Kemenkeu Ingin Ubah Skema Pembiayaan Pensiun PNS Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dan PNS. (Humas Bandung)

MerahPutih.com - Pemerintah tengah mengkaji usulan perubahan skema pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini pemerintah menggunakan skema pay as you go di mana dana pensiun PNS disiapkan dan dibayarkan saat PNS telah pensiun.

"Saat ini kita melihat bahwa kita belum mengadopsi pola yang terbaik. Apakah dengan pay as you go itu yang terbaik, karena artinya dana pensiun PNS yang pensiun 10 sampai 15 tahun lalu menjadi beban hari ini," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Jakarta, Senin (31/8).

Baca Juga:

Jokowi Belum Bisa Janjikan Tambah Tunjangan Pensiun Purnawirawan TNI

Ia mengatakan, perubahan skema pembiayaan dana pensiun yang tengah dikaji adalah dari skema pay as you go menjadi skema fully funded. Di mana pemerintah mulai menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis setiap bulan sejak PNS tersebut mulai bekerja.

"Akan lebih bagus kalau pemerintah sudah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS sejak awal sehingga pada saat pembayaran, pembiayaan dana pensiun berasal dari kerja PNS itu sendiri," katanya.

Ia menegaskan, dengan skema pay as you go, pemerintah baru menyiapkan dana pensiun bagi PNS sejak PNS tersebut memasuki masa pensiun dengan besaran yang didasarkan pada formula yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

"Jadi sekarang ada yang mengatakan sebaiknya menggunakan fully funded, agar pembiayaan dana pensiun tidak menjadi beban orang atau PNS pada masa yang akan mendatang," ungkapnya.

Dengan perubahan skema, pemerintah memandang perlu membentuk dana pensiun yang dapat dikelola baik oleh Badan Layanan Umum, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), maupun oleh Kementerian Keuangan.

"TASPEN akan mengakumulasikan dana sampai dana pensiun ini terbentuk. Kalau dana pensiun sudah terbentuk dari skema fully funded, dana yang ada di TASPEN akan ditarik ke dana pensiun ini, yang akan bisa dikelola oleh TASPEN atau Menkeu sendiri," ungkapnya.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (12/11/2020), dalam periode 2021-2024 ada sekitar 706.438 pegawai negeri sipil yang akan pensiun.

Pada 2021, ada 162.484 pegawai yang akan pensiun baik itu karena batas usia pensiun (BUO) atau non bup. Kemudian pada 2022 dan 2023 jumlah pegawai yang pensiun meningkat yakni masing-masing 180.534 dan 187.381 pegawai.

Pada 2024, jumlah pegawai yang akan pensiun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sebab pada tahun ini, jumlah pegawai pensiun 176.039 pegawai. (Asp)

Baca Juga:

Karyawan Milenial BUMN Kini Tidak Perlu Pensiun Saat Diangkat Jadi Direksi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Divonis 12 Tahun Penjara
Indonesia
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Divonis 12 Tahun Penjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Palembang menjatuhkan vonis selama 12 tahun kepada mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin.

Tutup Akhir Maret, Paviliun Indonesia di Dubai Expo Gaet 2,4 Juta Pengunjung
Indonesia
Tutup Akhir Maret, Paviliun Indonesia di Dubai Expo Gaet 2,4 Juta Pengunjung

Selama perhelatan Dubai Expo 2020, Paviliun Indonesia menghadirkan 26 tema mingguan dan lebih dari 75 forum bisnis dalam format hibrid.

Pedagang Minyak Goreng Curah Belum Dapat Sosialisasi Penggunaan PeduliLindungi
Indonesia
Pedagang Minyak Goreng Curah Belum Dapat Sosialisasi Penggunaan PeduliLindungi

Kebijakan pemerintah pusat melakukan uji coba penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan NIK KTP untuk pembelian minyak goreng curah belum berjalan maksimal.

Pemerintah Serap Aspirasi Pelaku UMKM dan Komunitas Kreatif Bali
Indonesia
Pemerintah Serap Aspirasi Pelaku UMKM dan Komunitas Kreatif Bali

Wujud nyata dukungan pemerintah bagi UMKM dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, Kemenko Perekonomian menggelar focus group discussion yang dikemas dalam kegiatan bertajuk "Ngopi Bareng Bersama Komunitas Kreatif Bali" di Kota Denpasar, Bali.

Gibran Tolak Parcel Barang Mewah
Indonesia
Gibran Tolak Parcel Barang Mewah

Ia mengatakan pihaknya juga akan mematuhi aturan tersebut dengan menolak tegas menerima parcel barang mewah.

Ketua Banggar Klaim Penghapusan Listrik 450 VA Agenda Besar Peralihan Energi
Indonesia
Ketua Banggar Klaim Penghapusan Listrik 450 VA Agenda Besar Peralihan Energi

Terdapat 14,75 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang tidak terdata dalam DTKS.

NOC Indonesia Bersiap Menuju ISG 2022
Indonesia
NOC Indonesia Bersiap Menuju ISG 2022

Tim NOC langsung bergerak cepat demi menyiapkan atlet Indonesia ke ISG.

Omicron di Jakarta Capai 252 Kasus, Hari Ini Bertambah 90 Orang
Indonesia
Omicron di Jakarta Capai 252 Kasus, Hari Ini Bertambah 90 Orang

Saat ini, total keseluruhan konfirmasi Omicron di ibu kota sudah mencapai 252 kasus.

DPR RI: Akar Masalah Impor Besi Baja pada Surat Rekomendasi Kemendag
Indonesia
DPR RI: Akar Masalah Impor Besi Baja pada Surat Rekomendasi Kemendag

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Bangun Hartono mengatakan, pengusaha tidak akan berani melakukan impor besi atau baja jika tidak ada surat atau rekomendasi dari kementerian terkait.

Kapolda Metro pada Patroli Perintis: Sikat Penjahat, Lindungi Masyarakat
Indonesia
Kapolda Metro pada Patroli Perintis: Sikat Penjahat, Lindungi Masyarakat

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran meminta jajarannya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Khususnya dari kejahatan di malam hari seperti aksi tawuran, begal dan geng motor.