Kemendes akan Cek Oknum di Balik Skandal Surat Stafsus Andi Taufan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi (tengah). Foto: Kemendes

MerahPutih.com - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengaku tak tahu menahu soal adanya surat dari Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra perihal kerja sama sebagai Relawan Desa Lawan COVID-19 yang ditujukan kepada jajaranya.

Menurut Ketua Umum Ormas Pro Jokowi (Projo) ini, dirinya baru tau soal adanya surat tersebut dari para Camat yang menanyakan langsung kepadanya.

Baca Juga

PSI Desak Adamas Belva Enggak 'Standar Ganda', Pilih Ruangguru atau Stafsus

"Para camat memberi tahu ke saya, 'pak wamen ini ada apa?'. Saya tanya konsukuensinya, konsukuensinya mereka diminta menanggung biaya pelatihan itu," kata Budi dalam wawancara dengan Kompas TV yang dikutip pada Rabu (15/4).

Budi menambahkan, dirinya sudah melakukan chek langsung ke staf soal pengajuan kerjasama itu. Menurut Budi, substansi surat tersebut salah karena yang mengurusi soal Camat adalah Kemendagri.

"Secara surat saja sudah salah, tembusan untuk surat ke camat kan ranahnya kemendagri," jata Budi.

Relawan Desa Lawan COVID-19
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi

Budi juga baru mengetahui ada coretan koreksi terhadap surat tersebut terhadap Andi yang diduga berasal dari jajaran di bawahnya. Kata Budi, hal ini bisa menyalahi aturan karena terkesan ada 'kerjasama' antara oknum dibawahnya.

"Saya akan chek itu tulisan siapa. Itu bukan tulisan orang yang saya tau. Saya chek ini tulisan siapa. Beri saya waktu untuk mencari tau ini siapa. Saya pastikan masalah ini terang benderang," jelasnya.

Dia menjamin skandal surat staf khusus presiden itu akan terungkap.

“Dan akan pastikan masalah ini terang benderang karena ini kita pahami kegelisahan dan kemarahan publik di tengah wabah Covid,” katanya

Sebelumnya, Andi Taufan Garuda Putra mengirim surat berkop Sekretariat Kabinet kepada seluruh camat di Indonesia. Surat tersebut beredar di media sosial dan menuai kontroversi.

Isi surat itu yakni permintaan dukungan kepada seluruh camat untuk Relawan Desa Lawan COVID-19. Program ini diinisiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Andi merupakan pendiri Amartha.

Andi menjelaskan, surat tersebut bersifat pemberitahuan dan dukungan kepada program desa untuk melawan COVID-19 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Taufan juga menjelaskan tidak ada maksud buruk dalam surat tersebut.

Baca Juga

Tak ada Sanksi, Istana Cuma Tegur Stafsus Andi Taufan

Dia mengatakan dukungan tersebut murni dari dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha serta donasi masyarakat, yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dukungan dan biaya tersebut Taufan mengklaim tidak ada campur tangan dari negara.

Sadar langkahnya menuai kecaman meski tak bermaksud buruk, Andi pun akhirnya meminta maaf. Dia juga menarik kembali surat tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Baru Datang Jakarta, Pemudik Diminta Segera Tes Swab Gratis di Kantor Polisi
Indonesia
Baru Datang Jakarta, Pemudik Diminta Segera Tes Swab Gratis di Kantor Polisi

Lonjakan kasus positif COVID-19 harus diantisipasi dengan adanya arus balik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang diperkirakan sudah mulai Senin (17/5).

Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum
Indonesia
Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum

"Menteri ATR/BPN harus mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar siapa ini yang dapat keuntungan dari kasus Abdul Halim ini," tandas Haris.

29 Wilayah Ini Diperingatkan BMKG soal Cuaca Ekstrem
Indonesia
29 Wilayah Ini Diperingatkan BMKG soal Cuaca Ekstrem

Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir, guntur dan peningkatan angin kencang.

Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin
Indonesia
Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin

UI mengomentari keinginan DPRD DKI Jakarta yang meminta jatah vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk keluarga mereka.

Polda Jabar Tangkap Sepasang Kekasih Pembuat Video Panas Bogor
Indonesia
Polda Jabar Tangkap Sepasang Kekasih Pembuat Video Panas Bogor

Mereka diketahui merekam adegan tak senonoh tersebut di salah satu hotel di Kabupaten Bogor.

Merugi Rp 2,4 Miliar, Youtuber Magdalena Fridawati Polisikan Mantan Asistennya
Indonesia
Merugi Rp 2,4 Miliar, Youtuber Magdalena Fridawati Polisikan Mantan Asistennya

Youtuber Magdalena Fridawati atau yang dikenal dengan Mgdalenaf mengaku ditipu oleh asitennya sendiri. Ia mengalami kerugian sebesar Rp 2,4 miliar.

Jawa Barat Telah Terima Ribuan Tabung Oksigen
Indonesia
Jawa Barat Telah Terima Ribuan Tabung Oksigen

Posko Oksigen juga menerima bantuan liquid oksigen dari PT. Pusri sebanyak 10 ton dan PT Tanoto sebanyak 44 ton yang dikirimkan secara bertahap dan akan terus berlanjut.

Dampak PPKM Darurat, 63.000 KPM Solo Mulai Menerima BST dari Kemensos
Indonesia
Dampak PPKM Darurat, 63.000 KPM Solo Mulai Menerima BST dari Kemensos

Sebanyak 63.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Solo, Jawa Tengah mulai menerima pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST), Senin (26/7).

BMHS Gandeng Klinik Pintar Kembangkan Kualitas Layanan Kesehatan
Indonesia
BMHS Gandeng Klinik Pintar Kembangkan Kualitas Layanan Kesehatan

PT Bundamedik Tbk (BMHS) bersama dengan Klinik Pintar melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman untuk dalam upaya mengembangkan kualitas layanan kesehatan.

Tolak Vaksin Berbayar, Buruh Singgung Janji Vaksinasi Gratis dari Jokowi
Indonesia
Tolak Vaksin Berbayar, Buruh Singgung Janji Vaksinasi Gratis dari Jokowi

Said meminta program vaksinasi sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal progam vaskinasi dimulai, yakni membuat vaksin ditanggung pemerintah dan masyarakat tidak perlu membayar.