Kemendagri Proses Usulan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X. (Foto: MP/Humas Kepatihan Yogyakarta)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memproses rencana penetapan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional. Jika telah ditetapkan, tanggal tersebut akan diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Rencana penetapan hari besar nasional tersebut merupakan usulan dari Pemda DIY sejak 2018 silam.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, rencana penetapan hari besar ini dilakukan lantaran telah terjadi peristiwa besar yang terjadi pada saat 1 Maret 1946 di Yogyakarta. Peristiwa ini mengingatkan bahwa kemerdekaan yang diraih Indonesia bukan karena pemberian, melainkan penuh perjuangan dari segenap rakyat Indonesia.

Baca Juga:

Mendagri Dorong Kampus Perbaiki Sistem Pembinaan Menwa

"Pada tanggal itu, tentara RI menyerang tentara Belanda yang sedang berusaha menduduki kembali bangsa Indonesia. Peristiwa besar yang terjadi selama 6 jam di Jogja, berhasil membuka mata dunia akan keberadaan dan eksistensi Indonesia," kata Tito dalam kunjungan kerja dan dialog dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin (01/11) pagi di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Pihaknya telah menggelar sejumlah rapat untuk meminta masukan dan persetujuan banyak pihak. Salah satunya rapat evaluasi yang digelar pada Selasa (21/10) di Jakarta.

Hasil rapat tersebut mengatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga yang hadir pada rapat tersebut mendukung usulan tanggal 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional. Untuk penetapan tersebut, harus diatur secara resmi melalui Keputusan Presiden RI.

Hasil rapat tersebut juga menargetkan tanggal 1 Maret 2022 mendatang, telah diperingati sebagai Hari Besar Nasional.

"Selanjutnya kami akan rapat dengan PAK (Panitia Antar Kementerian) bulan ini. Hasil rapat PAK akan disampaikan kepada Mensesneg untuk diusulkan kepada Presiden RI,” urai Menteri Tito.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X. (Foto: MP/Humas Kepatihan Yogyakarta)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X. (Foto: MP/Humas Kepatihan Yogyakarta)

Adapun latar belakangnya, pada tanggal 1 Maret 1949, terjadi sebuah peristiwa besar berjuluk Serangan Umum 1 Maret yakni perlawanan selama 6 jam yang dilakukan masyarakat, TNI/Polri, dan gerilyawan untuk memukul mundur tentara Belanda dari Yogyakarta. Peristiwa ini dinilai mampu menjadi pengingat bangsa agar terus menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan guna melawan segala bentuk ancaman.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengapresiasi kesediaan Menteri Tito menindaklanjuti usulan pemda tersebut.

Ia mengatakan, usulan ini diajukan untuk mengingatkan kembali pentingnya upaya penegakan kedaulatan bangsa melalui semangat persatuan dan kesatuan.

Sri Sultan menekankan bahwa peristiwa Serangan 1 Maret diharapkan tidak hanya menjadi peristiwa lokal saja, melainkan menjadi peristiwa nasional.

“Lepas itu libur atau tidak libur, namun daerah wajib memperingati. Bagaimana Hari Penegakan Kedaulatan Negara itu bisa kita isi, memberikan kejernihan pemikiran pada rakyat republik ini, bahwa aspirasi yang tumbuh selain itu, tidak mungkin dilakukan di republik ini, tutup Sri Sultan.

Baca Juga:

Mendagri Tito Perintahkan Gibran Atasi Klaster Sekolah di Solo

Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakhsmi Pratiwi mengatakan, pihaknya sudah gencar melakukan usulan dan sosialisasi sejak 2019. Kegiatan yang dilakukan di antaranya melakukan ekspos sejarah, focus group discussion (FGD), sosialisasi ke Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, serta menggelar roadshow.

Sementara pada tahun 2020, Dinas Kebudayaan DIY juga melakukan kajian dan melaksanakan kegiatan pendukung seperti muhibah budaya dan sarasehan, sembari tetap melakukan roadshow dan memperingati momentum Serangan Umum 1 Maret.

“Kalau untuk tahun 2021, kami melakukan Jambore Kesejarahan, Serenade Bunga Bangsa, Publikasi Infografis Kesejaraham Webinar Pra Seminar, dan Seminar Nasional,” jelas Dian. (Patricia Vicka/Yogyakarta)

Baca Juga:

Inmendagri Terbaru: Masa Berlaku Tes PCR Jadi 3×24 Jam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sita Duit Rp 200 Juta dari Ketua DPRD Bekasi
Indonesia
KPK Sita Duit Rp 200 Juta dari Ketua DPRD Bekasi

Tim penyidik mengkonfirmasi kembali dan memperdalam pengetahuan saksi

[Hoaks atau Fakta]: Tutup Lubang Hidung Dengan Bawang Putih Sembuhkan dari COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tutup Lubang Hidung Dengan Bawang Putih Sembuhkan dari COVID-19

Pasien COVID-19 berisiko pingsan kekurangan oksigen karena lubang hidungnya tertutup bawang putih dalam waktu yang lama.

Dokter Richard Jadi Tersangka Gegara Posting Pakai Akun yang Disita Polisi
Indonesia
Puan Ketok Nama 7 Komisioner Baru Komisi Informasi Pusat
Indonesia
Puan Ketok Nama 7 Komisioner Baru Komisi Informasi Pusat

ke-7 anggota KIP 2021-2025 disetujui setelah lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Komisi I DPR pada 28-29 Maret 2022.

Ini Kata Ahok Soal Kasus Dugaan Penganiayaan Jerat Anaknya
Indonesia
Ini Kata Ahok Soal Kasus Dugaan Penganiayaan Jerat Anaknya

Ahok bereaksi setelah putranya Nicholas Sean dipolisikan oleh seorang perempuan bernama Ayu Thalia alias Thata Anma.

Logistik PSU Pilkada Sabu Raijua Siap Didistribusikan
Indonesia
Logistik PSU Pilkada Sabu Raijua Siap Didistribusikan

Berbagai kebutuhan logistik seperti pelindung diri (APD), surat suara, template untuk tunanetra, daftar pasangan calon,

Lupa Lapor Diri, Peserta PPDB Dipastikan Tidak Bisa Daftar Lagi
Indonesia
Lupa Lapor Diri, Peserta PPDB Dipastikan Tidak Bisa Daftar Lagi

Mereka yang sudah lapor diri untuk bisa bersabar mendapatkan informasi selanjutnya dari pihak sekolah melalui pesan singkat yang dikirim ke nomor telepon CPDB yang didaftarkan

Pemkot Solo Adakan Event Semarak Ramadan
Indonesia
Pemkot Solo Adakan Event Semarak Ramadan

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, menggelar event Semarak Ramadan di Balai Kota selama bulan puasa.

Kota Bandung Tetap Berlakukan Ganjil Genap pada Malam Pergantian Tahun
Indonesia
Kota Bandung Tetap Berlakukan Ganjil Genap pada Malam Pergantian Tahun

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tetap memberlakukan aturan ganjil genap pada malam pergantian tahun.

'Dine In' di Restoran Selama PPKM Level 3 Tak Boleh Lebih dari Sejam
Indonesia
'Dine In' di Restoran Selama PPKM Level 3 Tak Boleh Lebih dari Sejam

Kesiapan pemerintah menghadapi Omicron menjadi lebih baik