Kemenkeu Tegaskan Hanya Sembako Premium yang Bakal Dikenai PPN Pedagang beras. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan jika Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya akan dikenakan pada sembako yang bersifat premium.

"RUU KUP terkait PPN sembako tentu tidak semua. Misalnya, barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional tentu tidak dikenakan PPN. Beda ketika sembako yang sifatnya premium," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, secara daring di Jakarta, Senin (14/6).

Baca Juga:

Gerinda Minta Pemerintah Pikir Ulang PPN Sembako, Pendidikan dan Kesehatan

Namun, Neil menyatakan dirinya belum dapat menjelaskan secara lebih lanjut mengenai tarif PPN tersebut mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masih perlu dibahas bersama DPR RI.

"Terkait dengan tarif tentu saya tidak bisa mendahului sebab masih ada pembahasan yang harus sama-sama kami ikuti," tegasnya.

Ia menjelaskan, pengenaan PPN ini dilatarbelakangi oleh hadirnya distorsi ekonomi seiring adanya tax incidence sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Kemudian, juga pemungutan pajak menjadi tidak efisien dan pemberian fasilitas memerlukan surat keterangan bebas (SKB) dan surat keterangan tidak dipungut (SKTD) sehingga menimbulkan cost administrasi.

Ia berkilah, dibandingkan dengan negara lain ternyata tarif PPN di Indonesia termasuk relatif rendah karena rata-rata tarif PPN negara OECD mencapai 19 persen sedangkan negara BRICS sebesar 17 persen. Tak hanya itu, pemerintah juga menilai kurangnya rasa keadilan karena objek pajak yang dikonsumsi oleh golongan penghasilan yang berbeda ternyata sama-sama dikecualikan dari pengenaan PPN.

Menurut Neil, masyarakat berpenghasilan tinggi atau golongan atas seharusnya memberikan kontribusi pajak lebih besar daripada masyarakat menengah ke bawah.

"Ini sesuai dengan kebangsaan kita agar kita bisa gotong royong lebih baik lagi, berat sama dipikul ringan sama dijinjing," ujarnya.

Ia menegaskan, sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan multitarif PPN yakni golongan yang memiliki ability to pay atas barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) tertentu dikenai tarif lebih tinggi.

Ability to pay berkaitan dengan kemampuan yang mengkonsumsi barang tersebut, sedangkan di Indonesia selama ini pemberian pengecualian atau fasilitas PPN dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.

Ia mencontohkan, barang kebutuhan pokok berupa daging yakni antara daging wagyu dengan daging yang dijual di pasar tradisional selama ini sama-sama tidak dikenakan PPN.

Beras bulog.(Foto: Antara)
Beras bulog.(Foto: Antara)

"Kita bisa melihat kadang-kadang yang mampu itu justru tidak membayar PPN karena mengonsumsi barang atau jasa yang tidak dikenai PPN," katanya.

Hal tersebut, kata ia, menandakan fasilitas yang diberikan selama ini kurang tepat sasaran, sehingga pemerintah melakukan perbaikan terhadap pengaturan yang bertujuan untuk menjunjung keadilan.

"Pengaturan seperti ini yang ingin kita coba agar pemajakan ini jadi lebih efisien, lebih baik lagi. Padahal, maksud daripada pengecualian ini sesungguhnya kita berikan kepada masyarakat lapisan bawah," katanya dikutip Antara.

Rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor barang kebutuhan pokok rakyat (sembako), peendidikan dan lainnya, akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, draf perubahan sudah diserahkan pada DPR untuk dibahas. (*)

Baca Juga:

Politisi Pendukung Jokowi Minta Penarikan RUU Yang Bakal Kenakan PPN Sembako

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Anggaran Vaksin COVID-19, Ini Kata Wagub DKI Jakarta
Indonesia
Soal Anggaran Vaksin COVID-19, Ini Kata Wagub DKI Jakarta

"Ya (benar sudah anggarkan vaksin)," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Kapolri Tebar Ancaman Untuk Penjahat di Laut
Indonesia
Kapolri Tebar Ancaman Untuk Penjahat di Laut

Sigit menyebut, perlu adanya pembahasan soal dilakukannya pelatihan bersama antara personel Polri dan TNI AL dalam mengamankan perairan Indonesia.Sigit menyebut, perlu adanya pembahasan soal dilakukannya pelatihan bersama antara personel Polri dan TNI AL dalam mengamankan perairan Indonesia.

Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Situasi Politik Myanmar
Dunia
Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Situasi Politik Myanmar

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sikap atas memanasnya politik di Myanmar setelah pihak militer menangkap Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint, Senin (1/2) dini hari WIB.

Libur dan Cuti Bersama, Disdukcapil Surabaya Tetap Buka Layanan
Indonesia
Libur dan Cuti Bersama, Disdukcapil Surabaya Tetap Buka Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya masih membuka layanan seperti hari biasa.

Polda Jateng Ingatkan Penjemputan Ba'asyir Tidak Timbulkan Kerumunan
Indonesia
Polda Jateng Ingatkan Penjemputan Ba'asyir Tidak Timbulkan Kerumunan

Terpidana kasus terorisme selama 15 tahun dan mendapatkan remisi 55 bulan, Abu Bakar Ba'asyir dipastikan akan bebas murni dari Lapas Gunung Sindur.

David Noah Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Terkait Kasus Dugaan Penipuan Rp 1 Miliar
Indonesia
David Noah Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Terkait Kasus Dugaan Penipuan Rp 1 Miliar

"Yang bersangkutan kini tengah menjalani pemeriksaan di Krimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunu

KPK Didorong Jerat Mensos Juliari dengan Pasal 2 UU Tipikor
Indonesia
KPK Didorong Jerat Mensos Juliari dengan Pasal 2 UU Tipikor

"Semoga penyerahan barang ini dapat mendorong KPK untuk menerapkan ketentuan perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara sebagaimana rumusan Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi," tutup Boyamin.

Ekonomi Menggeliat, PMI Bandung Berharap Raih Rp1 Miliar di Bulan Dana
Indonesia
Ekonomi Menggeliat, PMI Bandung Berharap Raih Rp1 Miliar di Bulan Dana

"PMI berharap di Bulan Juni sudah mulai, biasanya tiga bulan. Tapi kalau target belum tercapai biasanya ada perpanjangan dua bulan," terang Anto Sumardianto, Senin (26/4).

DPD Minta Kejaksaan Tahan Rumahkan 4 IRT Kasus Pengerusakan di Lombok
Indonesia
DPD Minta Kejaksaan Tahan Rumahkan 4 IRT Kasus Pengerusakan di Lombok

"Negara harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan, terutama bagi rakyat kecil yang justru sedang menuntut keadilan di hadapan korporasi. Sudah cukup dengan kasus Nenek Asyani," kata Sultan.

Trending Topic, Pemuda Ponorogo Nikahi Nenek Usia 76 Tahun
Indonesia
Trending Topic, Pemuda Ponorogo Nikahi Nenek Usia 76 Tahun

Seorang pemuda usia 29 tahun bernama Ali Nusyahid mendadak beken seantero Ponorogo dan menjadi trending topik di sejumlah grup media sosial setelah.