Kemendagri Sebut Perppu Jadi Landasan Hukum Pelaksanaan Pemilu di IKN dan 4 DOB Papua Pemilu serentak 2024. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu diterbitkan dalam rangka menjamin kepastian pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar. Perppu Pemilu telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (12/12).

Baca Juga:

Gubernur Bali Pastikan KUHP Baru Menjamin Privasi Wisatawan

"Perppu tersebut dibutuhkan bagi penyelenggara Pemilu sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu di ibu kota negara (IKN) dan di empat daerah otonomi baru (DOB)," kata Bahtiar dalam keterangannya, Selasa (13/12).

Adapun keempat DOB tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut Bahtiar, Perppu tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi Partai Politik atau Parpol calon peserta Pemilu yang akan ditetapkan pada 14 Desember 2022 oleh KPU.

Diketahui, dalam Pasal 173 ayat (2a) Perppu tersebut diberikan pengecualian bagi keempat DOB di Papua terkait persyaratan kepengurusan dan kantor tetap Partai Politik untuk Pemilu 2024.

Baca Juga:

Jumlah Kunjungan Turis Tak Terpengaruh KUHP Baru

"Syarat Parpol calon peserta Pemilu adalah memiliki kepengurusan dan kantor tetap di setiap provinsi, artinya termasuk di provinsi-provinsi di wilayah Papua. Maka, Perppu tersebut memberikan pengecualian," ujarnya.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), disebutkan bahwa IKN merupakan setingkat provinsi, sedangkan warga negara wilayah IKN tak memiliki hak pilih untuk memilih DPRD di tingkat provinsi, juga termasuk tak memiliki hak pilih di DPRD tingkat kabupaten/kota. Sebaliknya, warga di wilayah IKN hanya memiliki hak pilih untuk memilih presiden/wakil presiden.

Terkait hal itu, Bahtiar menjelaskan, kondisi pertumbuhan penduduk di wilayah IKN belum meningkat secara signifikan. Di sisi lain, apabila ditambahkan anggota DPR dan DPD dari wilayah IKN, maka akan berpotensi representasi politik dibandingkan daerah lainnya.

Mengingat wilayah IKN itu sendiri berada dalam 3 wilayah, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Perppu lantas memberikan kepastian hukum bahwa pelaksanaan Pemilu di wilayah IKN tetap dilaksanakan persis seperti pelaksanaan Pemilu 2019.

"Jadi untuk (Pemilu) 2024, tak ada Dapil khusus IKN. Semua warga negara di wilayah IKN saat ini memiliki hak pilih sama persis seperti tahun 2019 yang lalu," kata Bahtiar. (Pon)

Baca Juga:

Arsul Sani Sebut Beragam Negara Dapat Indormasi Keliru Soal KUHP Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPN Janji Tetap Proses Jual-Beli, Tapi Berkas Ditahan Sampai Punya BPJS Kesehatan
Indonesia
BPN Janji Tetap Proses Jual-Beli, Tapi Berkas Ditahan Sampai Punya BPJS Kesehatan

BPN ke depan menyiapkan sistem cek otomatis tanpa perlu melampirkan lagi fotokopi fisik kepesertaan BJPS Kesehatan.

ASN Dilarang Komentar, Menyukai, dan Bagikan Informasi Dukungan di Pemilu 2024
Indonesia
ASN Dilarang Komentar, Menyukai, dan Bagikan Informasi Dukungan di Pemilu 2024

Dalam waktu dekat Bawaslu akan melakukan kerjasama dengan membuat surat keputusan bersama (SKB) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menyikapi sikap ASN dalam menggunakan media sosial.

Lapangan Golf dan Hotel Disita Satgas BLBI, Kuasa Hukum Obligor Protes
Indonesia
Lapangan Golf dan Hotel Disita Satgas BLBI, Kuasa Hukum Obligor Protes

Langkah penyitaan aset dinilai cara membabi buta yang menyamaratakan antara obligor yang bertanggungjawab dengan obligor yang mengemplang utang.

Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan, MKD: Hak Imunitas Anggota DPR Bersifat Mutlak
Indonesia
Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan, MKD: Hak Imunitas Anggota DPR Bersifat Mutlak

MKD menilai hasil gelar perkara Polda Metro Jaya bahwa Arteria Dahlan selaku anggota Komisi III memiliki hak imunitas sudah tepat. Hak tersebut diatur di dalam Pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 dan juga Pasal 224 UU MD3.

PDIP Masih jadi Magnet bagi Parpol untuk Berkoalisi
Indonesia
PDIP Masih jadi Magnet bagi Parpol untuk Berkoalisi

"Artinya tidak bicara si A si B si C , tapi kita yakin nanti Ibu Ketua Umum akan mengumumkan siapa calon terbaik yang diberikan mandat atau tiket menjadi capres," kata Sukma

Faktor 8 Tahun Jokowi Jadi Presiden Dasari Kocok Ulang Kabinet Ketujuh
Indonesia
Faktor 8 Tahun Jokowi Jadi Presiden Dasari Kocok Ulang Kabinet Ketujuh

Tujuan perombakan kabinet memang bertujuan untuk membuat kerja kabinet lebih lincah.

Jasa Marga Catat 137.118 Kendaraaan Keluar Jabodetabek di H-7 Natal
Indonesia
Jasa Marga Catat 137.118 Kendaraaan Keluar Jabodetabek di H-7 Natal

Arus mobilitas warga jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023 mulai meningkat. Jasa Marga mencatat ada 137.118 kendaraan kendaraan keluar Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Ketua DPD Ingatkan Hari Anak Nasional 2022 Jangan Hanya Seremonial
Indonesia
Ketua DPD Ingatkan Hari Anak Nasional 2022 Jangan Hanya Seremonial

Di momen peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengingatkan kembali komitmen perlindungan terhadap anak.

16.000 Paket Makanan Dibagikan Gratis saat Pernikahan Kaesang-Erina di Solo
Indonesia
16.000 Paket Makanan Dibagikan Gratis saat Pernikahan Kaesang-Erina di Solo

Pembagian makanan itu dilakukan di area Solo Car Free Day (CFD) Jalan Slamet Riyadi sampai Jalan Diponegoro atau Ngarsopuro.

Anies Ajukan Banding atas Kekalahan Putusan Banjir Mampang
Indonesia
Anies Ajukan Banding atas Kekalahan Putusan Banjir Mampang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengajukan banding pada putusan PTUN Jakarta soal pengerukan Kali Mampang sampai dengan Pondok Jaya.