Kemenhub Galau Putuskan Tarif Baru Bus Batik Solo Trans

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum memutuskan besaran tarif puluhan armada bus Batik Solo Trans (BST) Koridor 1, 3, dan 4 yang sejauh ini beroperasi di jalan raya di Solo dengan tarif gratis sampai 31 Desember 2020.

Hal itu diungkapkan Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Ahmad Yani usai peluncuran Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman (Teman) Bus BST koridor 1 dan 2 dan public transport information system (PTIS) di Halte Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (29/12).

Baca Juga

Masa Angkutan Natal, Jumlah Pengguna KRL Tembus 2 Juta

"Tarif BST tersebut sejauh ini masih kami kaji dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat Solo," ujar Yani.

Ia mengatakan, dalam menentukan tarif angkutan umum seperti BST tidaklah mudah. Ada sejumlah faktor yang harus menjadi pertimbangan agar bus angkutan umum tetap bisa dinikmati masyarakat.

"Segera kami menyesuaikan besaran tarif BST dengan kemampuan masyarakat Solo. Saya akan berkoordinasi dengan Wali Kota Solo terkait penentuan tarif bus BST," kata dia.

Dikatakannya dalam menertibkan tarif bus BST tidak sama karena menyesuaikan upah minimum regional (UMR) masing-masing daerah.

Menurutnya, pelayanan bus angkutan kota dengan sistem buy the service tersebut baru dioperasikan di lima kota, yaitu Medan, Palembang, Yogyakarta, Solo, dan Bali.

"Kelima daerah dengan transportasi sistem buy the service tahun ini baru sebatas pilot project. Untuk di Solo ada 90 armada yang dioperasikan," katanya.

Ia menambahkan untuk tahun depan, operasional akan ditambah di 11 kota lain, di antaranya adalah Surabaya, Bandung, Malang, Makassar, Banjarmasin, Gorontalo, Balikpapan, Sorong, dan Jayapura. Untuk sarana dan prasarana (Sarpras) seperti halte dan bus telah disiapkan.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, pihaknya berharap tarif Bus BST dapat seterusnya digratiskan agar menambah kenyamanan masyarakat Solo. Pemkot masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait besaran tarif.

"Penggratisan armada yang efektif, murah, aman, dan nyaman oleh pemerintah sudah diatur dalam UU. Nantinya kami dari pemerintah daerah bisa memberikan subsidi dengan memanfaatkan anggaran APBD," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Puncak Mudik Natal, 85.975 Mobil Melintas di Tol Cipali