Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, DPRD DKI: Ngomong Tuh Dipilah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menanggapi pernyataan Kementerian Dalam (Kemendagri) yang menyebut ada anggaran janggal dalam pos-pos kegiatan Legislator Kebon Sirih dalam RAPBD 2021.

Seharusnya, kata Taufik, Kemendagri berdialog dahulu dengan dewan jika ada ditemukan anggaran "ngaco" dari susunan APBD DKI.

Pembelaan Taufik, Kemendagri perlu juga memahami perbedaan kegiatan DPRD dengan kesekwanan. Jangan sampai, kegiatan sekretaris DPRD (sekwan) dikaitkan dengan kegiatan anggota DPRD. Menurutnya, itu jelas hal berbeda.

Baca Juga:

Kemendagri Temukan Kejanggalan Anggaran di RAPBD DKI Jakarta 2021

"Makanya sebenarnya kalau ngomong tuh dipilah dong, ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan. Jangan DPRD saja, itu bukan urusan kita," ucap Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (23/12).

Taufik menyayangkan pernyataan Kemendagri yang menyebut adanya anggaran yang janggal di DPRD. Padahal, sambungnya, evaluasi APBD 2021 masih berada di tangan Kemendagri.

"Jangan gampang ngomong juga gitu supaya kita diskusi dulu, apa ini. Ini kan kadang kala, ini sudah dibuat aturannya, datang terus dibilang 'eh lu enggak cocok sesuai aturan ya', kita buat lagi dong," jelasnya.

Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: MP/dprd-dkijakartaprov.go.id)
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: MP/dprd-dkijakartaprov.go.id)

Oleh karena itu, politikus Gerindra ini mengajak pihak Kemendagri untuk berdiskusi dengan dewan. Sehingga, tidak muncul berbagai polemik di masyarakat mengenai adanya anggaran "ngaco".

"Supaya jangan muncul ke publik dulu gitu loh. Sekarang kan bukan kegiatan kita. DPRD itu kan ada dua, ada kedewanan, ada kesekwanan. Nah ini urusan kesekwanan tapi disebutnya DPRD saja gitu," ucap dia.

Baca Juga:

Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, PSI Semprot Pemprov DKI

Seperti diketahui, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri mengatakan, pihaknya masih menemukan kejanggalan anggaran APBD DKI 2021. Salah satunya adalah anggaran belanja komputer, dan belanja gaji, dan tunjangan sekretariat DPRD.

"Di sana ada kegiatan belanja komputer. Ada isinya ngaco, kita benahi, belanja tunjangan juga di sini," ungkap Bahri. (Asp)

Baca Juga:

PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Pekerjaan Umum Positif Corona, Ketiga dalam Kabinet
Indonesia
Menteri Pekerjaan Umum Positif Corona, Ketiga dalam Kabinet

Kasus itu menjadi anggota kabinet ketiga yang terinfeksi virus mematikan tersebut.

KPK Harap Kejagung Obyektif Usut Kasus Pemerasan Kajari Indragiri Hulu
Indonesia
KPK Harap Kejagung Obyektif Usut Kasus Pemerasan Kajari Indragiri Hulu

Pasalnya kasus ini melibatkan tiga pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Jelang Musim Pilkada, CISSReC Kasih Saran Agar Web KPU Tak Diretas
Indonesia
Jelang Musim Pilkada, CISSReC Kasih Saran Agar Web KPU Tak Diretas

Pada Pemilu 2004, KPU pernah menjadi sasaran jahil peretas

 Jelang Idulfitri, Permintaan LPG di DIY Diprediksi Naik Capai 437 MT
Indonesia
Jelang Idulfitri, Permintaan LPG di DIY Diprediksi Naik Capai 437 MT

Pjs. General Manager Pertamina MOR IV, Teuku Johan Miftah memprediksi konsumsi gas melon saat selama Ramadhan dan Idulfitri diperkirakan sebesar 437 MT.

Menkominfo Johny 'Balik Kanan' dari Ruteng, Tahbisan Uskup Tetap Jalan
Indonesia
Menkominfo Johny 'Balik Kanan' dari Ruteng, Tahbisan Uskup Tetap Jalan

Dia sudah sebagai carrier, sebagai pembawa COVID-19

Tuntut Jerinx Dibebaskan, Pendemo Rasakan Ketegasan TNI/Polri dan Satpol PP
Indonesia
Tuntut Jerinx Dibebaskan, Pendemo Rasakan Ketegasan TNI/Polri dan Satpol PP

Massa aksi telah berkumpul sekitar pukul 10.30 WITA di sepanjang Jalan PB Sudirman, Denpasar

Pelanggar Masker di Probolinggo Dihukum Duduk di Samping Keranda Korban COVID-19
Indonesia
Pelanggar Masker di Probolinggo Dihukum Duduk di Samping Keranda Korban COVID-19

"Kami berharap dengan sanksi seperti ini jumlah pelanggar akan bisa semakin menurun karena kesadaran yang telah tertanam," pungkas Ugas

Listyo Minta Dukungan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR
Indonesia
Listyo Minta Dukungan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR

Mantan Ajudan Presiden Jokowo ini, bakal menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada pekan depan.

KAI Setop 32 Perjalanan Kereta Api Lintas Selatan
Indonesia
KAI Setop 32 Perjalanan Kereta Api Lintas Selatan

Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat sesuai dengan arahan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran COVID-19

Sanksi Pelarangan Kantong Plastik Tak Menyasar Pembeli
Indonesia
Sanksi Pelarangan Kantong Plastik Tak Menyasar Pembeli

Sanksi diberlakukan bagi pengelola pusat perbelanjaan, pengelola toko swalayan, dan pengelola pasar.