Kemendikbud Janji Angkat 110.000 Guru Honorer Jadi PNS Tiap Tahun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Kamis (1/8). (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud) RI bakal mengangkat sebanyak 110.000 guru honorer untuk menjadi PNS setiap tahun.

Pengangkatan guru hononer menjadi PNS bagian dari program pemerintah menuntaskan guru honorer sampai 2024.

Baca Juga: Gaji Guru Honorer Daerah Terpencil Rp300 Ribu Per Bulan, Pengamat Kritik Kemendikbud

"Kita sangat memperhatikan nasib guru honorer di Indonesia. Pengangkatan guru honorer dilakukan secara bertahap mulai tahun ini sampai berakhir 2024," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy saat berkunjung di SMPN 10 Solo, Jawa Tengah, Kamis (1/8).

Mendikbud Muhadjir Effendy saat berkunjung ke SMPN 10 Solo Jawa Tengah
Mendikbud Muhadjir Effendy saat berkunjung ke SMPN 10 Solo, Jawa Tengah (MP/Ismail)

Muhadjir menjelaskan setiap tahun sedikitnya ada sebanyak 110.000 guru honorer yang diangkat menjadi PNS. Kemendikbud juga akan merekrut guru CPNS untuk menutup kekurangan tenaga pendidik.

"Kami mencatat rata-rata ada sebanyak 40.000 guru PNS yang pensiun. Guru yang ada saat ini belum mencukupi kebutuhan. Apalagi saat ini ada muncul sekolah baru yang juga membutuhkan banyak guru," kata dia.

Atas dasar tersebut, kata dia, di Kemendikbud tidak ada aturan moratorium rekrutmen guru.
Adapun pengangkatan guru honorer dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni tes CPNS dan mengangkat guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rekrutmen CPNS tenaga pendidikan tahun ini dimulai bulan Oktober 2019.

Muhadjir Effendy tegaskan guru honorer akan diangkat jadi PNS
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakuka kunjungan di SMPN 10 Solo untuk menyerap aspirasi terkait evaluasi PPDB online zonasi, Kamis (1/8). (MP/Ismail)

Baca Juga: Sering Terabaikan, Kemendikbud Akan Data Ulang Kualifikasi Guru Honorer

"Kalau usia tenaga guru honorer masih di bawah 35 tahun bisa lewat tes CPNS. Namun, kalau usia di atas 35 tidak ada pilihan kecuali PPPK. Aturan itu bukan saya yang buat, tetapi UU yang mengatur," papar Muhadjir.

Ia menambahkan terkait jumlah kebutuhan guru di daerah yang ikut seleksi CPNS harus berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, repoter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga: 1.260 Guru Honorer Sampaikan Petisi kepada Presiden Jokowi



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH