Kemendagri, Kemendikbud dan Pemprov DKI Capai Titik Temu soal PPDB Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggelar rapat koordinasi dalam upaya penyelesaian permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Muhammad Hudori mengatakan bahwa dalam rapat itu telah menemukan kesepakatan mengenai persoalan PPDB DKI. Namun, Hudori tak mengungkapkan secara gamblang apa isi kesepakatan itu.

Baca Juga

PPDB Kacau, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Pendidikan sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya pemerintah wajib menjamin keberlangsungannya.

"Kami tiga belah pihak (Kemendagri, Kemendikbud, dan Pemprov DKI) sudah ada titik temu soal PPDB, tadi kami secara kekeluargaan sudah membahas secara panjang lebar, secara prinsip sudah ada beberapa kesepakatan," kata Hudori, Senin (6/7).

Petugas melayani warga yang melaporkan anaknya usai lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2020/2021 melalui jalur zonasi di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (30/6). ANTARA FOTO
Petugas melayani warga yang melaporkan anaknya usai lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2020/2021 melalui jalur zonasi di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (30/6). ANTARA FOTO

Sementara itu Plt. Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang menuturkan, pihaknya telah melakukan sinergi bersama Pemprov DKI terutama terkait jalur zona RW.

"Dan kami sudah berkoordinasi bahwa memang nanti dalam prakteknya jalur zonasi itu minimal 50 persen sebagaimana Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dan ternyata Alhamdulillah itu sudah tercapai," jelas Chatarina.

Di lokasi yang sama Sekda DKI, Saefullah mengaku diperlukan peran sekolah swasta, terlebih daya tampung sekolah negeri di wilayah kurang dari 50 persen.

Baca Juga

Proses PPDB Picu Keberatan dan Sulitkan Orang Tua Peserta Didik

"Bahwa nyatanya memang daya tampung SMP Negeri kita itu baru 46,17 persen, berarti selebihnya lagi kita harapkan adalah peran swasta, kemudian SMA Negeri kita baru 32,94 persen masih ada 67 persen lagi kita harapkan peran swasta," ucap Saefullah.

"Jadi pemerintah dan swasta punya kewajiban bersama untuk menyelenggarakan wajib belajar di DKI," sambungnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Solo Putuskan Kampanye Terbuka Diadakan Sekali, Peserta Dibatasi 100 Orang
Indonesia
KPU Solo Putuskan Kampanye Terbuka Diadakan Sekali, Peserta Dibatasi 100 Orang

Aturan tersebut dibuat untuk meminimalisir jumlah peserta kampanye dan menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19.

Yogyakarta Punya Bandara Baru, Jokowi: Datangkan 20 Juta Penumpang
Indonesia
Yogyakarta Punya Bandara Baru, Jokowi: Datangkan 20 Juta Penumpang

Bandara baru ini memiliki panjang lintasan runway 3.250 meter, atau lebih panjang dibandingkan bandara lama Adisutjipto Yogyakarta yang hanya 2.200 meter.

ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara
Indonesia
ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara

PK terhadap eks Bupati Talaud semakin menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi

Update COVID-19 Jumat (!2/6): 36.406 Positif, 13.213 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (!2/6): 36.406 Positif, 13.213 Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 577 pasien menjadi 13.213 yang sembuh.

Bermula dari Saling Tantang di Instagram, Tawuran Berujung Kematian Pecah di Petojo
Indonesia
Bermula dari Saling Tantang di Instagram, Tawuran Berujung Kematian Pecah di Petojo

MD yang merupakan warga Kebon Jahe ini tewas setelah mengalami luka bacok dan dalam perawatan di RS Tarakan.

Update COVID-19: Bertambah 1.051, Kasus Corona di Indonesia Jadi 47.896
Indonesia
Update COVID-19: Bertambah 1.051, Kasus Corona di Indonesia Jadi 47.896

Sementara itu, jumlah kasus meninggal dunia bertambah 35 orang menjadi 2.535 pasien

Punya Rekam Jejak, Ahok Layak Jadi Menteri
Indonesia
Punya Rekam Jejak, Ahok Layak Jadi Menteri

Sinyal kuat reshuffle kabinet keluar dari mulut Presiden Jokowi pada pertengahan Juni lalu saat Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna.

 Wakil Ketua dan Komisioner Ombudsman RI Dinyatakan Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Wakil Ketua dan Komisioner Ombudsman RI Dinyatakan Sembuh dari COVID-19

"Belum tahu kapan bisa ketemu keluarganya, mungkin hari ini mungkin besok, tapi pastinya udah sembuh," ungkap Alamsyah.

Muhammad Syarifuddin Jadi Ketua MA Baru Lewat 2 Kali Voting
Indonesia
Muhammad Syarifuddin Jadi Ketua MA Baru Lewat 2 Kali Voting

Syarifuddin menggantikan Muhammad Hatta Ali yang akan memasuki masa pensiun sebagai Hakim Agung pada Selasa (7/4) besok.

Legislator PDIP Tuntut Dewas Audit KPK, Artidjo Alkostar Buka Suara
Indonesia
Legislator PDIP Tuntut Dewas Audit KPK, Artidjo Alkostar Buka Suara

Ranah Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.