Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, PSI Semprot Pemprov DKI Logo PSI (Foto: psi.id)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menemukan anggaran janggal senilai Rp580 miliar di kegiatan-kegiatan DPRD dalam RAPBD DKI Tahun Anggaran 2021.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menilai, temuan tersebut menunjukkan adanya cacat di sistem dan proses penyusunan anggaran di Pemprov selama ini.

“Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa kejanggalan anggaran ratusan miliar ini adalah kejadian berulang setiap tahun,” ujar Michael Victor Sianipar di Jakarta, Rabu (23/12).

Baca Juga:

Delapan Fraksi DPRD Walk Out saat PSI Sampaikan Pandangan Umum

Victor menceritakan, tahun 2019 silam, ditemukan usulan anggaran janggal belanja lem aibon sebesar Rp82 miliar pada RAPBD 2020, yang kemudian diklaim oleh Pemprov sebagai kesalahan input komponen.

Pada penyusunan APBD 2021 kemarin, juga masih ditemukan usulan kenaikan anggaran fantastis ratusan miliar DPRD DKI seperti gaji, tunjangan, dan kegiatan sosialisasi. Setelah dikritisi publik akhirnya direvisi, hasil akhirnya pun masih dinilai janggal oleh Kemendagri.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar dan Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, di kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis (4/7/2019). (Antaranews/Riza Harahap)
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar dan Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, di kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis (4/7/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Ia berpendapat, anggaran-anggaran janggal seperti ini akan ada setiap tahunnya jika proses penganggaran tidak dibuka kepada publik dan waktu pembahasannya sangat mepet. Kejadian lem aibon tahun lalu dan RKT DPRD tahun ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki proses penganggaran di era pemerintahan Anies Baswedan.

“Kami juga kembali meminta Pemprov DKI untuk segera membuka rincian APBD 2021 yang sudah diketok dua minggu lalu, namun hingga hari ini seakan-akan masih juga dirahasiakan isiannya,” tuturnya.

Ia juga menyoroti jadwal pembahasan anggaran yang terlalu mepet. Pemda DKI baru memberikan rancangan KUA PPAS tahun 2021 pada tanggal 2 November, atau terlambat empat bulan dari jadwal yang seharusnya. Anggota DPRD hanya diberi waktu dua hari untuk mempelajari ratusan ribu komponen anggaran.

"Pembahasan di rapat-rapat DPRD berlangsung kilat dan terkesan hanya formalitas. Bahkan, isi komponen belanja pun tidak sempat dibuka di dalam rapat-rapat DPRD,” ujar Victor.

Baca Juga:

PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI

Hal itu diperburuk dengan sikap Pemprov DKI yang tidak mau membuka rancangan APBD 2021. Akibatnya, masyarakat tidak bisa memantau jalannya proses pembahasan anggaran.

"Mulai dari jadwal pembahasan, proses pembahasan di DPRD, penggantian sistem budgeting, hingga detail anggaran yang terkesan ditutup-tutupi, semuanya tidak wajar,” tutur Victor. (Asp)

Baca Juga:

Klaim 88 Paslon yang Didukungnya Menang Pilkada, PSI: Sangat Menggembirakan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penasihat Keamanan Trump Positif COVID-19
Dunia
Penasihat Keamanan Trump Positif COVID-19

Seorang pejabat administrasi mengatakan O'Brien tidak memiliki kontak dengan presiden dalam beberapa hari.

Abdul Basir, Eks Jaksa KPK yang Tangani Kasus e-KTP Meninggal Dunia
Indonesia
Abdul Basir, Eks Jaksa KPK yang Tangani Kasus e-KTP Meninggal Dunia

Ali mengaku belum mengetahui hasil tes Swab PCR terakhir Jaksa Abdul Basir

Aturan Perjalanan Semua Moda Transportasi Wajib Sertakan Surat Bebas COVID-19
Indonesia
Aturan Perjalanan Semua Moda Transportasi Wajib Sertakan Surat Bebas COVID-19

Satgas COVID-19 mengeluarkan surat edaran baru terkait pelaku perjalanan dalam dan luar negeri.

Kemenkumham Gelar Rapid Test Drive Thru untuk Masyarakat
Indonesia
Kemenkumham Gelar Rapid Test Drive Thru untuk Masyarakat

Pendaftaran rapid test dilakukan secara online, tidak dipungut biaya, dan pelaksanaannya tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Satgas Usul Pemberian Tanda Khusus Bagi Penderita COVID-19 di Area Bencana
Indonesia
Satgas Usul Pemberian Tanda Khusus Bagi Penderita COVID-19 di Area Bencana

manajemen bencana akan lebih sempurna dengan adanya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah untuk gotong royong melalui rencana kesiapsiagaan di masa pandemi.

Wapres Ungkap Subsidi LPG 65 Persen Dinikmati Masyarakat Mampu
Indonesia
Wapres Ungkap Subsidi LPG 65 Persen Dinikmati Masyarakat Mampu

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan adanya ketimpangan sasaran penerima manfaat subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG).

 Obat untuk Pasien Corona Penuhi Kebutuhan untuk 60 Ribu Pasien
Indonesia
Obat untuk Pasien Corona Penuhi Kebutuhan untuk 60 Ribu Pasien

“Nah ini juga sudah kita siapkan, stoknya ada untuk yang sakit,” kata Erick

Polisi Musnahkan Narkoba Seberat 1,2 Ton dari Jaringan Timur Tengah
Indonesia
Polisi Musnahkan Narkoba Seberat 1,2 Ton dari Jaringan Timur Tengah

Kejahatan narkoba tergolong kejahatan luar biasa dan menjadi ancaman generasi muda.

Upah Minimum Tak Naik, Buruh Siap Mogok Nasional
Indonesia
Upah Minimum Tak Naik, Buruh Siap Mogok Nasional

Buruh Indonesia menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020.

Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak-anak di Depok Dihukum 15 Tahun Penjara
Indonesia
Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak-anak di Depok Dihukum 15 Tahun Penjara

Hukuman berat harus diberikan dengan melakukan perubahan dan penambahan hukuman