Kemenhub Terbitkan Surat Edaran Terkait Pelaksanaan Transportasi Laut Kapal penumpang antarpulau tengah bersandar di Pelabuhaj SBP Tanjungpinang, Kepri. (Antara/Ogen)

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020.

Surat Edaran ini terbit menyusul telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Baca Juga:

Tekan Kasus COVID-19 Ibu Kota, Kepolisian Terjunkan Tim Kimia Biologi Radioaktif Brimob

Serta Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Surat Edaran ini tidak lagi mengatur siapa yang pergi atau membatasi siapa yang naik. Tetapi siapa pun boleh berpergian dengan kapal laut, namun harus tetap memenuhi prinsip protokol kesehatan termasuk phisical distancing,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo saat konferensi pers virtual, Rabu, (10/6).

Menurutnya, pengoperasian transportasi laut pada masa adaptasi kebiasaan baru ini telah ditetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap penumpang, operator kapal penumpang, operator terminal penumpang, dan syahbandar pada pelabuhan embarkasi/debarkasi.

Bagi penumpang misalnya, memiliki tanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Setiap penumpang wajib menunjukan tiket, boarding pass, identitas diri beserta dokumen persyaratan lainnya. Khusus bagi penumpang yang berasal dari luar negeri harus melakukan PCR test pada saat kedatangan di pelabuhan dalam negeri.

Suasana di pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali. Rabu (10/6/2020). ANTARA/HO-Humas KSOP Padangbai.
Suasana di pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali. Rabu (10/6/2020). ANTARA/HO-Humas KSOP Padangbai.

Selain itu, setiap penumpang diminta agar mengaktifkan aplikasi “Peduli Lindungi” pada perangkat telepon seluler yang bisa diunduh melalui Appstore ataupun Playstore.

Terkait dengan jumlah kapasitas penumpang yang diperbolehkan untuk di atas kapal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan bahwa kapasitas penumpang disesuaikan dengan karakteristik kapal dengan tetap menggunakan prinsip protokol kesehatan.

Begitu pun bagi operator kapal penumpang dan operator terminal penumpang, wajib melakukan pemeriksaan kesehatan bebas Covid-19 secara rutin serta selalu menerapkan protokol kesehatan terhadap karyawan, awak kapal atau pun personel operasional lainnya, yang meliputi jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan.

Fasilitas tempat cuci tangan, hand sanitizer dan penyediaan masker di atas kapal dan di terminal penumpang juga wajib disediakan, termasuk penyediaan sarana pengecekan (check point) pada akses utama keluar/masuk terminal penumpang.

Hal penting lain yang harus dilakukan operator kapal yakni memastikan calon penumpang memenuhi dokumen persyaratan perjalanan sebelum diberikan tiket, menerapkan jaga jarak dan mengatur antrian di loket tiket serta tetap memberikan layanan pemesanan tiket tanpa menaikan tarif serta melayani proses refund/reroute/reschedule bagi penumpang.

Baca Juga:

Komunikasi Pemerintah Buruk, New Normal Diprediksi tak Maksimal

Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan suhu tubuh terhadap setiap orang saat keluar/masuk pelabuhan, penyiapan prosedur tetap penanganan keadaan darurat dan penyediaan akomodasi karantina khusus di pelabuhan menjadi kewajiban operator terminal penumpang.

Dalam surat edaran ini juga mengatur tanggung jawab syahbandar pada pelabuhan embarkasi/pelabuhan debarkasi dalam melakukan tindakan pengawasan. Sebagai regulator di pelabuhan, syahbandar tentu harus selalu menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 seperti jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan.

Adapun tugas pendisiplinan dan pengawasan protokol kesehatan Covid-19 tersebut dilakukan syahbandar bersama-sama dengan unsur penyelenggara pelabuhan, kantor kesehatan pelabuhan, polisi, TNI, pemerintah daerah, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah, operator terminal, dan instansi terkait lainnya.

Lebih lanjut, syahbandar dapat menunjuk petugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan surat edaran ini dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD), juga berhak menghentikan atau melakukan pelarangan perjalanan penumpang yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaannya.

“Intinya, pengendalian transportasi yang dilakukan menitikberatkan pada aspek kesehatan, karena Kementerian Perhubungan berupaya untuk menyediakan transportasi agar masyarakat baik itu petugas maupun penumpang tetap bisa produktif namun tetap aman dari potensi penyebaran Covid-19 sebagaimana arahan Bapak Menhub,” tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Mayoritas Warga Jakarta Diklaim Taat Protokol Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BI Sentil Perbankan Lambat Turunkan Bunga Kredit
Indonesia
BI Sentil Perbankan Lambat Turunkan Bunga Kredit

Penurunan suku bunga kredit perbankan khususnya untuk modal kerja hanya mencapai 0,06 persen.

Positivity Rate COVID-19 di DKI Jakarta Makin Jauhi Standar WHO
Indonesia
Positivity Rate COVID-19 di DKI Jakarta Makin Jauhi Standar WHO

WHO sendiri memiliki standar persentase kasus positif

Polisi Ultimatum Mafia Tanah yang Danai Sekelompok Preman untuk Intimidasi Warga
Indonesia
Polisi Ultimatum Mafia Tanah yang Danai Sekelompok Preman untuk Intimidasi Warga

Polisi tengah memburu otak pelaku yang mengerahkan sekelompok preman untuk mengintimidasi warga terkait sengketa lahan di kawasan Bungur Besar no 50, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dewas KPK Akan Periksa Firli Bahuri di Sidang Dugaan Pelanggaran Etik
Indonesia
Dewas KPK Akan Periksa Firli Bahuri di Sidang Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas KPK kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri hari ini.

 Copot Refly Harun, Erick Thohir Angkat Dua Jenderal Jadi Komisaris Pelindo I
Indonesia
Copot Refly Harun, Erick Thohir Angkat Dua Jenderal Jadi Komisaris Pelindo I

Refly digantikan oleh Laksamana Madya Achmad Djamaludin.

666 Rumah Mati Lampu Akibat Banjir DKI Jumat Pagi
Indonesia
666 Rumah Mati Lampu Akibat Banjir DKI Jumat Pagi

pasokan listrik menuju 666 rumah pelanggan hingga pukul 09.00 WIB masih dilaporkan padam.

Demokrat Tuding Moeldoko Ingin Kudeta AHY untuk Pencapresan 2024
Indonesia
Demokrat Tuding Moeldoko Ingin Kudeta AHY untuk Pencapresan 2024

Hal ini bukan soal perkara Partai Demokrat melawan Istana

Kejaksaan Agung Hentikan Penuntutan 222 Perkara Selama 2020
Indonesia
Kejaksaan Agung Hentikan Penuntutan 222 Perkara Selama 2020

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun

MA Tolak Kasasi KPK Atas Putusan Bebas Eks Dirut PLN Sofyan Basir
Indonesia
MA Tolak Kasasi KPK Atas Putusan Bebas Eks Dirut PLN Sofyan Basir

MA menilai Pengadilan Tipikor Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum terkait perkara dugaan suap kesepakatan proyek PLTU MT Riau-1 yang pernah menjerat Sofyan Basir.

BMKG Prediksi Jaktim dan Jaksel Diguyur Hujan Siang Ini
Indonesia
BMKG Prediksi Jaktim dan Jaksel Diguyur Hujan Siang Ini

Beranjak ke malam hari, langit Jakarta didominasi berawan