MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menanggapi pernyataan Kementerian Dalam (Kemendagri) yang menyebut ada anggaran janggal dalam pos-pos kegiatan Legislator Kebon Sirih dalam RAPBD 2021.
Seharusnya, kata Taufik, Kemendagri berdialog dahulu dengan dewan jika ada ditemukan anggaran "ngaco" dari susunan APBD DKI.
Pembelaan Taufik, Kemendagri perlu juga memahami perbedaan kegiatan DPRD dengan kesekwanan. Jangan sampai, kegiatan sekretaris DPRD (sekwan) dikaitkan dengan kegiatan anggota DPRD. Menurutnya, itu jelas hal berbeda.
Baca Juga:
Kemendagri Temukan Kejanggalan Anggaran di RAPBD DKI Jakarta 2021
"Makanya sebenarnya kalau ngomong tuh dipilah dong, ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan. Jangan DPRD saja, itu bukan urusan kita," ucap Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (23/12).
Taufik menyayangkan pernyataan Kemendagri yang menyebut adanya anggaran yang janggal di DPRD. Padahal, sambungnya, evaluasi APBD 2021 masih berada di tangan Kemendagri.
"Jangan gampang ngomong juga gitu supaya kita diskusi dulu, apa ini. Ini kan kadang kala, ini sudah dibuat aturannya, datang terus dibilang 'eh lu enggak cocok sesuai aturan ya', kita buat lagi dong," jelasnya.

Oleh karena itu, politikus Gerindra ini mengajak pihak Kemendagri untuk berdiskusi dengan dewan. Sehingga, tidak muncul berbagai polemik di masyarakat mengenai adanya anggaran "ngaco".
"Supaya jangan muncul ke publik dulu gitu loh. Sekarang kan bukan kegiatan kita. DPRD itu kan ada dua, ada kedewanan, ada kesekwanan. Nah ini urusan kesekwanan tapi disebutnya DPRD saja gitu," ucap dia.
Baca Juga:
Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, PSI Semprot Pemprov DKI
Seperti diketahui, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri mengatakan, pihaknya masih menemukan kejanggalan anggaran APBD DKI 2021. Salah satunya adalah anggaran belanja komputer, dan belanja gaji, dan tunjangan sekretariat DPRD.
"Di sana ada kegiatan belanja komputer. Ada isinya ngaco, kita benahi, belanja tunjangan juga di sini," ungkap Bahri. (Asp)
Baca Juga:
PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu