Kemenkes Jawab Tudingan Aplikasi PeduliLindungi Langgar Privasi Pengunjung memindai kode batang (QR Code) melalui aplikasi PeduliLindungi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab soal laporan Amerika Serikat (AS) yang menyinggung soal pelanggaran privasi dalam penggunaan PeduliLindungi.

Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dugaan tersebut tidak berdasar.

Baca Juga:

Kemenkes Siapkan Posko Vaksinasi Booster di Jalur Mudik

"Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar," kata juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Jumat (15/4).

Dia mengatakan laporan AS itu tidak menuduh PeduliLindungi melanggar HAM. "Marilah kita secara seksama membaca laporan asli dari US State Department. Laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi ini melanggar HAM," jelas dia.

Dia berharap tidak ada pihak yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM pada penggunaan PeduliLindungi.

"Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran," tutur Nadia.

Nadia mengatakan PeduliLindungi telah berkontribusi pada penanganan pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Bertambah 1.755 Kasus COVID-19, Kemenkes Klaim Terjadi Pelandaian

Dia mengatakan rendahnya penyebaran COVID-19 di Indonesia tak lepas dari penggunaan aplikasi itu.

PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan COVID-19 di Indonesia dibanding negara tetangga dan bahkan negara maju.

"Aplikasi ini memiliki peran yang besar dalam menekan laju penularan saat kita mengalami gelombang Delta dan Omicron," ucapnya.

Dia menyebut PeduliLindungi telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah (vaksinasi belum lengkap) memasuki ruang publik dan telah mencegah 538.659 upaya orang yang terinfeksi COVID-19 (status hitam) melakukan perjalanan domestik atau mengakses ruang publik tertutup. Angka itu merupakan data dari tahu 2021-2022.

Nadia mengatakan PeduliLindungi memuat prinsip-prinsip tata kelola aplikasi yang jelas, termasuk kewajiban untuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Pengembangan PeduliLindungi juga mengacu pada kesepakatan global dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response tahun 2020.

Aturan ini menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan COVID-19.

Keamanan sistem dan perlindungan data pribadi di PeduliLindungi, katanya, juga menjadi prioritas Kementerian Kesehatan.

Siti Nadia menjamin seluruh fitur PeduliLindungi beroperasi dalam suatu kerangka kerja perlindungan dan keamanan data yang disebut Data Ownership and Stewardship.

Persetujuan (consent) dari pengguna juga disebut menjadi layer dalam setiap transaksi pertukaran data. Selain metadata dan data itu sendiri, misalnya pada fitur check in di area publik, akses pada perangkat, perekaman geolokasi, dan penghapusan history penggunaan.

Sekedar informasi, sebuah laporan resmi yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS), pekan ini. Laporan ini menganalisa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di 2021 di 200 negara.

Laporan tersebut juga memuat Indonesia. Dalam laporan berjudul "Indonesia 2021 Human Rights Report" itu, AS menyebut ada indikasi aplikasi pelacakan COVID-19 Indonesia, PeduliLindungi, telah melakukan pelanggaran HAM.

Washington menyebut PeduliLindungi memiliki kemungkinan untuk melanggar privasi seseorang.

Pasalnya, informasi mengenai puluhan juta masyarakat ada di dalam aplikasi itu dan pihak aplikasi juga diduga melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin.

AS pun menyebut indikasi ini sempat disuarakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun tidak dijelaskan secara rinci siapa saja LSM tersebut. (Knu)

Baca Juga:

Terawan Dipecat IDI, Legislator PAN Minta Kemenkes Turun Tangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas
Indonesia
KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas

Adanya karyawan yang positif COVID-19 rupanya dianggap aib bagi sebagian perusahaan.

Ini yang Disampaikan Prabowo ketika Menegur Fadli Zon
Indonesia
Ini yang Disampaikan Prabowo ketika Menegur Fadli Zon

Teguran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap wakilnya, Fadli Zon, menuai sorotan.

Gelar Dialog Keagamaan dengan Tokoh Lintas Agama Papua, Ma'ruf Amin: Kita Ingin Menjaga Republik Ini
Indonesia
Gelar Dialog Keagamaan dengan Tokoh Lintas Agama Papua, Ma'ruf Amin: Kita Ingin Menjaga Republik Ini

Pemerintah Provinsi Papua Barat turut berkomitmen dalam mewujudkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama

Kapolri Instruksikan Jajarannya Petakan Potensi Kerawanan Jelang Libur Nataru
Indonesia
Kapolri Instruksikan Jajarannya Petakan Potensi Kerawanan Jelang Libur Nataru

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan. Termasuk melakukan antisipasi sejak dini terhadap potensi-potensi gangguan Kamtibmas yang ada.

Soal Tagar #PercumaLaporPolisi, Polri Tegaskan tak Pernah Abaikan Setiap Laporan
Indonesia
Soal Tagar #PercumaLaporPolisi, Polri Tegaskan tak Pernah Abaikan Setiap Laporan

Polri menegaskan, tak pernah mengabaikan setiap laporan. Sehingga selalu merespon setiap keluhan dari masyarakat.

Perang Rusia dan Ukraina Jadi Alasan Pemerintah Beri BSU Rp 1 Juta
Indonesia
Perang Rusia dan Ukraina Jadi Alasan Pemerintah Beri BSU Rp 1 Juta

Kelompok pekerja bakal kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah kembali mengucurkan Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2022.

Sehari Jelang Pembukaan, PON XX Papua Perebutkan 24 Mendali Emas
Indonesia
Sehari Jelang Pembukaan, PON XX Papua Perebutkan 24 Mendali Emas

Sisi keamanan kegiatan pembukaan PON Papua sudah disiapkan dengan baik. Kemudian, masyarakat dan undangan yang akan menghadiri kegiatan pembukaan akan diperiksa secara ketat oleh petugas keamanan.

PKS DKI Akui Program Rumah DP 0 Rupiah Anies Gagal
Indonesia
PKS DKI Akui Program Rumah DP 0 Rupiah Anies Gagal

"Rumah DP 0 Rupiah memang bisa dikatakan belum berhasil atau katakanlah gagal," ucap MTZ di Jakarta, Senin (27/6).

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum UNS Surakarta: Kuncinya Ada di Jokowi
Indonesia
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum UNS Surakarta: Kuncinya Ada di Jokowi

"Sekarang kuncinya ada pada Presiden Jokowi. Jika menolak usulan itu selesai sudah wacana tiga periode," pungkasnya.

6 Aplikasi Yang Mudahkan Ngurus Administrasi Kependudukan di Kota Bandung
Indonesia
6 Aplikasi Yang Mudahkan Ngurus Administrasi Kependudukan di Kota Bandung

"Tiga tahun terakhir itu kita memang go digital, banyak pelayanan yang bisa dialihkan ke online, dan didukung regulasi yang ada. Sekarang security printing itu bisa diganti HVS, masyarakat bisa cetak sendiri di rumah karena sudah ada pakai barcode," beber Tatang.