Kemenhub Beberkan Hasil Investigasi Sementara Kecelakaan di Balikpapan Lokasi kecelakaan di Traffic Light (TL) Rapak, Balikpapan, Kaltim, Jumat (21/1). (Foto: MP/Ist)  

Merahputih.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap temuan sementara dari investigasi kecelakaan truk di Balikpapan, Jumat (21/1).

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menyebut saat ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi kecelakaan tersebut.

"Dari hasil temuan sementara, adanya tambahan rear over hang (ROH) dan perubahan konfigurasi sumbu ban dari 1-1 menjadi 1-2-2 pada truk tersebut," ungkap Budi dalam keterangannya yang dikutip Senin (24/1).

Baca Juga:

Alasan Sopir Bus Transjakarta Penabrak Penyeberang Jalan Hingga Tewas Tak Jadi Tersangka

Budi mengatakan, temuan tersebut menunjukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi asli kendaraan.

Dia memastikan saat ini Kemenhub masih berkoordinasi dengan KNKT dan pihak kepolisian, karena penyebab pastinya masih dalam tahap investigasi.

Pada kesempatan yang sama, Budi meminta kerja sama peran dari para pengusaha truk dan pemilik kendaraan logistik untuk mengutamakan aspek keselamatan.

Selain itu, pengusaha juga harus menghindari muatan dan dimensi yang berlebih. Kejadian ini berkaitan dengan Over Dimension Over Loading (ODOL).

"Maka itu rencana ke depan mobil yang bermuatan berat akan dialihkan atau dilakukan transfer muatan untuk dibawa ke pelabuhan dengan kendaraan yang lebih kecil," tutur Budi yang juga purnawirawan Polri ini.

Selain itu, diwacanakan akan diterapkan pembatasan operasional kendaraan barang yang pada pukul 22.00 WITA hingga 05.00 WITA yang mengacu pada peraturan Wali Kota Balikpapan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yusuf Sutejo menyebut, pihaknya telah memeriksa Edy Purwanto, pemilik truk tronton yang mengalami kecelakaan Balikpapan di Muara Rapak.

"Proses pemeriksaan berlangsung enam jam," kata Yusuf, kepada wartawan.

Baca Juga:

Kapal Tenggelam di Perairan Johor Bahru Malaysia, 11 Pekerja Indonesia Tewas

Dari pengakuan Edy, kata Yusuf, truk tersebut menjalani perawatan rutin setiap tiga bulan sekali. Polisi akan memastikan, apakah benar pengakuan Edy. Polisi akan memeriksa riwayat perjalanan dan perawatan truk tronton milik Edy.

"Kami akan cek, bengkel mana yang ditunjuk perusahaan melakukan perawatan rutin, dan perawatan apa saja yang dilakukan," kata Yusuf.

Masih dari pengakuan Edy, pemilik truk mengatakan kepada polisi bahwa terakhir kali perawatan rutin dilakukan 3 Januari 2022. Polisi akan memanggil agen pemegang merk (APM) untuk membahas lebih detail tentang truk tronton tersebut.

Namun, pemanggilan APM belum dilakukan. Sebab, APM truk tronton tersebut hanya ada di Jakarta dan Surabaya.

"Nantinya kami akan panggil agen tunggal pemegang merek truk ini. Terkait dengan teknis pengereman, dan lain hal tentang mobil tersebut," kata Yusuf.

Polisi juga menjelaskan, sopir Muhammad Ali yang ditetapkan tersangka memiliki SIM B2 umum. SIM itu berlaku hingga 2023 mendatang. "Berarti (diasumsikan) sudah 4 tahun mengemudi kendaraan kelas tersebut," kata Yusuf.

Baca Juga:

Seorang Mahasiswi Tewas Usai Mobil yang Dikendarainya Tabrak Trotoar

Untuk uji KIR, pemilik juga telah menunjukkan dan masih berlaku hingga 2022. Polisi juga berkoordinasi dengan satuan yang mengeluarkan uji teknis laik jalan, yaitu Dishub.

"Nanti truk akan diperiksa dishub, terkait kelaikan jalan mobil tersebut," kata dia.

Kecalakaan Balikpapan terjadi pada Jumat, 21 Januari 2022, di turunan Rapak. Empat orang meninggal dan beberapa lainnya luka-luka dalam kejadian tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Kasus Omicron Lolos, Luhut Ingatkan Dispensasi Diberikan Dengan Alasan Kuat
Indonesia
Satu Kasus Omicron Lolos, Luhut Ingatkan Dispensasi Diberikan Dengan Alasan Kuat

Pemerintah sudah mengantisipasi peningkatan kebutuhan fasilitas karantina akibat peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia yang pulang ke Tanah Air pada masa libur akhir tahun.

Jabodetabek PPKM Level 1, Sebanyak 9.720 Warga Jakarta Masih Berjuang Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Jabodetabek PPKM Level 1, Sebanyak 9.720 Warga Jakarta Masih Berjuang Sembuh dari COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan, kenaikan kasus COVID-19 di ibu kota meningkat tajam.

Pansus Cipta Kerja DPD Bahas Dampak Putusan MK Terkait JR UU Ciptaker
Indonesia
Pansus Cipta Kerja DPD Bahas Dampak Putusan MK Terkait JR UU Ciptaker

Putusan MK justru memberikan ketidakpastian di daerah

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Sarung Tenun Bergambar Anjing
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Sarung Tenun Bergambar Anjing

Beredar informasi berupa video di media sosial Twitter yang menginformasikan mengenai beredarnya sarung tenun yang bergambar anjing jelang Ramadan.

Indonesia Kutuk Eksekusi Mati 4 Orang Aktivis Demokrasi di Myanmar
Dunia
Indonesia Kutuk Eksekusi Mati 4 Orang Aktivis Demokrasi di Myanmar

Keempat pria itu dijatuhi hukuman mati pada Januari dalam persidangan tertutup. Mereka dituduh membantu milisi melawan militer, yang merebut kekuasaan lewat kudeta tahun lalu.

Puan: Pancasila Memuliakan Manusia dan Mewujudkan Perdamaian Dunia
Indonesia
Puan: Pancasila Memuliakan Manusia dan Mewujudkan Perdamaian Dunia

Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bisa mewujudkan perjuangan memuliakan manusia.

Tanggapan Pimpinan DPR Didesak BEM SI Buka Draf RKUHP
Indonesia
Tanggapan Pimpinan DPR Didesak BEM SI Buka Draf RKUHP

"Soal dibuka atau tidak, nanti koordinasi dengan komisi teknis terkait yakni Komisi III," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).

Emmeril Masih Hilang, Ridwan Kamil: Semoga Allah SWT Memudahkan Ikhtiar Ini
Indonesia
Emmeril Masih Hilang, Ridwan Kamil: Semoga Allah SWT Memudahkan Ikhtiar Ini

“Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar ini. Amin YRA,” imbuhnya.

Jakarta Segera Mulai Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun
Indonesia
Jakarta Segera Mulai Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun

Hingga Jumat (11/12) , vaksinasi dengan dosis ketiga sudah mencapai 1.250.506 orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 208.265.720 orang divaksinasi dengan vaksin COVID-19.

Menghina DPR, Polisi, Kejaksaan dan Pemda Dipenjara 1 Tahun 6 Bulan
Indonesia
Menghina DPR, Polisi, Kejaksaan dan Pemda Dipenjara 1 Tahun 6 Bulan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga mengatur soal tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.