Kemenhub Siapkan Aturan Khusus Pedoman Transportasi selama PSBB Diberlakukan Ilustrasi: Calon penumpang di Termial 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (3/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.

MerahPutih.com - Kemenhub tengah mematangkan peraturan menteri perhubungan mengenai pengendalian transportasi untuk mencegah COVID-19. Peraturan ini juga berlaku untuk daerah yang berstatus pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Peraturan menteri (permen) ini pada intinya akan mengatur pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 pada daerah yang ditetapkan sebagai PSBB.

Baca Juga:

Sri Sultan Tegaskan Yogyakarta Belum Akan Terapkan PSBB

"Serta pedoman dan petunjuk teknis pengendalian mudik tahun 2020," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/4).

Adita megimbau agar masyarakat mematuhi persyaratan dan protokol yang ada dalam permenhub tersebut.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati (tengah) memberikan keterangan kepada media soal kereta cepat Jakarta-Bandung di Jakarta, Senin. (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)
Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati (tengah) memberikan keterangan kepada media soal kereta cepat Jakarta-Bandung di Jakarta, Senin. (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

Pihaknya juga tengah memfinalisasi buku panduan atau petunjuk teknis mudik 2020, yang harus diperhatikan, dan wajib diikuti oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar dari suatu daerah.

"Terutama yang telah ditetapkan sebagai PSBB maupun perjalanan mudik, mulai dari tempat asal, dalam perjalanan hingga sampai tujuan," tuturnya.

Adita menjelaskan, permenhub ini dibuat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang PSBB.

Ia menyebut bahwa pemerintah pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk tidak mudik.

Baca Juga:

Polisi Tangkap Penipu Ojol Tidak Bayar Purwokerto-Solo, Pelaku Berstatus PDP COVID-19

Tetapi, jika ada yang bersikukuh pulang kampung, harus dipastikan memenuhi persyaratan dan protokol kesehatan yang ketat.

Kebijakan lainnya ialah bagi masyarakat yang tetap mudik, terutama yang berasal dari wilayah PSBB, wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

Ia berharap dengan adanya aturan-aturan yang ketat ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan antar kota khususnya dari dan ke daerah yang sudah ditetapkan PSBB.

"Termasuk untuk mudik yang pada akhirnya turut mencegah penyebaran COVID-19," kata Adita. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tak Terlalu Lama Berikan Bantuan untuk Terdampak COVID-19



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH