Kemenkes Jawab Tudingan Aplikasi PeduliLindungi Langgar Privasi Pengunjung memindai kode batang (QR Code) melalui aplikasi PeduliLindungi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab soal laporan Amerika Serikat (AS) yang menyinggung soal pelanggaran privasi dalam penggunaan PeduliLindungi.

Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dugaan tersebut tidak berdasar.

Baca Juga:

Kemenkes Siapkan Posko Vaksinasi Booster di Jalur Mudik

"Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar," kata juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Jumat (15/4).

Dia mengatakan laporan AS itu tidak menuduh PeduliLindungi melanggar HAM. "Marilah kita secara seksama membaca laporan asli dari US State Department. Laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi ini melanggar HAM," jelas dia.

Dia berharap tidak ada pihak yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM pada penggunaan PeduliLindungi.

"Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran," tutur Nadia.

Nadia mengatakan PeduliLindungi telah berkontribusi pada penanganan pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Bertambah 1.755 Kasus COVID-19, Kemenkes Klaim Terjadi Pelandaian

Dia mengatakan rendahnya penyebaran COVID-19 di Indonesia tak lepas dari penggunaan aplikasi itu.

PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan COVID-19 di Indonesia dibanding negara tetangga dan bahkan negara maju.

"Aplikasi ini memiliki peran yang besar dalam menekan laju penularan saat kita mengalami gelombang Delta dan Omicron," ucapnya.

Dia menyebut PeduliLindungi telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah (vaksinasi belum lengkap) memasuki ruang publik dan telah mencegah 538.659 upaya orang yang terinfeksi COVID-19 (status hitam) melakukan perjalanan domestik atau mengakses ruang publik tertutup. Angka itu merupakan data dari tahu 2021-2022.

Nadia mengatakan PeduliLindungi memuat prinsip-prinsip tata kelola aplikasi yang jelas, termasuk kewajiban untuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Pengembangan PeduliLindungi juga mengacu pada kesepakatan global dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response tahun 2020.

Aturan ini menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan COVID-19.

Keamanan sistem dan perlindungan data pribadi di PeduliLindungi, katanya, juga menjadi prioritas Kementerian Kesehatan.

Siti Nadia menjamin seluruh fitur PeduliLindungi beroperasi dalam suatu kerangka kerja perlindungan dan keamanan data yang disebut Data Ownership and Stewardship.

Persetujuan (consent) dari pengguna juga disebut menjadi layer dalam setiap transaksi pertukaran data. Selain metadata dan data itu sendiri, misalnya pada fitur check in di area publik, akses pada perangkat, perekaman geolokasi, dan penghapusan history penggunaan.

Sekedar informasi, sebuah laporan resmi yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS), pekan ini. Laporan ini menganalisa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di 2021 di 200 negara.

Laporan tersebut juga memuat Indonesia. Dalam laporan berjudul "Indonesia 2021 Human Rights Report" itu, AS menyebut ada indikasi aplikasi pelacakan COVID-19 Indonesia, PeduliLindungi, telah melakukan pelanggaran HAM.

Washington menyebut PeduliLindungi memiliki kemungkinan untuk melanggar privasi seseorang.

Pasalnya, informasi mengenai puluhan juta masyarakat ada di dalam aplikasi itu dan pihak aplikasi juga diduga melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin.

AS pun menyebut indikasi ini sempat disuarakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun tidak dijelaskan secara rinci siapa saja LSM tersebut. (Knu)

Baca Juga:

Terawan Dipecat IDI, Legislator PAN Minta Kemenkes Turun Tangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Replika Mobil Formula E Akan Dipajang di CFD, Warga Diizinkan Berfoto
Indonesia
Replika Mobil Formula E Akan Dipajang di CFD, Warga Diizinkan Berfoto

Panitia Formula E akan memanfaatkan kegiatan car free day (CFD) sebagai ajang memamerkan mobil bertenaga energi listrik tersebut.

Didominasi Jakarta, Kasus Positif COVID-19 Tambah 1.831 Orang Per Kamis (6/10)
Indonesia
Didominasi Jakarta, Kasus Positif COVID-19 Tambah 1.831 Orang Per Kamis (6/10)

Pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian COVID-19.

Bupati Banjarnegara Nonaktif Dituntut 12 Tahun Penjara
Indonesia
Bupati Banjarnegara Nonaktif Dituntut 12 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum Meyer Simanjuntak menuntut Budhi 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 700 juta yang jika tidak bayarkan akan diganti dengan kurungan selama enam bulan.

Wagub DKI Jawab Kritikan PSI soal Tiket Formula E yang Tak Kunjung Dirilis
Indonesia
Wagub DKI Jawab Kritikan PSI soal Tiket Formula E yang Tak Kunjung Dirilis

"Kita upayakan lebih cepat ya. Nanti silahkan detailnya ditanyakan sama Jakpro," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/3).

Bawaslu Bikin Tim Pantau Proses Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu
Indonesia
Bawaslu Bikin Tim Pantau Proses Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

pengumuman resmi tentang pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 yang dimulai pada tanggal 1 - 14 Agustus 2022 akan disampaikan pada Jumat 29 Juli 2022 mendatang.

Asosiasi Wali Kota se-Indonesia Belajar Kelola Tempat Wisata di Kampung Batik Kauman
Indonesia
Asosiasi Wali Kota se-Indonesia Belajar Kelola Tempat Wisata di Kampung Batik Kauman

"Wisatawan juga bisa belajar membatik dan belanja batik mensejahterakan pengrajin. Kita juga bisa pagi sarapan, ngopi, belanja, mencanting batik, selfie-selfie dan sebagainya," katanya.

Ombudsman Soroti Minimnya Partisipasi Pekerja soal Aturan JHT
Indonesia
Ombudsman Soroti Minimnya Partisipasi Pekerja soal Aturan JHT

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mendukung agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah merevisi beleid tersebut. Sebab, penyusunan aturan tersebut dinilai kurang melibatkan pekerja atau buruh selaku stakeholder.

Surat Pergantian M. Taufik dari Wakil Ketua DPRD Sudah Diterima Fraksi Gerindra
Indonesia
Surat Pergantian M. Taufik dari Wakil Ketua DPRD Sudah Diterima Fraksi Gerindra

Surat pemecatan Mohamad Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sudah berada di tangan Fraksi Gerindra DPRD. Surat tersebut dikirim langsung dari DPD Gerindra DKI Jakarta.

Polda Metro Nyatakan Ganjil Genap Jalan Tol saat Nataru Baru Wacana
Indonesia
Polda Metro Nyatakan Ganjil Genap Jalan Tol saat Nataru Baru Wacana

Kebijakan ganjil genap untuk mobil pribadi di empat ruas jalan tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) batal diterapkan.

Tren Kematian dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut Menurun
Indonesia
Tren Kematian dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut Menurun

Hingga Senin (31/10), jumlah kasus penyakit ginjal akut di Indonesia mencapai 304 pasien dengan pasien meninggal sebanyak 159 anak.