Kemendes PDT Atur Skema PKTD untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat Desa Hadapi COVID-19 Posko Gugus Tugas COVID-19 di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. (ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara)

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) menerapkan skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam langkah pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19.

Skema tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD dengan harapan dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Baca Juga:

Ketua MPR Desak Pemerintah Segera Cairkan Bantuan Pekerja Terdampak Corona

“Masyarakat tetap melakukan kegiatan PKTD karena itu merupakan bagian masyarakat untuk menikmati jaring pengaman sosial dalam sisi memperkuat ekonomi,” ujar Eko Sri Haryanto selaku Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kemendes PDT di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Selasa (31/3).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan telekonferensi dengan sejumlah kepala desa dari kantornya di Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (27/3/2020). (Humas Kemendes PDTT)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan telekonferensi dengan sejumlah kepala desa dari kantornya di Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (27/3/2020). (Humas Kemendes PDTT)

Langkah tersebut diambil pemerintah sebagai bentuk respons dan antisipasi terhadap kemunculan kasus COVID-19 di wilayah desa dengan situasi ekonomi dan akses kesehatan yang masih terbatas.

Lebih jauh dalam hal ini dijelaskan bahwa terdapat sejumlah poin dalam penerapan kebijakan PKDT dalam melawan pandemi COVID-19 desa, yang pertama yakni mengubah anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

“APBDes harus diubah karena sebagai dasar untuk pengeluaran Dana Desa Tahun 2020,” ujar Eko.

Baca Juga:

4 Pasien COVID-19 di Semarang Sembuh, Diharapkan Jadi Penyemangat yang Lain

Poin yang kedua adalah melakukan PKTD secara swakelola oleh perangkat desa dan masyarakat, disusul dengan mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang ada di desa, agar aspek seperti kebersihan tetap terjaga tanpa ada teknologi dari luar desa.

Adapun pekerja yang diprioritaskan dalam PKTD tersebut adalah anggota keluarga miskin dan marjinal dengan sistem upah harian sehingga menjaga keberlangsungan perekonomian mereka.

Selain itu, aspek kesehatan pekerjanya sendiri juga harus diperhatikan. Misalnya, menjaga jarak aman antarpekerja serta menggunakan masker jika pekerja mengalami gejala sakit. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Teken Perppu Tambahan Anggaran COVID-19 Rp400 Triliun Lebih!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Sejumlah Guru Terpapar COVID-19 Saat Uji Coba PTM
Berita
Sejumlah Guru Terpapar COVID-19 Saat Uji Coba PTM

Pemprov DKI akan fokus menekan laju penyebaran kasus COVID-19 dengan meningkatkan pengawasan terkait disiplin protokol kesehatan (prokes) dan menggenjot vaksinasi.

Dalih Pimpinan KPK Tak Bisa Selamatkan Pegawai Tak Lolos TWK
Indonesia
Dalih Pimpinan KPK Tak Bisa Selamatkan Pegawai Tak Lolos TWK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim kelima pimpinan sudah berusaha memperjuangkan nasib para pegawai yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sopir Akui Pernah Antar AKP Robin Bertemu Azis dan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari
Indonesia
Sopir Akui Pernah Antar AKP Robin Bertemu Azis dan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

"Bapak asuhnya (Robin) itu Pak Azis Syamsuddin. Bertemu lebih dari 5 kali, di rumah dinas di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan," ungkap Agus.

Mantan Kepala BPPBJ DKI Diperiksa Terkait Pelecehan, Wagub: Saya Belum Tahu
Indonesia
Mantan Kepala BPPBJ DKI Diperiksa Terkait Pelecehan, Wagub: Saya Belum Tahu

"Saya belum tahu sejauh itu. Nanti pada waktunya mungkin Inspektorat akan melaporkan pada kami," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/3) malam.

Pemprov DKI Terus Koordinasi dengan TNI-Polri Tegakkan Larangan Mudik
Indonesia
Pemprov DKI Terus Koordinasi dengan TNI-Polri Tegakkan Larangan Mudik

Riza meminta kepada masyarakat Jakarta untuk tidak melaksanakan mudik

Massa Pendukung AHY Jaga Ketat Kantor DPP Partai Demokrat
Indonesia
Massa Pendukung AHY Jaga Ketat Kantor DPP Partai Demokrat

Ratusan massa pendukung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono berkumpul di Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3).

Denny Siregar Sebut Anies Terima Rumah Mewah, Gerindra: Masih Belum Move On
Indonesia
Denny Siregar Sebut Anies Terima Rumah Mewah, Gerindra: Masih Belum Move On

M Taufik angkat suara soal Denny Siregar menyebut Gubernur Anies Baswedan menerima hadiah rumah mewah dari seorang pengembang reklamasi.

Jokowi Bakal Terbang ke Papua Buka PON XX
Indonesia
Jokowi Bakal Terbang ke Papua Buka PON XX

Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka secara langsung PON XX dan Peparnas di Papua, Sabtu (2/10).

Libur Natal dan Tahun Baru, Pergerakan Pesawat Capai 55 Ribu
Indonesia
Libur Natal dan Tahun Baru, Pergerakan Pesawat Capai 55 Ribu

Berdasarkan data yang dihimpun oleh AirNav Indonesia, puncak pergerakan pesawat udara untuk arus mudik terjadi pada tanggal 23 Desember 2020 lalu dengan melayani 3.848 pergerakan pesawat udara.

Penjelasan Imigrasi soal Kedatangan 20 TKA Tiongkok ke Makassar
Indonesia
Penjelasan Imigrasi soal Kedatangan 20 TKA Tiongkok ke Makassar

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengklaim 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia sebelum masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.