Kemendes PDTT Koordinasi dengan KPK Cegah Korupsi Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo usai Workshop Pengawasan dengan tema bersama mengawal akuntabilitas kinerja melalui Pengawasan Internal yang berkualitas di gedung Makarti Muktitama Kantor Kemendes PDTT

MerahPutih.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keinginannya untuk bekerja sama dalam melakukan pencegahan praktik korupsi di setiap unit kerja di lingkungan Kemendes PDTT.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa kerja sama dalam pencegahan korupsi tersebut bertujuan agar para pejabat atau pegawai di lingkungan Kemendes PDTT bisa menumbuhkan kultur birokrasi yang bersih dan lebih baik kedepannya.

"Bukan tujuannya untuk menangkap orang tapi pencegahan. Kalau pencegahannya dilakukan secara intens diharapkan bisa menjadi satu kultur. Kalau kulturnya bagus, saya rasa pencegahannya bisa lebih baik lagi," kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo usai Workshop Pengawasan dengan tema bersama mengawal akuntabilitas kinerja melalui Pengawasan Internal yang berkualitas di gedung Makarti Muktitama Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Selasa (14/8).

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo. Foto: Kemendes

Kerja sama yang diinginkan oleh Kemendes PDTT, kata Menteri Eko, adalah dalam bentuk random sampling audit di setiap masing-masing unit kerja di lingkungan Kemendes PDTT.

"Kalau bisa kita adakan kerja sama untuk KPK agar melakukan random sampling di unit kerja kita. Mungkin bisa dimulai dari saya dulu. Dengan adanya random sampling audit itu dapat memberikan kesempatan yang lebih kecil untuk terjadi penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Menteri Eko mengaku, pihaknya berharap kerja sama terkait pencegahan tersebut bisa diwujudkan dan pihaknya siap berkoordinasi dengan KPK terkait dengan hal-hal teknis dalam mengajukan kerja sama pencegahan di unit kerja lingkungan Kemendes PDTT tersebut.

"Saya berharap, ini dapat segera terwujud agar penyalahgunaan wewenang jabatan ataupun keuangan negara dengan melakukan tindakan korupsi bisa dicegah di lingkungan Kemendes PDTT, jadi saya mohon dukungan KPK untuk melakukan pencegahan di Kemendes PDTT," katanya.

Caption

Sementara itu, Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana menyampaikan bahwa KPK pada prinsipnya siap bekerja sama yang tentunya sesuai dengan program-program pencegahan yang ada di KPK.

"Jadi program yang ada di pencegahan nanti akan dikondisikan di sini seperti apa atau mungkin bisa ada litbang dari KPK yang bisa masuk ke sini (Kemendes PDTT) atau program lain-lainnya yang nantinya dari Kemendes bisa kita koordinasikan terlebih dahulu," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Darurat, Polda Jateng Jaring 1.602 Kendaraan Langgar Mobilitas Antar-Provinsi
Indonesia
PPKM Darurat, Polda Jateng Jaring 1.602 Kendaraan Langgar Mobilitas Antar-Provinsi

Tindakan penerapan aturan tersebut meliputi pemeriksaan kendaraan, putar balik kendaraan, dan pemeriksaan orang terkait surat hasil PCR dan bukti vaksinasi.

Segudang Syarat dari Anies, Warga Jakpus Tak Sanggup Isolasi di Rumah
Indonesia
Segudang Syarat dari Anies, Warga Jakpus Tak Sanggup Isolasi di Rumah

Alasan tak ada satu pun warganya yang isolasi mandiri dikarenakan mereka tidak memenuhi syarat yang dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan.

Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit
Indonesia
Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit

Suku Dinas Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat menyiapkan pompa mobile untuk menghadapi banjir.

Rahayu Saraswati Lebih Memilih Membangun LRT di Tangsel karena Alasan Ini
Indonesia
Rahayu Saraswati Lebih Memilih Membangun LRT di Tangsel karena Alasan Ini

Untuk Tangsel lebih masuk akal pembangunan LRT dibanding MRT.

Gegara Ledek Insiden KRI Nanggala-402, Mantan 'Capres' Ini Dicokok Polisi
Indonesia
Gegara Ledek Insiden KRI Nanggala-402, Mantan 'Capres' Ini Dicokok Polisi

Ia diamankan terkait postingan tidak senonoh soal musibah KRI Nanggala-402.

Puluhan Anggota dan Staf DPR Positif COVID-19, DPR Buka Opsi Lockdown
Indonesia
Puluhan Anggota dan Staf DPR Positif COVID-19, DPR Buka Opsi Lockdown

DPR memajukan rapat paripurna penutupan masa sidang yang semula pada 8 Oktober 2020 menjadi Senin (5/10). Dalam forum itu, DPR juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Kabar Baik! Tingkat Kesembuhan Pasien COVID-19 di DKI Capai 97 Persen
Indonesia
Kabar Baik! Tingkat Kesembuhan Pasien COVID-19 di DKI Capai 97 Persen

Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 836.687 kasus. Dari jumlah tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 813.898 dengan tingkat kesembuhan 97,3 persen, dan total 12.908 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,5 persen.

Membedakan Vaksin, Antibodi dan Obat COVID-19
Indonesia
Membedakan Vaksin, Antibodi dan Obat COVID-19

Meski sudah memiliki antibodi atau sudah divaksin, selama kekebalan kelompok atau herd immunity belum tercipta, prokes wajib dilaksanakan.

[HOAKS atau FAKTA]: Terlalu Sering Pakai Masker Picu Keracunan Karbondioksida
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Terlalu Sering Pakai Masker Picu Keracunan Karbondioksida

Beredar unggahan dari akun Facebook Soelaiman Sr berupa sebuah video dan tangkapan layar dengan klaim bahwa memakai masker terlalu lama dan terlalu sering dapat menyebabkan hypoxia.

Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS
Indonesia
Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS

Sistem monitoring pengawasan disiplin ASN secara nasional, tidak hanya diperuntukkan untuk pengawasan individu ASN, tetapi untuk mengawasi tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).