Kemenhub Atur Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara, Ini Ketentuannya Penumpang pesawat udara mengantre mengikuti swab test setibanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatera Barat, Kamis (11/6/2020) (Antara/Iggoy El Fitra)

Merahputih.com - Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 24 Tahun 2020. SE itu mengatur perjalanan orang dengan transportasi udara selama masa Libur Natal dan Tahun Baru dalam masa Pandemi COVID-19.

Aturan yang mengatur syarat kesehatan untuk penerbangan internasional tersebut dikeluarkan untuk mendukung langkah pencegahan penularan COVID-19 khususnya dari luar negeri.

Baca Juga:

Polisi Ringkus 3 Calo Rapid Tes di Stasiun Senen

Aturan tersebut merupakan perubahan dari SE Nomor 22 Tahun 2020 menyusul adanya perubahan dari SE Nomor 3 Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengantisipasi adanya kasus varian baru COVID-19 di South Wales, Inggris dan adanya peningkatan kasus COVID-19 di Eropa dan Australia.

"Sehingga perlu dilakukan pengaturan tambahan bagi pelaku perjalanan luar negeri untuk memproteksi WNI dari Imported Case,” jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Senin (28/12).

Aturan tersebut berisi ketentuan khusus antara lain pelaku perjalanan dari luar negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal pada saat ketibaan yang berlaku 3×24 jam sejak diterbitkan ke dalam e-HAC Indonesia.

Pelaku perjalanan Warga Negara Asing (WNA) dari Inggris yang memasuki Indonesia baik secara transit maupun langsung, tidak dapat memasuki Indonesia. Pelaku perjalanan WNA dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari wilayah Eropa dan Australia baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal.

Rapid Test. (Foto: MP/Mauritz).

Hasil itu berlaku maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia. Ketentuan ini juga berlaku bagi para pelaku perjalanan WNI dari Inggris.

"Dilakukan pemeriksaan ulang berupa RT-PCR bagi WNI dan WNA oleh instansi yang berwenang setelah tiba di Indonesia," tandas dia.

Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil negatif, maka WNI melakukan karantina selama lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah. Sementara, bagi WNA, melakukan karantina mandiri di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan biaya mandiri.

Sedangkan, kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama lima hari dengan biaya mandiri.

"Untuk diplomat asing lainnya, karantina mandiri selama lima hari di tempat yang disediakan pemerintah," beber dia.

Dalam hal pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung pemerintah dan WNA dengan biaya mandiri.

Baca Juga:

Kewajiban Rapid Test Antigen Bikin Reservasi Hotel Anjlok

Setelah dilakukan karantina lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Jika hasilnya negatif, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.

"SE ini berlaku mulai saat ditetapkan yaitu mulai 23 Desember 2020 s.d 8 Januari 2021," tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masyarakat Diperingatkan Tak Lakukan Silaturahmi Secara Fisik
Indonesia
Masyarakat Diperingatkan Tak Lakukan Silaturahmi Secara Fisik

Tren angka positivity rate Indonesia per Mei 2021 saat ini mencapai angka terendah

Bela BEM UI, PAN: Kampus Harus Jadi Ruang Adu Gagasan, Bukan Hukuman
Indonesia
Bela BEM UI, PAN: Kampus Harus Jadi Ruang Adu Gagasan, Bukan Hukuman

Partai Amanat Nasional (PAN) membela aksi mahasiswa yang tergabung di Badan Eksekutf Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Ketua DPRD Jakarta Nilai TGUPP Tidak Bisa Akselarasi Program Anies
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Nilai TGUPP Tidak Bisa Akselarasi Program Anies

Alvin Wijaya yang merupakan anggota TGUPP di bidang Respons Strategis mengundurkan diri. Alvin diketahui menjabat sebagai anggota TGUPP sejak 2018.

Pemerintah Tambah Kapasitas Tempat Tidur di Zona Merah
Indonesia
Pemerintah Tambah Kapasitas Tempat Tidur di Zona Merah

Pemerintah akan segera meningkatkan kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 di rumah sakit (RS) hingga mencapai 40 persen. Terutama di kabupaten/kota zona merah dan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR yang tinggi.

Rekaman FDR Ungkap Detik-Detik Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
Rekaman FDR Ungkap Detik-Detik Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Detik-detik terakhir pesawat Sriwijaya Air SJ 182 sebelum jatuh terungkap lewat rekaman flight data recorder (FDR).

Sebut Pernyataan Benny Wenda Provokatif, Polisi: Situasi Papua Aman
Indonesia
Sebut Pernyataan Benny Wenda Provokatif, Polisi: Situasi Papua Aman

Benny Wenda merupakan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Diyakini Bukan Upaya Mengendurkan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Diyakini Bukan Upaya Mengendurkan Pemberantasan Korupsi

Pakar komunikasi Emrus Sihombing menjelaskan, pelaksanaan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai dengan mandat dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN.

Freddy Numberi Minta Warga Papua Jangan Mau Diprovokasi Buntut Kasus Penganiayaan di Merauke
Indonesia
Freddy Numberi Minta Warga Papua Jangan Mau Diprovokasi Buntut Kasus Penganiayaan di Merauke

Ia berharap masyarakat di Bumi Cenderawasih tetap bisa menjaga suasana kondusif

Walau Punya Keterbatasan, Rumah Sakit di Kalbar Dilarang Tolak Pasien
Indonesia
Walau Punya Keterbatasan, Rumah Sakit di Kalbar Dilarang Tolak Pasien

Saat ini, RS Kabupaten Sambas, RSUD Kabupaten Mempawah dan Sekadau juga mengalami kekurangan pasokan oksigen.

Olivia Nathania Ditahan di Polda Metro Jaya
Indonesia
Olivia Nathania Ditahan di Polda Metro Jaya

Olivia Nathania resmi ditahan di Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan penerimaan CPNS.