Kemenkes Masih Hitung Harga Vaksin Corona Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan pada November hingga Desember akan ada 9,1 juta orang yang dapat divaksinasi.

Yuri mengatakan saat ini tinggal vaksin Sinopharm yang belum diketahui harga pastinya. Jika sudah diketahui harga pastinya, segera diajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, pemberian vaksin itu juga telah didasari izin emergency use authorization dari BPOM dan sertifikasi kehalalan dari MUI serta Kementerian Agama yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Baca Juga

Vaksin Corona Diprioritaskan Kelompok Usia 18-59 Tahun dan tak Miliki Penyakit Bawaan

"Ini dibiayai dengan APBN, tapi kita berharap minggu ini semuanya sudah clear sehingga kita akan bisa mengajukan anggaran ke Kemenkeu untuk pengadaan yang 9,1 juta," ujar Yuri kepada wartawan, Senin (19/10).

"Tentang berapa rupiahnya belum, belum kita dapatkan secara detail karena dari Sinopharm kita menunggu G42. Kalau yang lainnya sudah, jadi kita jadikan satu nanti."

Adapun prioritas dari 9,1 juta orang yang akan mendapatkan vaksin adalah tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 dan pekerja yang bekerja di bidang public service, seperti aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP, serta petugas yang bekerja di bandara, stasiun, dan tempat publik, juga kelompok penerima bantuan BPJS Kesehatan.

Yuri mengatakan, pada awal 2021, nantinya Bio Farma akan mulai memproduksi vaksin secara mandiri. Hanya bahan bakunya yang dibeli dari China. Kemudian pemerintah akan mengkaji penggunaan vaksin bagi kelompok mandiri.

"Yang lainnya kita sedang membahas skema vaksinasi mandiri, tapi ruang untuk itu sedang kita siapkan sehingga tidak 100 persen vaksinasi ini ditanggung APBN, tetapi yang mampu mandiri kita akan persilakan untuk melaksanakannya secara mandiri," ucap Yuri.

Yuri mengatakan pemerintah sedang mengkaji skema pemberian vaksin bagi kelompok mandiri. Namun, belum diputuskan vaksin apa yang akan disediakan bagi kelompok mandiri tersebut.

"Kita sedang menghitung skemanya apakah ini akan menggunakan produksi dari Sinovac, karena Sinovac ini kita prioritaskan dulu untuk yang APBN," ujarnya.

Kementerian Kesehatan menyatakan kebutuhan vaksin untuk Indonesia sebanyak 370 juta dosis vaksin. Jumlah kebutuhan itu dihitung berdasarkan angka untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd comunity yakni cukup 70 persen penduduk Indonesia yakni sekira 160 juta orang.

"Apabila menggunakan platform (vaksin) Sinovac maka kita butuh dual dosis jadi dua kali 160 juta, 320 juta yang perlu kita vaksin," ujar Yurianto.

Ia menjelaskan untuk mencapai kekebalan komunitas tidak perlu sampai 100 persen. Karena itu, jumlah 320 juta dosis diperkirakan cukup untuk vaksinasi di Indonesia.

Meskipun kebutuhan sebanyak 320 dosis, namun kepastian ketersediaan vaksin hingga Desember hanya untuk 9,1 juta orang. Sementara sisanya akan dilakukan pada 2021.

Ia juga mengatakan, dalam proses vaksinasi juga mengikuti syarat yang digunakan dalam uji klinis fase ketiga perusahaan vaksin yang akan digunakan Indonesia tahap awal yakni Sinovac Biotech, Sinopharm dan CanSino Biological.

"Kita tahu untuk Sinovac, Sinopharm, CanSino vaksinasi hanya untuk kelompok 18-59 tahun, maka kelompok ini lah yang akan kita vaksin dan dalam uji klinis di kelompok itu tidak boleh mempunyai komorbi berat," ujar Yurianto.

Baca Juga

MUI Masih Cek Kehalalan Vaksin COVID-19 dari Tiongkok

Karena itu, tidak adanya data uji klinis dari ketiga perusahaan untuk kelompok usia 0-18 tahun dan 59 ke atas, maka vaksinasi belum dapat dilakukan. Namun demikian, ia memastikan terus menaklukan penelitian terhadap kelompok usia tersebut.

"Bukan berarti kita abaikan, tapi kami terus lakukan penelitian, begitu pun dunia, tapi di tahap awal ini kita pakai data yang kita pakai karena memang uji klinis usia itu. Itu yang harus kita pahami bersama dan tidak berarti kami tinggalkan," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ada Pekerjaan Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya
Indonesia
Ada Pekerjaan Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Dishub DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan terowongan silahturahmi Masjid Istiqlal menyambung ke Gereja Katedral.

Lelang Jabatan Eselon II, Ratusan PNS DKI Terancam Sanksi
Indonesia
Lelang Jabatan Eselon II, Ratusan PNS DKI Terancam Sanksi

Sebanyak 239 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI dimungkinkan akan diberi sanksi lantaran tidak patuh melaksanakan instruksi pimpinan.

Wali Kota Malang Lunasi Utang Guru TK yang Terjerat 24 Pinjol
Indonesia
Wali Kota Malang Lunasi Utang Guru TK yang Terjerat 24 Pinjol

Kasus seorang guru taman kanak-kanak (TK) yang terjerat utang di 24 pinjaman online memantik perhatian dari Wali Kota Malang, Sutiaji.

Rizieq Dihadirkan di Ruang Sidang, Kuasa Hukum Diberi Peringatan Serius
Indonesia
Rizieq Dihadirkan di Ruang Sidang, Kuasa Hukum Diberi Peringatan Serius

Dalam persidangan Jumat (26/3) lusa, jumlah kuasa hukum pun akan dibatasi

Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana Kasus Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana Kasus Benur

Jaksa KPK rencananya akan mendakwa Edhy dengan Pasal Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

Pengamat Yakin Moeldoko Cs Sah Jika Dilihat dari AD/ART Demokrat 2001 Silam
Indonesia
Pengamat Yakin Moeldoko Cs Sah Jika Dilihat dari AD/ART Demokrat 2001 Silam

Jerry pun melihat beberapa kasus dualisme kepengurusan partai sebelum yang dialami PD

Angkat Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Diminta Cabut Putusan
Indonesia
Angkat Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Diminta Cabut Putusan

Yulius Selvanus dan Dadang Hendrayudha merupakan anggota eks tim mawar yang ketika itu berpangkat kapten melakukan operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis di era orde baru.

Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta
Indonesia
Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta

Enam orang warga negara asing (WNA) di Bali didenda sebesar Rp1 juta karena melanggar protokol kesehatan.

Mahasiswa ITS Ubah Cangkang Kerang Jadi Kerupuk
Indonesia
Mahasiswa ITS Ubah Cangkang Kerang Jadi Kerupuk

pengolahan pada cangkang kerang yang diklaim memiliki kandungan kalsium ini menjadi solusi permasalahan limbah dan justru memberi nilai tambah.

Pemkot Bandung Pantau Perusahaan Yang Lakukan PHK Saat Pandemi
Indonesia
Pemkot Bandung Pantau Perusahaan Yang Lakukan PHK Saat Pandemi

"Ada beberapa catatan yang bukan ranah Pemerintah Kota Bandung. Beberapa catatan yang diharapkan bisa disampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita akan memfasilitasi itu," jelasnya.