Kemenhub Didesak Bikin Aturan Tegas Maskapai Angkut Penumpang Berlebihan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Lawan COVID-19 DPR Melki Laka Lena (MP/Fadhli)

Merahputih.com - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Lawan COVID-19 DPR Melki Laka Lena mendesak Kementerian Perhubungan agar membuatkan aturan tegas kepada maskapai penyedia jasa penerbangan yang membawa penumpang berlebihan.

Melki yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR itu meminta Kemenhub membuatkan aturan tegas terkait maskapai yang tidak mematuhi protokol kesehatan terkait penanganan COVID-19.

Baca Juga:

Penumpukan Penumpang di Bandara Soetta Gegara Kebijakan Menhub Longgarkan Transportasi

"Mendesak kepada Kementerian Perhubungan untuk memberikan aturan tegas kepada semua maskapai penerbangan agar menjual tiket sesuai dengan protokol kesehatan terkait COVID-19 yang harus dilakukan," ujar Melki Laka Lena, Senin (25/5).

Calon penumpang membludak di Bandara Soetta
Ratusan penumpang mengantre di posko pengecekan dokumen di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (14/5) pagi. (Foto: Antara/Istimewa)

Lebih lanjut, ia mengatakan, Kemenhub perlu mengimbau maskapai agar membuatkan aturan tertentu, yang dapat dilaksanakan petugas di dalam pesawatnya, untuk mengatur posisi penumpang dan menjaga jarak penumpang di dalam pesawat.

Sehingga, petugas di dalam pesawat pun dapat konsisten dan taat terhadap protokol kesehatan yang ada.

Baca Juga:

Kenaikan Iuran BPJS Harusnya 'Seizin' Rakyat

Melki berpendapat sebetulnya transportasi tidak perlu dilarang beroperasi, asalkan betul-betul mematuhi protokol pencegahan penularan COVID-19.

"Orang yang naik di atas kapal itu harus betul-betul sesuai dengan protokol sehingga mereka tidak saling bertumpukan, baik di dalam mobil, di dalam kapal, maupun juga di dalam pesawat. Sehingga sekali lagi, protokol kesehatan untuk membuat orang menjaga jarak dan kemudian saling menjaga kebersihan itu tetap dilakukan," kata dia menandaskan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KontraS: Pemerintahan Jokowi Legitimasi Pelanggaran HAM
Indonesia
KontraS: Pemerintahan Jokowi Legitimasi Pelanggaran HAM

Legitimasi negara terhadap pelanggaran HAM muncul dalam berbagai bentuk

Akui Pakai Narkoba Dua Bulan, Catherine Wilson Merasa Bodoh
Indonesia
Akui Pakai Narkoba Dua Bulan, Catherine Wilson Merasa Bodoh

Artis yang juga pemakai narkona Catherine Wilson menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat.

KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar Terkait Kasus Benur
Indonesia
KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar Terkait Kasus Benur

KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur.

UGM Tegaskan RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya
Indonesia
UGM Tegaskan RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya

Dalam penyusunan UU Cipta Kerja, masukan dari akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan justru diabaikan.

Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura
Indonesia
Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura

BPBD mencatat 50 warga Kampung Jepun terdampak

Pemerintah Cari 3 Orang Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi
Indonesia
Pemerintah Cari 3 Orang Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi

LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) lahir sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengelola investasi pemerintah pusat.

Desakan Penundaan Pilkada, Gibran Ikuti Keputusan KPU dan Bajo Merasa Dirugikan
Indonesia
Desakan Penundaan Pilkada, Gibran Ikuti Keputusan KPU dan Bajo Merasa Dirugikan

"Saya siap jika pilkada pada akhirnya harus ditunda," ujar Gibran

Cari Data Riil Dampak COVID-19, BPS Bakal Survei Dunia Usaha
Indonesia
Cari Data Riil Dampak COVID-19, BPS Bakal Survei Dunia Usaha

Survei khusus perusahaan itu rencananya mulai dilakukan pekan depan dengan mengambil sampel perusahaan di 17 sektor usaha di seluruh Indonesia

Ditlantas Polda Metro Tagih Janji Pemprov DKI Tambah Kamera e-TLE
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Tagih Janji Pemprov DKI Tambah Kamera e-TLE

"Sambil menunggu penambahan keputusan dari Pemda DKI untuk penambahan e-TLE tahap ketiga," terang dia

Pengamat: Ketidakadilan PSBB akibat Tekanan Pemerintah Pusat ke Anies
Indonesia
Pengamat: Ketidakadilan PSBB akibat Tekanan Pemerintah Pusat ke Anies

Ketidakadilan dalam kebijakan PSBB Gubernur Anies karena adanya campur tangan pemerintah pusat.