Kemenkeu Bebas Tugaskan Pegawai Pajak Terlibat Suap Kantor Pajak. (Foto: Kemenkeu)

MerahPutih.com - Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diduga terlibat dalam kasus suap telah dibebastugaskan dari jabatan untuk memudahkan proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN," Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (3/3).

Baca Juga:

KPK Sidik Dugaan Suap Pajak di Kemenkeu

Sri Mulyani menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar proses penegakan hukum oleh KPK tidak memberikan imbas negatif terhadap kinerja organisasi DJP. Pihaknya mengapresiasi dan mendukung langkah KPK yang bekerja sama dengan unit kepatuhan internal di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas kasus ini.

"Pengaduan masyarakat atas dugaan suap terjadi pada 2020 awal dan kemudian dilakukan tindakan oleh unit kepatuhan internal Kemenkeu dan KPK,” ujarnya.

Saat ini pihak DJP juga sedang melakukan penelitian terhadap wajib pajak (WP) yang diduga terkait dengan kasus ini. Apabila terdapat bukti kekurangan pembayaran pajak maka DJP akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ini merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan,” ujarnya dikutip Antara.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya tidak memberikan toleransi atas tindakan-tindakan korupsi serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran di lingkungan Kemenkeu. Dugaan suap yang melibatkan pegawai DJP jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan pegawai baik di DJP maupun jajaran Kemenkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

“Apabila dugaan tersebut terbukti, ini merupakan suatu pengkhianatan dari upaya seluruh jajaran DJP dan Kemenkeu yang tengah fokus melakukan pengumpulan penerimaan negara. Penerimaan pajak tulang punggung penerimaan negara,” tegasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

"Kami sedang penyidikan betul tetapi tersangkanya nanti dalam penyidikan itu 'kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (*)

Baca Juga:

Pembebasan Pajak Beli Rumah Geliatkan Sektor Properti

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPRD DKI Dukung Ali Maulana Jadi Cawalkot Jakarta Utara
Indonesia
Ketua DPRD DKI Dukung Ali Maulana Jadi Cawalkot Jakarta Utara

"Saya liat Ali Maulana setelah difit and proper itu dia bisa menjawab semua," ujar Prasetyo

Ekonom Indef Kritik Pemberian Bansos Bagi Pekerja Gaji Rp5 Juta
Indonesia
Ekonom Indef Kritik Pemberian Bansos Bagi Pekerja Gaji Rp5 Juta

Tidak adil jika pemerintah menetapkan target penerima insentif berdasarkan basis data kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan

KSAD Andika Perkasa Belum Setor LHKPN ke KPK
Indonesia
KSAD Andika Perkasa Belum Setor LHKPN ke KPK

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin

Ia mengatakan perpanjangan penahanan terhadap Rachmat dilakukan guna menyelesaikan proses penyidikan dan pemberkasan perkara dimaksud.

Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan
Indonesia
Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan

Sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 produk perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac tiba di Indonesia pada Minggu (6/12).

Ambisi Politik Gatot Cs, Jualan Politik "Komunis" Jelang 2024 hingga Picu Keributan di TMP
Indonesia
Ambisi Politik Gatot Cs, Jualan Politik "Komunis" Jelang 2024 hingga Picu Keributan di TMP

Gatot dan sejumlah purnawirawan sempat bersitegang dengan Dandim 0504/Jakarta Selatan Kolonel (Inf) Ucu Yustia ketika hendak masuk ke area makam.

Distribusi dan Vaksinasi COVID-19 Butuh Waktu Lama
Indonesia
Distribusi dan Vaksinasi COVID-19 Butuh Waktu Lama

Pendistribusian vaksin yang lama berdampak pada pemulihan ekonomi mengingat selama vaksin belum didistribusikan maka protokol kesehatan ketat tetap harus diterapkan.

Anak Rizieq Nikah Malam Ini, Polisi Minta Warga Hindari Jalan Petamburan
Indonesia
Anak Rizieq Nikah Malam Ini, Polisi Minta Warga Hindari Jalan Petamburan

Arus lalin yang dari Slipi diluruskan ke Pejompongan

Cari Keadilan, Warga Mentawai ini Curhat Lahannya Dibabat Habis Belasan Tahun
Indonesia
Cari Keadilan, Warga Mentawai ini Curhat Lahannya Dibabat Habis Belasan Tahun

Perempuan 60 tahun itu curhat menyoal lahan warga Kepulauan Mentawai yang digunakan tanpa izin oleh pihak lain.

Anggota Polisi Ditemukan Tewas Mengenaskan di Kawasan Pondok Rangon
Indonesia
Anggota Polisi Ditemukan Tewas Mengenaskan di Kawasan Pondok Rangon

Dari informasi yang dihimpun, korban ditemukan oleh seorang warga yang melintas di jalan tersebut pada pukul 05.00 WIB.