Kemendikbud Ubah Skema Bantuan Operasional Sekolah Murid Sekolah. (Foto: Pemprov Jatim )

MerahPutih.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun ajaran 2021, menerapkan skema baru Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah mengubah mengubah metode penghitunga BOs yang bakal diterima sekolah.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim memaparkan, dengan berubahnya perhitungan BOS, Kemendikbud meyakinkan jika tidak ada penurunan dana yang akan diterima sekolah tetapi justru naiknya dana bos diberbagai seolah di daerah terluar dan tertinggal.

Baca Juga:

Manfaatkan Bonus Demografi Menuju Industri 4.0

Kemendikbud mengubah perhitungannya dengan merujuk pada indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan Badan Pusat Statistik atau BPS.

Sebelumnya, perhitungan dana BOS berdasarkan jumlah murid. Metode perhitungan dengan berdasarkan jumlah murid tersebut, terlihat adil.

"Akan tetapi pada kenyataannya terjadi ketidakadilan terutama pada sekolah yang muridnya sedikit dan sebagian besar berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)," katanya, Selasa (2/12).

Perhitungan dengan metode lama, kata ia, merugikan sekolah yang jumlahnya muridnya sedikit dan berada di daerah 3T.

Sementara, bagi sekolah yang jumlah muridnya besar akan diuntungkan karena dapat menikmati economic of skill dan bisa memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.

Simulasi Sekolah
Caption

Ia memaparkan, sejumlah sekolah yang naik dana BOS pada 2021 yakni untuk jenjang SD, ada 337 kabupaten/kota, untuk jenjang SMP ada 381 kabupaten/kota, untuk jenjang SMA ada 386 kabupaten/kota, untuk SMK ada 387 kabupaten/kota, dan untuk SLB ada 390 kabupaten/kota.

Kemendikbud menambahkan penambahan anggaran tersebut berasal dari realokasi dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sebesar Rp2,5 triliun.

"Tetapi, BOS Afirmasi tetap difokuskan pada daerah yang paling membutuhkan, sedangkan BOS Kinerja difokuskan pada sekolah penggerak," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Guru Non PNS Dapat Bantuan Hibah Rp 1,8 Juta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Merapi Siaga, BPBD Sleman Evakuasi Warga Paling Rentan ke Barak Pengungsi
Indonesia
Merapi Siaga, BPBD Sleman Evakuasi Warga Paling Rentan ke Barak Pengungsi

Berdasarkan data Pemkab Sleman ada sekitar 160 warga kelompok rentan di tiga dusun yang akan diungsikan.

Jokowi Pantau Posko COVID Jateng dan Kawasan Industri Batang
Indonesia
Jokowi Pantau Posko COVID Jateng dan Kawasan Industri Batang

Jateng mencatatkan kasus positif COVID-19 sebanyak 3.680 kasus hingga 29 Juni 2020. Sebanyak 1.109 di antaranya dinyatakan sembuh dan 150 lainnya meninggal dunia.

Skema Pemberian Bansos Diubah untuk Cegah Penyelewengan
Indonesia
Skema Pemberian Bansos Diubah untuk Cegah Penyelewengan

Pemerintah mengubah bantuan sosial untuk warga Jabodetabek dari sembako menjadi uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan.

Pemprov DKI Bakal Pindahkan Warga Pancoran Buntu II Jaksel
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Pindahkan Warga Pancoran Buntu II Jaksel

Riza meminta, warga di Pancoran Buntu II untuk legowo pindah dari lokasi tersebut yang merupakan tanah milik PT Pertamina. Kini pemerintah tengah mencarikan jalan keluar untuk merelokasi warga tersebut.

Charlie Hebdo Posting Ulang Kartun Nabi Muhammad, MPR: Radikal dan Lukai Umat Islam
Indonesia
Charlie Hebdo Posting Ulang Kartun Nabi Muhammad, MPR: Radikal dan Lukai Umat Islam

Pasalnya, kartun yang sama telah memicu kemarahan umat Islam pada tahun 2015.

Pemprov DKI Tiadakan 32 Kawasan Khusus Pesepeda
Indonesia
Pemprov DKI Tiadakan 32 Kawasan Khusus Pesepeda

Pemprov pelaksanaan 32 kawasan khusus pesepeda (KKP) di 5 wilayah kota mulai Minggu (16/8) lusa.

DPRD DKI Sayangkan SKPD Tunda Pembangunan Jakarta karena Alasan COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Sayangkan SKPD Tunda Pembangunan Jakarta karena Alasan COVID-19

Harusnya SKPD yang anggaranya tak dipotong, melanjutkan pembangun Jakarta yang sudah direncanakan.

Kata Habiburokhman Soal Menteri Kelautan dan Perikanan Jatah Gerindra
Indonesia
Kata Habiburokhman Soal Menteri Kelautan dan Perikanan Jatah Gerindra

Gerindra membantah anggapan yang menyatakan bahwa jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan jatah untuk partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

Aturan Larangan Mudik Dirombak Lagi, Demokrat: Ini Kita Mau Apa Sih?
Indonesia
Aturan Larangan Mudik Dirombak Lagi, Demokrat: Ini Kita Mau Apa Sih?

Bahkan, ini juga bertentangan dengan semangat daerah dalam menekan angka corona

Mentan Syahrul: Stok Beras Aman Selama Pandemi COVID-19
Indonesia
Mentan Syahrul: Stok Beras Aman Selama Pandemi COVID-19

"Dari neraca pangan nasional kita, sebenarnya kita punya neraca cukup bagus terkendali baik, cukup tersedia," ujarnya