Kemenkeu Keluarkan Aturan PPN-PPnBM di Kawasan Perdagangan Bebas

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian PPN atau PPN dan PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) dari dan/atau ke KPBPB.

Aturan ini memudahkan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau FTZ).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan beleid ini mengatur penguatan administrasi PPN di KPBPB agar berkeadilan, sederhana, mudah, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan pengawasan yang efektif.

"Salah satu contoh penguatan administrasi yang diberikan PMK-173 ini adalah kemudahan proses endorsement yang sepenuhnya bersifat elektronik," katanya.

Ia memastikan, melalui peraturan tersebut, pengusaha di KPBPB tidak perlu mengajukan permohonan secara terpisah dan menyerahkan berkas fisik karena cukup membuat dokumen Pemberitahuan Perolehan atau Pemasukan BKP/JKP (PPBJ) dan mengunggahnya ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

Kemudian sistem di DJP akan tersambung ke SINSW dan bekerja secara elektronik hingga hasil endorsement diberikan. DJP juga telah bekerja sama dengan Lembaga National Single Window (LNSW) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait integrasi data tersebut.

Selain itu, PMK ini juga mengatur mekanisme pengawasan sekaligus instrumen untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan berupa dokumen PPBJ.

PPBJ adalah dokumen yang harus dibuat pengusaha di KPBPB yang bermaksud memperoleh BKP atau JKP dari Tempat Lain di Dalam Daerah Pabean (TLDDP), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), ataupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

PPBJ juga merupakan dasar bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 (penyerahan yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN).

PPJB memuat keterangan mengenai perolehan BKP/JKP, melampirkan salinan perikatan atau perjanjian perolehan Nomor SP- 8/2022 BKP/JKP, dan/atau memuat keterangan mengenai rekening bank pembayaran pengusaha di KPBPB.

Dengan adanya PPJB yang memberikan kepastian hukum terkait tanggung jawab pelunasan PPN, maka apabila tidak diberikan endorsement atas perolehan BKP, maka Pengusaha di KPBPB yang membuat PPBJ wajib melunasi PPN terutang.

"Hal ini juga memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada PKP, PKP hanya bertanggung jawab secara administratif sampai dengan membuat faktur pajak dengan benar," katanya.

Ia mengatakan, apabila endorsement tidak diberikan atau ada masalah lain terkait pemasukan barang, tanggung jawab pelunasan PPN terutang bukan lagi tanggung jawab PKP, melainkan pengusaha di KPBPB yang membuat PPJB.

Ketentuan selengkapnya tentang tata cara pembayaran, pelunasan, dan pengadministrasian PPN/PPnBM atas penyerahan BKP/JKP dari dan/atau ke KPBPB, termasuk salinan PMK173/PMK.03/2021 dan salinan peraturan lainnya dapat dilihat di laman www.pajak.go.id. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KAI Blacklist NIK Pelaku Pelecehan Seksual untuk Naik Kereta Api
Indonesia
KAI Blacklist NIK Pelaku Pelecehan Seksual untuk Naik Kereta Api

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero bertindak tegas dengan memasukkan penumpang pria tersebut ke dalam daftar hitam

Ganjar Unggul dari Prabowo dan Anies Versi Survei Charta Politika
Indonesia
Ganjar Unggul dari Prabowo dan Anies Versi Survei Charta Politika

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dinilai sebagai tokoh paling banyak dipilih jika Pemilihan Presiden dilaksanakan hari ini. Hal itu tercermin dari survei yang diselenggarakan Charta Politika Indonesia. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, elektabilitas calon presiden semakin mengerucut kepada tiga nama yakni Ganjar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Instruksi Jokowi Soal Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Dilakukan Bertahap
Indonesia
Instruksi Jokowi Soal Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Dilakukan Bertahap

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa penerapan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 dilakukan secara bertahap.

Kuat Ma'ruf Minta Maaf hingga Menangis di Hadapan Keluarga Brigadir J
Indonesia
Kuat Ma'ruf Minta Maaf hingga Menangis di Hadapan Keluarga Brigadir J

Di depan orang tua Yosua, Kuat mengungkapkan tidak punya niat untuk berbuat seperti yang dituduhkan kepadanya.

Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah Mulai November 2022
Indonesia
Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah Mulai November 2022

"Kemarin sudah diprediksi 500 ribu per tahun umrah di Jabar, bahkan untuk ibadah haji itu ada sekitar 40 ribu. Sudah agak final, khususnya umrah kita berangkatkan dari BIJB Kertajati," kata Uu Ruzhanul Ulum

Polisi Lakukan Patroli Pasar Pastikan Stok Pangan Aman di Jakarta
Indonesia
Polisi Lakukan Patroli Pasar Pastikan Stok Pangan Aman di Jakarta

Tingginya tingkat konsumsi warga saat bulan Ramadan mesti seiring dengan adanya ketersedediaan pangan dan sembako. Polisi pun melakukan patroli persediaan harga sembako di sejumlah pasar hingga gudang bahan pokok Jakarta Pusat, Senin (4/4).

Penjualan Durian Tanpa Isi Bikin Heboh di Masjid Cheng Hoo Pasuruan
Indonesia
Penjualan Durian Tanpa Isi Bikin Heboh di Masjid Cheng Hoo Pasuruan

Menurut info dari lokasi sekitar, sudah sering terjadi penipuan tersebut yang pelakunya mengarah kepada pedagang sekitar.

Gubernur Anies Beri Dana Hibah Parpol di DKI Mencapai Rp 27,5 Miliar
Indonesia
Gubernur Anies Beri Dana Hibah Parpol di DKI Mencapai Rp 27,5 Miliar

Ada sebanyak 10 partai politik (Parpol) di DKI Jakarta mendapatkan dana hibah tahun anggaran 2021. Adapun dana Parpol yang dikucurkan Pemerintah DKI sebesar Rp 27,5 miliar.

Kemenkeu Minta Daerah Sediakan Anggaran Hadapi Dampak Kenaikan BBM Bersubsidi
Indonesia
Kemenkeu Minta Daerah Sediakan Anggaran Hadapi Dampak Kenaikan BBM Bersubsidi

Penyaluran tambahan bansos senilai Rp 24,17 triliun akan dilakukan melalui program yang didesain dan diberi nama oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pemerintah Dorong Peningkatan Produksi Jagung untuk Permintaan Pasar Ekspor
Indonesia
Pemerintah Dorong Peningkatan Produksi Jagung untuk Permintaan Pasar Ekspor

Pemerintah terus mencari solusi untuk meningkatkan produksi jagung guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.