Kemenhub Terbitkan Aturan Tarif Terbaru Ojek Online Dokumentasi. Sejumlah pengendara ojol ikut dalam parade MotorGP di Istana Merdeka, Rabu (16/3/2022). ANTARA/Walda/am.

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Keputusan Menhub tersebut berisi regulasi terbaru untuk mengatur tarif ojek daring (online).

“Dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 ini kami telah melakukan evaluasi batas tarif terbaru yang berlaku bagi ojek online. Selain itu sistem zonasi masih berlaku 3 zonasi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/8).

Baca Juga:

Polri Wacanakan SIM C Khusus Untuk Ojek Online dan Kurir

Hendro mengatakan, terbitnya KM Nomor KP 564 Tahun 2022 menggantikan KM Nomor KP 348 Tahun 2019.

Kata dia, aturan baru ini nantinya akan menjadi pedoman sementara bagi penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online.

Aturan tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2022 dan selanjutnya perusahaan berbasis aplikasi agar segera melakukan penyesuaian tarif ini pada aplikasinya.

Adapun pembagian ketiga zonasi itu yakni:

a. Zona I meliputi: Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali;

b. Zona II meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

c. Zona III meliputi: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua.

Lebih lanjut Hendro mengungkapkan, dalam peraturan tersebut Komponen Biaya pembentuk tarif terdiri dari Biaya Langsung dan Tidak Langsung, di mana Biaya Langsung yaitu biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi.

Sedangkan Biaya Tidak Langsung yaitu berupa biaya sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi paling tinggi 20 persen.

Baca Juga:

Klaim Hasan Bangun Bisnis Model Ojek Online di 2008 Sehingga Gugat Gojek Rp 24 Triliun

Adapun Biaya Jasa yang tertera pada lampiran merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi.

"Perusahaan Aplikasi menerapkan besaran biaya jasa baru batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan,” tambah Dirjen Hendro.

Untuk Besaran Biaya Jasa Zona I yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.300/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 9.250 s.d Rp 11.500.

Sementara Besaran Biaya Jasa Zona II yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.600/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.700/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 13.000 s.d Rp 13.500.

Untuk Besaran Biaya Jasa Zona III yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.600/km, biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 10.500 s.d Rp 13.000.

"Dengan adanya penyesuaian biaya jasa ini, perusahaan aplikasi wajib melakukan peningkatan standar pelayanan dengan tetap memberikan jaminan terhadap aspek keamanan dan keselamatan," katanya.

“Untuk menjamin kelangsungan usaha ojek online tersebut maka besaran biaya jasa ini nantinya dapat dievaluasi paling lama setiap 1 tahun atau jika terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20 persen,” tambahnya. (*)

Baca Juga:

Ojek Online Jagoan Negri Aing Kala Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Periksa Tiga Eks Komisaris Garuda Indonesia
Indonesia
Kejagung Periksa Tiga Eks Komisaris Garuda Indonesia

Untuk mengungkap kasus tersebut, Korps Adhyaksa memeriksa tiga saksi yang merupakan eks komisaris PT Garuda Indonesia.

Cegah Polarisasi, Komnas HAM Minta Ambang Batas Pencalonan Capres Diturunkan
Indonesia
Cegah Polarisasi, Komnas HAM Minta Ambang Batas Pencalonan Capres Diturunkan

Komnas HAM juga mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI untuk membuat regulasi di bidang kepemiluan yang lebih adaptif terhadap situasi pandemi COVID-19 .

PPP Usul Kepala Otorita IKN Nusantara Berlatar Belakang Profesional Birokrat
Indonesia
PPP Usul Kepala Otorita IKN Nusantara Berlatar Belakang Profesional Birokrat

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan, pihaknya mendukung Kepala Otorita IKN berlatar belakang profesional dan birokrat.

Terus Bertambah, Kapolri Ungkap 117 Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Indonesia
Terus Bertambah, Kapolri Ungkap 117 Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Jumlah tersangka kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi terus bertambah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.

4 Orang Meninggal Akibat Longsor di Banjarnegara
Indonesia
4 Orang Meninggal Akibat Longsor di Banjarnegara

Operasi pencarian oleh tim gabungan dilakukan selama enam jam, menggunakan alat cangkul dan alat berat, lebih dari 100 personel.

Peserta Mudik Gratis Pakai Kaos 'Anies Presiden', Wagub DKI Angkat Bicara
Indonesia
Peserta Mudik Gratis Pakai Kaos 'Anies Presiden', Wagub DKI Angkat Bicara

Menyikapi hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah bila kaos tersebut diberikan oleh Pemerintah DKI kepada pemudik.

Kejati DKI Periksa Kadis Pertamanan Terkait Korupsi Pembebasan Lahan
Indonesia
Kejati DKI Periksa Kadis Pertamanan Terkait Korupsi Pembebasan Lahan

Kejati DKI Jakarta telah memeriksa Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, Suzi Marsitawati dalam perkara dugaan korupsi pembebasan lahan di Cipayung, Jakarta Timur.

Pendaftaran Rekrutmen BUMN Telah Dibuka, Ada 2.700 Lowongan Kerja
Indonesia
Pendaftaran Rekrutmen BUMN Telah Dibuka, Ada 2.700 Lowongan Kerja

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lowongan kerja melalui program rekrutmen bersama BUMN 2022. Pendaftaran lamaran rekrutmen bersama BUMN 2022, sudah dibuka hari ini Kamis (14/4). Setidaknya ada 2.700 formasi pekerjaan yang tersedia dalam rekrutmen bersama BUMN 2022.

Bank DKI Tingkatkan Operasional Wujudkan Ekosistem Non-Tunai di Jakarta
Indonesia
Bank DKI Tingkatkan Operasional Wujudkan Ekosistem Non-Tunai di Jakarta

Bank DKI juga terus mengembangkan berbagai produk dan layanan digital

DPR Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Sebelum Reses
Indonesia
DPR Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Sebelum Reses

Selanjutnya akan ada pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan