Kemendagri Minta Politisi Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 2020 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (23/11/2020). (Foto: Kemendagri)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak membuat peraturan yang memberatkan masyarakat. Selain itu, para politis daerah untuk melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori 'menegaskan, saat pandemi ini banyak warga negara yang menganggur sebagai imbas dari pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, kata ia, pemerintah berupaya bagaimana membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Baca Juga:

15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja, tegas ia, bertujuan untuk mendorong upaya penyiapan lapangan kerja bagi para pencari kerja dan pengangguran. "Kemudian menata agar birokrasi yang berbelit menjadi tidak berbelit-belit, waktu proses penerbitan izin bisa menjadi lebih cepat dan biaya pengurusan pun dapat ditekan. Maka dari itu perlu dilakukan penyederhanaan,” ucapnya dikutip Antara. DPRD diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan secara masif tujuan dan niat baik adanya Undang-undang Cipta Kerja kepada masyarakat.

UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).
UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

"Kalau kita lihat lebih jauh, sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berdampak positif bagi perekonomian,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo perintahkan bawahanya termasuk para kepala daerah dalam pemulihan ekonomi terdampak pandemi COVID-19, agar memiliki perhatian dalam hal pembukaan lapangan kerja.

"Berikan perhatian khusus untuk hal-hal berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Dan yang paling dibutuhkan saat ini tingkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, usaha besar, untuk mulai bergerak," kata Presiden dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/11). (*)

Baca Juga:

Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lalui Prokes Ketat, 25 Ribu Santri Ponpes Lirboyo Kembali Masuk
Indonesia
Lalui Prokes Ketat, 25 Ribu Santri Ponpes Lirboyo Kembali Masuk

Sekitar 25.000 santri kembali ke Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo Kediri, Jawa Timur dengan syarat protokol kesesehatan ketat, mulai hari ini, Minggu (23/5).

Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?
Indonesia
Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?

"Pasar tradisional merupakan jantungnya ekonomi masyarakat kecil. Kalau dimatikan dengan ditutup total selama dua hari mereka akan makan apa," ujar Suwanto

KSP Sejahtera Bersama Sepakat Restrukturisasi Utang Rp8,4 Triliun
Indonesia
KSP Sejahtera Bersama Sepakat Restrukturisasi Utang Rp8,4 Triliun

Dalam pembahasan proposal perdamaian yang terjadi beberapa kali tersebut, debitor memaparkan proposal untuk menyelesaikan kewajibannya.

Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan
Indonesia
Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu terlihat menenteng sebuah map berwarna merah. Prasetio bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media.

Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat
Indonesia
Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat

"Jika tetap ingin melakukan amendemen terbatas maka akan selalu berpotensi membuka kotak pandora untuk melakukan perubahan pada pasal-pasal lain," kata Taufik

Masyarakat Dinilai Sudah Paham Cara Gunakan Aplikasi SIM Online
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Israel Bakal Bunuh Muslim Dengan Vaksin
Dunia
[Hoaks atau Fakta]: Israel Bakal Bunuh Muslim Dengan Vaksin

Netanyahu hendak menunjukkan model rudal anti-balistik dan jarum suntik tersebut kepada tamu-tamu yang datang dari luar negeri.

DPRD Sebut BST DKI Tak Dilanjutkan Lagi, Wagub: Tunggu Keputusan Pusat
Indonesia
DPRD Sebut BST DKI Tak Dilanjutkan Lagi, Wagub: Tunggu Keputusan Pusat

Pemprov DKI Jakarta belum bisa memutuskan apakah Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 tahap 7 dan 8 dilanjutkan.

Petani Membutuhkan Kehadiran Pemerintah dan Kebesaran Hati Pengusaha
Indonesia
Petani Membutuhkan Kehadiran Pemerintah dan Kebesaran Hati Pengusaha

Kehadiran pemerintah terutama diperlukan ketika musim panen agar ada pembeli gabah dengan harga tidak rendah.

Ogah Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Dinilai Gagalkan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi
Indonesia
Ogah Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Dinilai Gagalkan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

"Kondisi ini menyedihkan. Menambah deret panjang cerita ketidakberesan lembaga penegak hukum di negeri ini. Alhasil Jaksa Agung ST Burhanuddin semakin tidak populis di mata masyarakat," kata Haris.