Kemenkeu Pastikan Belum Ada Alokasi Anggaran Buat Proyek Ibu Kota Pembangunan jalan tol di Kalimantan Timur. (Foto: PUPR).

MerahPutih.com - Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan memilih fokus pada penanganan COVID-19. Kondisi ini, membuat pemerintah tidak menganggarkan untuk proyek di ibu kota anyar.

"Jadi setahu saya tidak muncul-muncul anggaran bagi IKN sampai sejauh ini," ujar Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Brahmantio Isdijoso di Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2020.

Ia menegaskan, bahkan jauh-jauh hari, sebelum pandemi COVID-19, arahan Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinet terkait pembiayaan untuk ibu kota diupayakan untuk tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu yang sudah cukup lama dibahas dan matang sebelum terjadinya pandemi COVID-19," katanya.

Dalam proses pemulihan ekonomi ini, lanjut ia, semua pihak berpikir berkolaborasi, dalam upaya untuk mendorong percepatan pemulihan dengan melihat karakteristik kebutuhan infrastruktur, memperhatikan protokol kesehatan dan mencari kreativitas agar cost of fund bisa seminimal mungkin.

Baca Juga:

DPR Minta Rencana Pembahasan Redominasi Rupiah Ditunda

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, proses pembangunan lokasi ibu kota baru terbagi menjadi 3 kluster proses persiapan dan pembangunan. Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru ditargetkan selesai hingga pertengahan tahun 2020.

“Kedua untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desain mulai sekarang, sampai pertengahan tahun 2020 kita mulai pembangunanan fisiknya (groundbreaking) karena lokasinya sudah ada. Proses design and build sama seperti yang dilakukan saat merenovasi GBK (Gelora Bung Karno), sehingga dengan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat," kata Menteri Basuki.

Bendungan di Balikpapan
Pembangunan Bendungan di Balikpapan. (PUPR).

Ketiga akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan. Menurutnya pembangunan gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural yang sangat baik sehingga harus lebih hati-hati dalam merancangnya.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp466 triliun dimana 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

"Konstruksi pembangunan infrastruktur kira-kira memakan 3-4 tahun untuk jalan air waduk sanitasi dan gedung-gedung. Sehingga target 2024, kita sudah dapat memulai pergerakan ke Ibu Kota baru. Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran multiyears sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan,” katanya.

Baca Juga:

Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 74.018, Sembuh 34.719



Alwan Ridha Ramdani

LAINNYA DARI MERAH PUTIH