Kemenkeu Segera Rampungkan Semua Aturan Turunan UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merampungkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan dari pelaksanaan Undang Undang (UU) Cipta Kerja.

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, telah menerbitkan dua PP dan satu PMK terkait UU Cipta Kerja klaster pajak.

Baca Juga:

Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi

Dua PP yang sudah diterbitkan yakni, pemberlakuan perpajakan untuk mendorong kemudahan berusaha yakni PP Nomor 9 Tahun 2021 dan ada PP terkait pemberlakuan perpajakan transaksi LPI, PP Nomor 49 tahun 2021.

Sedangkan PMK yang telah diterbitkan, adalah PMK Nomor 18 Tahun 2021 yang mulai efektif mulai efektif berlaku per 17 Februari 2021.

“PMK ini mengatur hal-hal yang memang didelegasikan dan perlu diatur lebih lanjut dari UU Ciptaker. Banyak yang dilakukan di sana banyak yang diatur di sana dan semuanya ada di satu PMK,” jelasnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyebutkan, terdapat lima PP yang telah diselesaikan. Yakni, PP mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), PP kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, UMKM, PP perdagangan tentang ketentuan pelarangan pembatasan, serta PP terkait perindustrian.

Kemudian, dari lima PP tersebut akan disiapkan dua rancangan PMK yakni PMK terkait kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Demo buruh. (Foto: Antara)
Demo buruh. (Foto: Antara)

“Intinya mengenai prosedur pemasukan dan pengeluaran ketentuan mengenai pembiayaan fiskal dan ketentuan lartas dan pemungutan cukai,” katanya.

Sedangkan PMK kedua adalah KEK mengenai simplifikasi proses pemasukan untuk pemberian fiskal termasuk penggunaan IT dan pengawasan dan pelayanan dari DJBC, serta removement dari pengadaan barang dan jasa dan pelayanan berbasis manajemen risiko.

“Ini mungkin dua PMK yang akan kami selesaikan dalam waktu dekat untuk bisa mengimplementasikan turunan dari UU Cipta Kerja,” katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

IPB Catat 12 Dampak Dari Implementasi UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Corona Meningkat, PSSB Tangsel Dipastikan Diperpanjang
Indonesia
Kasus Corona Meningkat, PSSB Tangsel Dipastikan Diperpanjang

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Tangerang Selatan dipastikan bakal diperpanjang.

Anies Pastikan Stok Tabung Oksigen di Jakarta untuk Rumah Sakit Aman
Indonesia
Anies Pastikan Stok Tabung Oksigen di Jakarta untuk Rumah Sakit Aman

Selama masa krisis pandemi di Jakarta ini 100 persen oksigen digunakan untuk kegiatan medis

Singkronkan Data Excel dan Sirekap, KPU Surabaya Tunda Penetapan Hasil Suara Pilkada
Indonesia
Singkronkan Data Excel dan Sirekap, KPU Surabaya Tunda Penetapan Hasil Suara Pilkada

Penundaan penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Surabaya tidak melanggar aturan karena berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020 yang mengatur jadwal rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota dilakukan mulai 13 hingga 17 Desember 2020.

Respons Pemprov DKI Vaksinasi di Tanah Abang Dibubarkan Polisi
Indonesia
Respons Pemprov DKI Vaksinasi di Tanah Abang Dibubarkan Polisi

Ketua DPD Gerindra DKI ini menganggap persoalan tersebut sesungguhnya merupakan hal sederhana

HNW Berharap Sidang Tahunan MPR, DPR-DPD Jangan Hanya Seremonial
Indonesia
HNW Berharap Sidang Tahunan MPR, DPR-DPD Jangan Hanya Seremonial

HNW berharap agar MPR dapat menunjukan dirinya kepada rakyat

Hari Pertama Gibran Buka Mal, Pengunjung Masih Minim
Indonesia
Hari Pertama Gibran Buka Mal, Pengunjung Masih Minim

Seluruh mal di Kota Solo, Jawa Tengah mulai buka perdana setelah dua bulan tutup, Rabu (25/8).

Asperkeu Pemprov DKI Positif COVID-19, Lantai 4 Blok G Balai Kota Ditutup
Indonesia
Asperkeu Pemprov DKI Positif COVID-19, Lantai 4 Blok G Balai Kota Ditutup

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati terkonfirmasi positif COVID-19.

Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Perayaan Tahun Baru di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Perayaan Tahun Baru di Jakarta

"Yang pasti di tahun baru ini tidak ada perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Gunung IIi Lewotolok Kembali Meletus
Indonesia
Gunung IIi Lewotolok Kembali Meletus

Gunung Api Ili Lewotolok mengeluarkan kolom abu setinggi kurang lebih 700 meter dari atas puncak atau 2.123 mdpl.

Tangani COVID-19 di 2021, Muhammadiyah Minta Jokowi Bikin Kebijakan Komprehensif
Indonesia
Tangani COVID-19 di 2021, Muhammadiyah Minta Jokowi Bikin Kebijakan Komprehensif

Pemerintah agar mengajak para ahli ekonom dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19.