Kemenkeu Blokir Dana Pesantren Rp 500 Miliar, DPR: Ada Apa? Sejumlah santri beraktivitas di kompleks rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/2) ANTARA FOTO/Anis Efizudin

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memblokir dana untuk madrasah dan pesantren senilai Rp 500 miliar. Keputusan itu mendapatkan sorotan dari anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro.

Nurhuda menilai sikap tersebut kontraproduktif terhadap upaya Pemerintah untuk mengurangi potensi "learning loss" bagi pelajar madrasah dan santri pondok pesantren.

Baca Juga

Bank Indonesia Bikin Himpunan Bisnis Pesantren

"Kami mempertanyakan alasan pemblokiran dana bantuan untuk madrasah dan pesantren Rp500 miliar yang tidak kunjung turun dalam enam bulan terakhir. Ada apa, sehingga bantuan untuk pesantren dan madrasah justru tersendat," tutur Nurhuda dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (28/6)

Anak buah Muhaimin Iskandar ini njelaskan pesantren dan madrasah merupakan tulang punggung pendidikan karakter bagi anak bangsa, karena ada ratusan ribu hingga jutaan anak-anak Indonesia merupakan peserta didik di madrasah maupun pondok pesantren di pelosok Tanah Air.

Menurut Anggota Fraksi PKB DPR RI itu, di masa pandemi COVID-19, kedua entitas pendidikan tersebut juga mengalami dampak negatif karena mayoritas madrasah dan pesantren dikelola oleh masyarakat, bukan negara.

"Sebagian besar operasional tergantung pada iuran dari peserta didik. Di sisi lain banyak orang tua peserta didik yang kehilangan pekerjaan, akibatnya mereka tidak mampu membayar iuran madrasah atau biaya hidup di pesantren," ujarnya.

Sejumlah santri beraktivitas di kompleks rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/2/2019). Sejak tahun 2015 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR terus membangun Rusunawa atau hunian vertikal di sejumlah Ponpes di Indonesia sebagai salah satu program meningkatkan fasilitas pendidikan serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para santri. ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Sejumlah santri beraktivitas di kompleks rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/2/2019). Sejak tahun 2015 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR terus membangun Rusunawa atau hunian vertikal di sejumlah Ponpes di Indonesia sebagai salah satu program meningkatkan fasilitas pendidikan serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para santri. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Politisi kelahiran Pati, Jawa Tengah ini menilai bantuan Rp 500 miliar di masa pandemi akan sangat berarti membantu biaya operasional pendidikan madrasah dan pesantren.

Menurut dia, meskipun jika dibandingkan dengan jumlah madrasah dan pesantren di Indonesia, bantuan senilai Rp500 miliar tidak seberapa.

"Berdasarkan catatan Kemenag pesantren di Indonesia itu sedikitnya berjumlah 26.973. Ini belum jumlah madrasah di Indonesia. Jadi Rp 500 miliar itu sebenarnya relatif kecil, tapi kenapa jumlah sekecil itu saja tidak dicairkan," ucapnya Nurhuda.

Anggota DPR asal Jawa Tengah itu mengatakan, selama pandemi COVID-19, sekolah umum relatif lumpuh karena dilarang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Selama itu pula, menurut dia, pesantren relatif dengan sistem asrama dan protokol kesehatan yang ketat tetap mampu menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

"Pesantren menjadi garda terdepan dalam pengajaran secara tatap muka di masa pandemi. Santri tidak boleh ditengok dan tidak diperkenankan pulang dalam waktu tertentu selama pandemi," kata Nurhuda

Nurhuda menilai seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada pesantren, bukan malah bantuan anggaran untuk pesantren diblokir. (Asp)

Baca Juga

[Hoaks atau Fakta]: Menag Yaqut Tidak Lagi Anggarkan Dana Buat Pesantren

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Minta Komunikasi Pejabat Publik Harus Membangun Optimisme
Indonesia
Jokowi Minta Komunikasi Pejabat Publik Harus Membangun Optimisme

Jangan sampai di antara kita tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini

Telusuri Dugaan Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Periksa 12 Warga
Indonesia
Telusuri Dugaan Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Periksa 12 Warga

Khususnya kepada masyarakat yang haknya diambil oleh pelaku pungli, agar tidak perlu takut

Anies Klaim tidak Pernah Tutupi Data COVID-19
Indonesia
Anies Klaim tidak Pernah Tutupi Data COVID-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dari awal tidak pernah menutup-nutupi data terkait kondisi COVID-19 di ibu kota

Komjen Listyo Sigit Pastikan Seniornya Punya Kesempatan Dapat Jabatan
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Pastikan Seniornya Punya Kesempatan Dapat Jabatan

Ia berjanji penilaian untuk penempatan jabatan dilakukan secara proporsional

Tak Ada yang Istimewa dari Rencana Kepulangan Habib Rizieq Shihab
Indonesia
Tak Ada yang Istimewa dari Rencana Kepulangan Habib Rizieq Shihab

Ia juga menilai kehadiran Rizieq kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun stay di Arab Saudi tidak ada yang istimewa.

Bank Dunia Sepakat Dengan Indonesia Bangun Kelas Menengah Tangguh
Indonesia
Bank Dunia Sepakat Dengan Indonesia Bangun Kelas Menengah Tangguh

Swasta berperan penting dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi karena mampu memunculkan berbagai peluang yang berkelanjutan dan inklusif.

Ini Nilai Dasar Teranyar Yang Harus Dimiliki Aparat Sipil Negara
Indonesia
Ini Nilai Dasar Teranyar Yang Harus Dimiliki Aparat Sipil Negara

“ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi," kata Jokowi.

Dinkes DKI Klaim Tidak Ada Kerugian Negara Dalam Pengadaan Masker 2020
Indonesia
Dinkes DKI Klaim Tidak Ada Kerugian Negara Dalam Pengadaan Masker 2020

Hasil temuan BPK tersebut tidak ada kejanggalan ataupun penyalahgunaan anggaran yang dilakukannya.

Bandung Akan Terima Vaksin Pfizer
Indonesia
Bandung Akan Terima Vaksin Pfizer

Pelaksanaan vaksinasi di Kota Bandung sudah baik. Dari 1,9 juta target penduduk yang harus divaksin sudah mendekati angka 40 persen.

Wali Kota Solo Klaim PPKM Mampu Tekan Penyebaran COVID-19
Indonesia
Wali Kota Solo Klaim PPKM Mampu Tekan Penyebaran COVID-19

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyangkal pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Ia menyebut PPKM di Solo sudah berjalan sesuai harapan dan mampu menekan angka kasus COVID-19.