Kemenkes Masih Hitung Harga Vaksin Corona Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan pada November hingga Desember akan ada 9,1 juta orang yang dapat divaksinasi.

Yuri mengatakan saat ini tinggal vaksin Sinopharm yang belum diketahui harga pastinya. Jika sudah diketahui harga pastinya, segera diajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, pemberian vaksin itu juga telah didasari izin emergency use authorization dari BPOM dan sertifikasi kehalalan dari MUI serta Kementerian Agama yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Baca Juga

Vaksin Corona Diprioritaskan Kelompok Usia 18-59 Tahun dan tak Miliki Penyakit Bawaan

"Ini dibiayai dengan APBN, tapi kita berharap minggu ini semuanya sudah clear sehingga kita akan bisa mengajukan anggaran ke Kemenkeu untuk pengadaan yang 9,1 juta," ujar Yuri kepada wartawan, Senin (19/10).

"Tentang berapa rupiahnya belum, belum kita dapatkan secara detail karena dari Sinopharm kita menunggu G42. Kalau yang lainnya sudah, jadi kita jadikan satu nanti."

Adapun prioritas dari 9,1 juta orang yang akan mendapatkan vaksin adalah tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 dan pekerja yang bekerja di bidang public service, seperti aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP, serta petugas yang bekerja di bandara, stasiun, dan tempat publik, juga kelompok penerima bantuan BPJS Kesehatan.

Yuri mengatakan, pada awal 2021, nantinya Bio Farma akan mulai memproduksi vaksin secara mandiri. Hanya bahan bakunya yang dibeli dari China. Kemudian pemerintah akan mengkaji penggunaan vaksin bagi kelompok mandiri.

"Yang lainnya kita sedang membahas skema vaksinasi mandiri, tapi ruang untuk itu sedang kita siapkan sehingga tidak 100 persen vaksinasi ini ditanggung APBN, tetapi yang mampu mandiri kita akan persilakan untuk melaksanakannya secara mandiri," ucap Yuri.

Yuri mengatakan pemerintah sedang mengkaji skema pemberian vaksin bagi kelompok mandiri. Namun, belum diputuskan vaksin apa yang akan disediakan bagi kelompok mandiri tersebut.

"Kita sedang menghitung skemanya apakah ini akan menggunakan produksi dari Sinovac, karena Sinovac ini kita prioritaskan dulu untuk yang APBN," ujarnya.

Kementerian Kesehatan menyatakan kebutuhan vaksin untuk Indonesia sebanyak 370 juta dosis vaksin. Jumlah kebutuhan itu dihitung berdasarkan angka untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd comunity yakni cukup 70 persen penduduk Indonesia yakni sekira 160 juta orang.

"Apabila menggunakan platform (vaksin) Sinovac maka kita butuh dual dosis jadi dua kali 160 juta, 320 juta yang perlu kita vaksin," ujar Yurianto.

Ia menjelaskan untuk mencapai kekebalan komunitas tidak perlu sampai 100 persen. Karena itu, jumlah 320 juta dosis diperkirakan cukup untuk vaksinasi di Indonesia.

Meskipun kebutuhan sebanyak 320 dosis, namun kepastian ketersediaan vaksin hingga Desember hanya untuk 9,1 juta orang. Sementara sisanya akan dilakukan pada 2021.

Ia juga mengatakan, dalam proses vaksinasi juga mengikuti syarat yang digunakan dalam uji klinis fase ketiga perusahaan vaksin yang akan digunakan Indonesia tahap awal yakni Sinovac Biotech, Sinopharm dan CanSino Biological.

"Kita tahu untuk Sinovac, Sinopharm, CanSino vaksinasi hanya untuk kelompok 18-59 tahun, maka kelompok ini lah yang akan kita vaksin dan dalam uji klinis di kelompok itu tidak boleh mempunyai komorbi berat," ujar Yurianto.

Baca Juga

MUI Masih Cek Kehalalan Vaksin COVID-19 dari Tiongkok

Karena itu, tidak adanya data uji klinis dari ketiga perusahaan untuk kelompok usia 0-18 tahun dan 59 ke atas, maka vaksinasi belum dapat dilakukan. Namun demikian, ia memastikan terus menaklukan penelitian terhadap kelompok usia tersebut.

"Bukan berarti kita abaikan, tapi kami terus lakukan penelitian, begitu pun dunia, tapi di tahap awal ini kita pakai data yang kita pakai karena memang uji klinis usia itu. Itu yang harus kita pahami bersama dan tidak berarti kami tinggalkan," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bamsoet Minta PLN Transparan soal Kenaikan Tagihan Listrik di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Bamsoet Minta PLN Transparan soal Kenaikan Tagihan Listrik di Tengah Pandemi Corona

warga mengeluhkan naiknya tagihan listrik sejumlah pelanggan yang rata-rata mencapai dua kali lipat padahal tengah pandemi COVID-19.

Jakarta Belum Bisa Normal, Epidemiologi UI: PSBB Transisi Harus Dipertahankan
Indonesia
Jakarta Belum Bisa Normal, Epidemiologi UI: PSBB Transisi Harus Dipertahankan

Pandu Riono menyarankan agar Gubernur Anies memperpanjang kembali masa PSBB transisi di ibu kota.

Korban Sembako Sampah Lapor, Polisi Buru Youtuber Ferdian Paleka
Indonesia
Korban Sembako Sampah Lapor, Polisi Buru Youtuber Ferdian Paleka

Candaan atau prank dengan memberikan bantuan sosial dalam kardus yang ternyata berisikan sampah.

Din Syamsuddin Akan Temui Kapolri Minta Syahganda Cs Dibebaskan
Indonesia
Din Syamsuddin Akan Temui Kapolri Minta Syahganda Cs Dibebaskan

"Presidium KAMI akan menemui Kapolri di Mabes Polri menuntut pembebasan para tokoh KAMI," kata Din Syamsuddin

Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Seluruh Indonesia Nyaris 2.500 Orang
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Seluruh Indonesia Nyaris 2.500 Orang

Lalu, orang dalam pemantauan menjadi 244.480

Mantan Anggota DPR Kritik Perppu Jokowi Soal COVID-19
Indonesia
Mantan Anggota DPR Kritik Perppu Jokowi Soal COVID-19

Perppu yang memberikan kekebalan penyelenggara pemerintahan terkait keuangan negara seharusnya tidak ada lagi

 PDIP Pastikan Haul Bung Karno di Blitar Tetap Digelar dengan Protokol COVID-19
Indonesia
PDIP Pastikan Haul Bung Karno di Blitar Tetap Digelar dengan Protokol COVID-19

"Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Blitar. Penyelenggaraan pada 1 Juni Hari Pancasila dan 6 Juni Hari Lahir Bung Karno tetap diperingati, tetapi dengan protokol Covid, tidak banyak orang," kata Djarot.

Waskita Prediksi Traffic di Ruas Tol Miliknya Turun Hingga 80 Persen Jelang Mudik
Indonesia
Waskita Prediksi Traffic di Ruas Tol Miliknya Turun Hingga 80 Persen Jelang Mudik

Pembatasan akses keluar masuk rest area pun dilakukan dengan tujuan tidak menimbulkan keramaian atau kerumunan

 Mukernas V PPP Hasilkan Sejumlah Rekomendasi Bagi Presiden Jokowi dan Parlemen
Indonesia
Mukernas V PPP Hasilkan Sejumlah Rekomendasi Bagi Presiden Jokowi dan Parlemen

"Mukernas V PPP mendorong pemerintah senantiasa menjaga hubungan baik dengan ulama dan umat Islam termasuk dengan ormas dan lembaga pendidikan keagamaan pesantren dan madrasah

Rata-Rata Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia Menurun
Indonesia
Rata-Rata Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia Menurun

Tertinggi ketiga, di Jawa Tengah sebanyak 5.439 kasus mengalami penurunan