Kemendagri Minta Politisi Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 2020 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (23/11/2020). (Foto: Kemendagri)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak membuat peraturan yang memberatkan masyarakat. Selain itu, para politis daerah untuk melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori 'menegaskan, saat pandemi ini banyak warga negara yang menganggur sebagai imbas dari pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, kata ia, pemerintah berupaya bagaimana membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Baca Juga:

15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja, tegas ia, bertujuan untuk mendorong upaya penyiapan lapangan kerja bagi para pencari kerja dan pengangguran. "Kemudian menata agar birokrasi yang berbelit menjadi tidak berbelit-belit, waktu proses penerbitan izin bisa menjadi lebih cepat dan biaya pengurusan pun dapat ditekan. Maka dari itu perlu dilakukan penyederhanaan,” ucapnya dikutip Antara. DPRD diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan secara masif tujuan dan niat baik adanya Undang-undang Cipta Kerja kepada masyarakat.

UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).
UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

"Kalau kita lihat lebih jauh, sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berdampak positif bagi perekonomian,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo perintahkan bawahanya termasuk para kepala daerah dalam pemulihan ekonomi terdampak pandemi COVID-19, agar memiliki perhatian dalam hal pembukaan lapangan kerja.

"Berikan perhatian khusus untuk hal-hal berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Dan yang paling dibutuhkan saat ini tingkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, usaha besar, untuk mulai bergerak," kata Presiden dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/11). (*)

Baca Juga:

Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UI Bikin Peta Sebaran Kasus COVID-19 Gunakan Data Facebook
Indonesia
UI Bikin Peta Sebaran Kasus COVID-19 Gunakan Data Facebook

Peta tersebut menyediakan data perubahan mobilitas dan persentase kepatuhan warga untuk tinggal di rumah saja.

KA Bandara Soetta Ubah Jam Operasional Mulai 21 September
Indonesia
KA Bandara Soetta Ubah Jam Operasional Mulai 21 September

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta membuatPT Railink melakukan penyesuaian operasional KA Bandara Soekarno-Hatta mulai Senin (21/9).

Polisi tak Tahan 7 Orang Terkait Kasus Suap THR Kemendikbud
Indonesia
Polisi tak Tahan 7 Orang Terkait Kasus Suap THR Kemendikbud

"Ketujuh orang itu sementara dipulangkan dengan status wajib lapor," ujar Yusri

Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS
Indonesia
Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS

PDIP menilai semangat berbangsa atas dasar Pancasila di Sumbar nampak menurun. Selain itu, 10 tahun di bawah kepemimpinan kader PKS, Sumbar tidak mengalami kemajuan yang fundamental.

Hari Ini Vaksinasi COVID-19 Pertama di Jawa Barat
Indonesia
Hari Ini Vaksinasi COVID-19 Pertama di Jawa Barat

Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Rayakan Idul Adha, Jokowi Berdoa Pandemi Corona Segera Berakhir
Indonesia
Rayakan Idul Adha, Jokowi Berdoa Pandemi Corona Segera Berakhir

"Semoga ujian pandemi ini segera berlalu," tutup Presiden Jokowi

Penyerangan Polsek Ciracas Dinilai Bukan Aksi Kriminal Biasa
Indonesia
Penyerangan Polsek Ciracas Dinilai Bukan Aksi Kriminal Biasa

Penyerangan dan pengrusakan Polsek Ciracas pada hari Jumat (28/8) malam bukan kejahatan atau kriminalitas biasa.

Blusukan JHL Group Menebar Cinta di Tengah Corona
Indonesia
Blusukan JHL Group Menebar Cinta di Tengah Corona

JHL Group mengaku ingin ikut berkontribusi untuk masyarakat di sekitar lokasi bisnis yang dia bangun.

 Saran Rizal Ramli ke Jokowi Atasi COVID-19: Jangan Gengsi
Indonesia
Saran Rizal Ramli ke Jokowi Atasi COVID-19: Jangan Gengsi

"Pemerintah Jokowi sebetulnya punya cukup uang. Hentikan seluruh proyek infrastruktur (Rp 430 triliun), jangan gengsi termasuk Ibu Kota Baru

Anies Diminta Tak Terburu-Buru Buka Kegiatan Belajar Mengajar
Indonesia
Anies Diminta Tak Terburu-Buru Buka Kegiatan Belajar Mengajar

Pihak sekolah harus melakukan pengawasan ekstra ketat