Kemendagri Minta Politisi Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 2020 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (23/11/2020). (Foto: Kemendagri)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak membuat peraturan yang memberatkan masyarakat. Selain itu, para politis daerah untuk melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori 'menegaskan, saat pandemi ini banyak warga negara yang menganggur sebagai imbas dari pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, kata ia, pemerintah berupaya bagaimana membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Baca Juga:

15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja, tegas ia, bertujuan untuk mendorong upaya penyiapan lapangan kerja bagi para pencari kerja dan pengangguran. "Kemudian menata agar birokrasi yang berbelit menjadi tidak berbelit-belit, waktu proses penerbitan izin bisa menjadi lebih cepat dan biaya pengurusan pun dapat ditekan. Maka dari itu perlu dilakukan penyederhanaan,” ucapnya dikutip Antara. DPRD diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan secara masif tujuan dan niat baik adanya Undang-undang Cipta Kerja kepada masyarakat.

UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).
UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

"Kalau kita lihat lebih jauh, sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berdampak positif bagi perekonomian,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo perintahkan bawahanya termasuk para kepala daerah dalam pemulihan ekonomi terdampak pandemi COVID-19, agar memiliki perhatian dalam hal pembukaan lapangan kerja.

"Berikan perhatian khusus untuk hal-hal berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Dan yang paling dibutuhkan saat ini tingkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, usaha besar, untuk mulai bergerak," kata Presiden dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/11). (*)

Baca Juga:

Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Calon Kepala Daerah Diminta Sediakan Tes COVID-19 Bagi Saksi
Indonesia
Calon Kepala Daerah Diminta Sediakan Tes COVID-19 Bagi Saksi

Data kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali meningkat per Sabtu (5/12) sebanyak 6.027. Sehingga jumlah orang yang terjangkit virus itu mencapai 569.707.

Pengamat: Pendekatan Militer Perlu Dilakukan Disiplinkan Warga yang 'Ngeyel'
Indonesia
Pemerintah Harus Yakinkan Masyarakat Pilkada Bebas COVID-19
Indonesia
Pemerintah Harus Yakinkan Masyarakat Pilkada Bebas COVID-19

Pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam perhelatan Pilkada Serentak yang digelar 9 Desember 2020.

Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan
Indonesia
Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan

Alih-alih mundur, massa justru berhasil makin mendesak aparat makin untuk mendekati Istana

Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas
Indonesia
Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas

Kritik itu disampaikan ICW menyusul putusan Dewan Pengawas KPK yang memvonis Ketua KPK Firli Bahuri, terbukti melanggar etik.

Tiga Opsi Memilih Calon Pengganti Edhy Prabowo
Indonesia
Tiga Opsi Memilih Calon Pengganti Edhy Prabowo

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, ada tiga kemungkinan yang terjadi soal posisi pengganti eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Jaksa yang Tangani Perkara Pinangki Dilaporkan ke Komjak
Indonesia
Jaksa yang Tangani Perkara Pinangki Dilaporkan ke Komjak

ICW meragukan penyidik telah mendalami terkait dengan istilah dan inisial-inisial tersebut

Sebelum Ditembak, Terduga Teroris Sempat Mondar-mandir di Halaman Mabes Polri
Indonesia
Sebelum Ditembak, Terduga Teroris Sempat Mondar-mandir di Halaman Mabes Polri

Terduga teroris tewas ditembak saat masuk ke gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan.

 [HOAKS atau FAKTA]: Tes Corona di Bandara Soetta Dimintai Duit Rp550 Ribu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tes Corona di Bandara Soetta Dimintai Duit Rp550 Ribu

“Adapun penumpang yang domestik mereka harus tes di luar bandara, artinya dari rumah sakit,” kata Anas.

Timses Calon Wali Kota Makassar Ditikam Orang Tak Dikenal
Indonesia
Timses Calon Wali Kota Makassar Ditikam Orang Tak Dikenal

Dari informasi yang dihimpun, ia salah satu timses pasangan Munafri Arifuddin – Rahman Bando (Appi-Rahman).