Kemenkeu Blokir Dana Pesantren Rp 500 Miliar, DPR: Ada Apa? Sejumlah santri beraktivitas di kompleks rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/2) ANTARA FOTO/Anis Efizudin

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memblokir dana untuk madrasah dan pesantren senilai Rp 500 miliar. Keputusan itu mendapatkan sorotan dari anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro.

Nurhuda menilai sikap tersebut kontraproduktif terhadap upaya Pemerintah untuk mengurangi potensi "learning loss" bagi pelajar madrasah dan santri pondok pesantren.

Baca Juga

Bank Indonesia Bikin Himpunan Bisnis Pesantren

"Kami mempertanyakan alasan pemblokiran dana bantuan untuk madrasah dan pesantren Rp500 miliar yang tidak kunjung turun dalam enam bulan terakhir. Ada apa, sehingga bantuan untuk pesantren dan madrasah justru tersendat," tutur Nurhuda dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (28/6)

Anak buah Muhaimin Iskandar ini njelaskan pesantren dan madrasah merupakan tulang punggung pendidikan karakter bagi anak bangsa, karena ada ratusan ribu hingga jutaan anak-anak Indonesia merupakan peserta didik di madrasah maupun pondok pesantren di pelosok Tanah Air.

Menurut Anggota Fraksi PKB DPR RI itu, di masa pandemi COVID-19, kedua entitas pendidikan tersebut juga mengalami dampak negatif karena mayoritas madrasah dan pesantren dikelola oleh masyarakat, bukan negara.

"Sebagian besar operasional tergantung pada iuran dari peserta didik. Di sisi lain banyak orang tua peserta didik yang kehilangan pekerjaan, akibatnya mereka tidak mampu membayar iuran madrasah atau biaya hidup di pesantren," ujarnya.

Sejumlah santri beraktivitas di kompleks rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/2/2019). Sejak tahun 2015 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR terus membangun Rusunawa atau hunian vertikal di sejumlah Ponpes di Indonesia sebagai salah satu program meningkatkan fasilitas pendidikan serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para santri. ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Sejumlah santri beraktivitas di kompleks rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/2/2019). Sejak tahun 2015 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR terus membangun Rusunawa atau hunian vertikal di sejumlah Ponpes di Indonesia sebagai salah satu program meningkatkan fasilitas pendidikan serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para santri. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Politisi kelahiran Pati, Jawa Tengah ini menilai bantuan Rp 500 miliar di masa pandemi akan sangat berarti membantu biaya operasional pendidikan madrasah dan pesantren.

Menurut dia, meskipun jika dibandingkan dengan jumlah madrasah dan pesantren di Indonesia, bantuan senilai Rp500 miliar tidak seberapa.

"Berdasarkan catatan Kemenag pesantren di Indonesia itu sedikitnya berjumlah 26.973. Ini belum jumlah madrasah di Indonesia. Jadi Rp 500 miliar itu sebenarnya relatif kecil, tapi kenapa jumlah sekecil itu saja tidak dicairkan," ucapnya Nurhuda.

Anggota DPR asal Jawa Tengah itu mengatakan, selama pandemi COVID-19, sekolah umum relatif lumpuh karena dilarang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Selama itu pula, menurut dia, pesantren relatif dengan sistem asrama dan protokol kesehatan yang ketat tetap mampu menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

"Pesantren menjadi garda terdepan dalam pengajaran secara tatap muka di masa pandemi. Santri tidak boleh ditengok dan tidak diperkenankan pulang dalam waktu tertentu selama pandemi," kata Nurhuda

Nurhuda menilai seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada pesantren, bukan malah bantuan anggaran untuk pesantren diblokir. (Asp)

Baca Juga

[Hoaks atau Fakta]: Menag Yaqut Tidak Lagi Anggarkan Dana Buat Pesantren

Penulis : Asropih Asropih
DPR Sahkan UU IKN
Indonesia
RUU TPKS Resmi Jadi RUU Inisiatif DPR
Indonesia
Siang Ini RUU TPKS Jadi RUU Usul DPR
Indonesia
DPR Sahkan UU IKN
Indonesia
RUU TPKS Resmi Jadi RUU Inisiatif DPR
Indonesia
Siang Ini RUU TPKS Jadi RUU Usul DPR
Indonesia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dikritik Lewat Keramahan Satpam BCA, Polri Janji tak akan Pidanakan Pelaku
Indonesia
Dikritik Lewat Keramahan Satpam BCA, Polri Janji tak akan Pidanakan Pelaku

Polri siap menindaklanjuti pelaporan terkait ancaman-ancaman yang marak di dunia maya terhadap akun yang mengkritik kinerja polisi.

Istri Wali Kota Bandung Beserta Anak dan Menantunya Positif COVID-19
Indonesia
Istri Wali Kota Bandung Beserta Anak dan Menantunya Positif COVID-19

Wali Kota Bandung, Oded Mohamad Danial mengofirmasi kabar istrinya, Siti Muntamah Oded, kedua anaknya serta menantu dinyatakan positif COVID-19.

Begini Cara Pemprov DKI Antisipasi Banjir Rob Akibat Gerhana Bulan Total
Indonesia
Begini Cara Pemprov DKI Antisipasi Banjir Rob Akibat Gerhana Bulan Total

Gerhana Bulan Total akan mempengaruhi ketinggian pasang surut air laut. Sebab posisi bulan, bumi dan matahari yang sejajar akan mengakibatkan gaya tarik terhadap air laut lebih tinggi

Survei SMRC: 84,3 Persen Rakyat Indonesia Ingin Pilih Langsung Presidennya
Indonesia
Survei SMRC: 84,3 Persen Rakyat Indonesia Ingin Pilih Langsung Presidennya

Survei juga menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia ingin masa jabatan presiden selama dua periode tetap dipertahankan

Status Honorer Tamat 2023, Pegawai Kebersihan dan Keamanan Pakai Outsourcing
Indonesia
Status Honorer Tamat 2023, Pegawai Kebersihan dan Keamanan Pakai Outsourcing

Para pekerja dasar memakai tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji.

KPK Telusuri Aliran Duit Suap ke Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Duit Suap ke Nurdin Abdullah

KPK menelusuri aliran duit yang diterima Gubernur nonaktif SulselNurdin Abdullah melalui Edy Rahmat.

Erick Thohir Lakukan Pertemuan dengan Bill Gates, Bahas Apa?
Indonesia
Erick Thohir Lakukan Pertemuan dengan Bill Gates, Bahas Apa?

Ini merupakan pengakuan atas kapasitas Bio Farma

Senator Minta PPKM tidak Diperpanjang Lagi, Rakyat Sudah Sangat Susah
Indonesia
Senator Minta PPKM tidak Diperpanjang Lagi, Rakyat Sudah Sangat Susah

“Kita berharap agar PPKM level 4 ini tidak diperpanjang lagi, masyarakat sudah sangat susah kita memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” ungkap Hasan Basri

Ini Lokasi Vaksinasi COVID-19 Yang Digelar Polda Metro Jaya
Indonesia
Ini Lokasi Vaksinasi COVID-19 Yang Digelar Polda Metro Jaya

Vaksinasi massal ini akan dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat. Mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB bagi warga Jakarta dan non Jakarta.

Jakarta Diguyur Hujan, Anies Cek Kesiapan Rumah Pompa
Indonesia
Jakarta Diguyur Hujan, Anies Cek Kesiapan Rumah Pompa

Laporan BPBD DKI, setidaknya ada 15 titik jalan di ibu kota yang terendam banjir