Kemendikbud Kantongi Sekolah yang Rawan 'Bermain' Jual Beli Kursi PPDB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (11/6/19). (ANTARA/Indriani/pri)

Merahputih.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mempunyai data sekolah yang dinilai rawan terhadap praktik jual beli kursi dalam Penerimaan Peserta Didik (PPDB).

"Kami sudah memiliki petanya, dimana saja sekolah yang rawan melakukan praktik kecurangan dalam PPDB," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy, Minggu (16/6).

Muhadjir meminta kepala daerah untuk aktif dalam menegakkan aturan PPDB yang sudah ditandatangani Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri itu. Ia pun sudah menerbitkan Permendikbud PPDB yang berbasiskan pada sistem zonasi itu.

BACA JUGA: Pemprov DKI Pastikan tak Ada Sekolah Favorit di Jakarta

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 17/2017 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat, dan Permendikbud 14/2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Penerimaan murid baru 2019 dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota maksimal lima persen.

SMAN 81 Jakarta
Ilustrasi: SMAN 81 Jakarta

Dalam hal ini, sebagaimana dikutip Antara, kuota zonasi 90 persen sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

BACA JUGA: Parents, Isi Liburan Sekolah si Kecil dengan Kegiatan Seru Antimatigaya Ini

Sementara penerimaan dalam jalur prestasi bagi murid yang berdomisili di luar zonasi sekolah dilaksanakan berdasarkan nilai Ujian Nasional ataupun dari hasil perlombaan di bidang akademik dan nonakademik.

Kuota lainnya, yakni jalur perpindahan orangtua, hanya untuk darurat saja. Misalnya mengikuti orangtua pindah tugas. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka, Praktisi: Ada Waktu Untuk 'Main Mata'
Indonesia
KPK Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka, Praktisi: Ada Waktu Untuk 'Main Mata'

Padahal orang lebih takut namanya masuk di media ketimbang dijadikan tersangka

PT KAI Daop 4 Tambah Pemberhentian Kereta Api di 5 Stasiun
Indonesia
PT KAI Daop 4 Tambah Pemberhentian Kereta Api di 5 Stasiun

Mulai tanggal 10 Februari 2020, Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek baik relasi Stasiun Gambir, Jakarta Pusat maupun tujuan Surabaya Pasarturi akan berhenti di Stasiun Pekalongan.

Di Ujung Indonesia, Gerhana Matahari Cincin Terlihat Sempurna
Indonesia
Di Ujung Indonesia, Gerhana Matahari Cincin Terlihat Sempurna

Gerhana matahari melintasi langit di seluruh kabupaten/kota di provinsi paling barat Indonesia tersebut

Nyusul Netflix, Facebook, Amazon serta Tiktok Jadi Pemungut Pajak
Indonesia
Nyusul Netflix, Facebook, Amazon serta Tiktok Jadi Pemungut Pajak

Pungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru karena telah lama diatur dalam Undang-Undang PPN.

 Rute Monas Ditolak Setneg, Panitia Formula Langsung Terbang ke Jakarta
Indonesia
Rute Monas Ditolak Setneg, Panitia Formula Langsung Terbang ke Jakarta

"Sore ini, tim sudah dalam perjalanan ke Jakarta untuk menentukan lokasi baru. Kita tidak bisa menentukan rute tanpa ada ahlinya" kata Anies

Update COVID-19 Rabu (30/0): 287.008 Positif, 214.947 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (30/0): 287.008 Positif, 214.947 Sembuh

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus di Indonesia kini berjumlah 287.008 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Polisi Masih Cari Senpi yang Digunakan Anak Buah John Kei
Indonesia
Polisi Masih Cari Senpi yang Digunakan Anak Buah John Kei

Bukan tidak mungkin tiga anak buah John Kei yang hingga kini masih buron ternyata juga punya senpi

Klaster Baru Jadi Penyebab Melonjaknya Kasus Positif Corona di Indonesia
Indonesia
Klaster Baru Jadi Penyebab Melonjaknya Kasus Positif Corona di Indonesia

Bentuk klaster ada beberapa macam, kegiatan sosial pertama awalnya kelompok masyarakat.

Pencabutan Usaha hingga Pidana Menanti Pelaku Usaha yang Ngeyel saat PSBB
Indonesia
Pencabutan Usaha hingga Pidana Menanti Pelaku Usaha yang Ngeyel saat PSBB

Aturan itu berlaku bagi para pelaku usaha yang tidak ada dalam sektor yang diizinkan saat PSBB berlangsung.

ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat
Indonesia
ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat

BIN bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban BIN dalam kasus buronan korupsi tersebut.