PSE asing yang terdaftar. Adapun, sejumlah perusahaan internasional seperti Google, Instagram, Facebook, Twitter dan Whatsapp belum mendaftar. (*)

Baca Juga

Move to iOS Memungkinkan Transfer Data WhatsApp dari Android ke iPhone

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nyaris 4 Ribu Jemaah Asal Indonesia Diberangkatkan ke Arab Saudi
Indonesia
Nyaris 4 Ribu Jemaah Asal Indonesia Diberangkatkan ke Arab Saudi

Jadi jangan sampai tiba di Arab Saudi nanti timbul masalah baru

Presiden Ukraina Tuntut Dihapusnya Hak Veto Rusia, Singgung Tanda-tanda Genosida
Dunia
Presiden Ukraina Tuntut Dihapusnya Hak Veto Rusia, Singgung Tanda-tanda Genosida

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada Minggu (27/2) mendesak dunia untuk menghapus hak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB dan mengatakan tindakan Rusia mendekati "genosida".

Ribuan Personel Satpol PP DKI Dikerahkan Cegah Kerumunan Malam Tahun Baru
Indonesia
Ribuan Personel Satpol PP DKI Dikerahkan Cegah Kerumunan Malam Tahun Baru

Ribuan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta dikerahkan dalam mengantisipasi perayaan malam tahun baru 2022 di lima wilayah ibu kota.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Berhasil Ditekan
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Berhasil Ditekan

Jumlah pasien Virus Corona di Indonesia bertambah 317 orang, per Senin (25/4). Sehingga, hari ini total ada 6.044.467 kasus positif. Sementara, jumlah pasien sembuh bertambah 4.664 orang, sehingga total pasien sembuh ada 5.875.083 orang.

Penuhi Target Pembiayaan, Pekan Ini Pemerintah Lelang Surat Utang Rp 37,5 Triliun
Indonesia
Penuhi Target Pembiayaan, Pekan Ini Pemerintah Lelang Surat Utang Rp 37,5 Triliun

DJPPR Kemenkeu turut mencatat alokasi pembelian non kompetitif untuk seri SPN maksimal 50 persen dari yang dimenangkan, sedangkan untuk seri SUN lainnya maksimal 30 persen.

Transjakarta Kembali Kecelakaan di Depan Ratu Plaza, Ban Sampai Naik ke Separator
Indonesia
Transjakarta Kembali Kecelakaan di Depan Ratu Plaza, Ban Sampai Naik ke Separator

Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut

Kunci Penting Masifkan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun
Indonesia
Kunci Penting Masifkan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

Sosialisasi kepada orang tua menjadi kunci penting

Upaya Kapolri Bentuk Polri Humanis Tak Hanya Berhenti di Fit and Proper Tes
Indonesia
Upaya Kapolri Bentuk Polri Humanis Tak Hanya Berhenti di Fit and Proper Tes

Apalagi tradisi zaman dulu-dulu itu cenderung ada sifat self defense

  Punya UU Baru, Jaksa Agung Janji Kedepankan Keadilan Restoratif
Indonesia
Punya UU Baru, Jaksa Agung Janji Kedepankan Keadilan Restoratif

Ada 14 kewenangan baru yang tertera dalam UU Kejaksaan baru tersebut yang harus disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyaraka

Panitia Tolak Rencana Kapolda Metro Pakai Sirkuit Formula E untuk Street Race
Indonesia
Panitia Tolak Rencana Kapolda Metro Pakai Sirkuit Formula E untuk Street Race

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan ingin menggunakan sirkuit Jakarta E-Prix di kawasan Ancol untuk balapan kendaraan roda dua jalanan atau stret race.