Kemenkes Klaim Belum Ada Bukti Kebocoran Data di PeduliLindungi engunjung memindai kode QR melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum masuk ke pusat perbelanjaan. (ANTARA/Natisha Andarningtyas)

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim belum ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut ada pihak tertentu yang memiliki informasi nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal vaksinasi COVID-19 milik Presiden Jokowi dan digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik RI 1 tersebut.

Baca Juga

Bobol Aplikasi PeduliLindungi, Pegawai Pemprov DKI Bakal Kena Sanksi

"Jadi ini adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait. Bukan kebocoran data," tegas Nadia kepada wartawan, Minggu (5/9).

Nadia mengingatkan agar masyarakat tidak khawatir menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Karena data pribadi seluruh masyarakat Indonesia dijamin aman sesuai undang-undang yang berlaku.

Selain itu, kata Nadia, aplikasi PeduliLindungi juga telah melewati proses IT security assessment yang ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara terkait dugaan jual beli sertifikat vaksin ilegal yang terkoneksi dengan sistem PCare dan aplikasi PeduliLindungi, Nadia mengatakan Polda Metro Jaya menetapkan seorang staf tata usaha kantor kelurahan di Jakarta Utara.

Pedulilindungi. (Tangkapan layar)
Pedulilindungi. (Tangkapan layar)

Nadia menyebut, pegawai kelurahan itu mengakses ke sistem aplikasi PCare sehingga dapat membuat sertifikat vaksin, yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Hal itu dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa perlu melakukan vaksinasi.

"Kami sangat mengapresiasi pihak Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembuat dan penjual sertifikat vaksin COVID-19 ilegal yang terkoneksi dengan PeduliLindungi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Nadia juga mengklarifikasi terkait kesimpangsiuran informasi soal rencana pemerintah menutup data pejabat publik di aplikasi PeduliLindungi.

Dia menjelaskan yang dimaksud dengan menutup data pejabat publik, bukan berarti pemerintah tidak menjaga keamanan data masyarakat yang ada di aplikasi PeduliLindungi.

"Ini dua hal yang berbeda. Tentunya, pemerintah akan senantiasa menjamin keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku," tutup Nadia. (Knu)

Baca Juga

Kemendagri Minta Pengembang Aplikasi PeduliLindungi Gunakan 'Two Factors Aunthetication'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Panggil 5 Vendor BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran 279 Juta Data
Indonesia
Polisi Panggil 5 Vendor BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran 279 Juta Data

“Rencana kita ambil keterangannya 2 Juni, ada lima vendor,” kata Argo kepada wartawan, Rabu (2/6).

Polisi Terima Laporan Luhut Panjaitan Terhadap Haris Azhar dan Fatia KontraS
Indonesia
Gibran Wajibkan ASN Penyintas COVID-19 Donor Plasma Konvalesen
Indonesia
Gibran Wajibkan ASN Penyintas COVID-19 Donor Plasma Konvalesen

Minimnya stok plasma konvalesen juga kerap dikeluhkan PMI Solo. Padahal, permintaan meningkat terus seiring lonjakan kasus Corona.

Pemerintah Sri Lanka Tutup Sekolah Islam dan Larang Wanita Muslim Bercadar
Dunia
Pemerintah Sri Lanka Tutup Sekolah Islam dan Larang Wanita Muslim Bercadar

"Pada masa-masa awal kami, wanita dan gadis Muslim tidak pernah mengenakan cadar. Itu adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya," ucap dia

Sembilan Lembaga Negara Ini Ditunjuk untuk Awasi Kinerja Polisi
Indonesia
Sembilan Lembaga Negara Ini Ditunjuk untuk Awasi Kinerja Polisi

Sembilan lembaga negara pengawas eksternal ditunjuk untuk mengawasi kinerja Polri.

Polisi Batasi Ruang Gerak Warga di 10 Jalan Kawasan Kuliner dan Nongkrong Jakarta
Indonesia
Polisi Batasi Ruang Gerak Warga di 10 Jalan Kawasan Kuliner dan Nongkrong Jakarta

Pembatasan 10 titik jalan di Jakarta ini dilakukan secara situasional. Pembatasan mobilitas juga bisa digeser ke wilayah lain. Hal ini dilakukan karena masih menemukan banyak kerumunan di berbagai lokasi.

Jokowi Pantau Penanganan Dampak Bencana Siklon Seroja di NTT
Indonesia
Jokowi Pantau Penanganan Dampak Bencana Siklon Seroja di NTT

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk mengirimkan bantuan sembako ke daerah terdampak bencana di NTT sejak Senin (5/4).

Tuntut Upah Layak, Ribuan Buruh Bakal Kepung Kantor Anies
Indonesia
Tuntut Upah Layak, Ribuan Buruh Bakal Kepung Kantor Anies

Salah satu tuntutannya adalah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 sebesar 7-10 persen.

BMKG: Sejumlah Wilayah Terjadi Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang
Indonesia
BMKG: Sejumlah Wilayah Terjadi Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang

BMKG mengeluarkan peringatan dini prakiraan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia, Senin (12/7).

Berbikini di Jalan Buntut PPKM Diperpanjang, Dinar Candy Diamankan Polisi
Indonesia