Kemendagri Ingatkan Bahaya Selfie dengan KTP-el Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. (ANTARA/HO-Kemendagri)

MerahPutih.com - Fenomena bisnis digital melalui Non Fungible Token (NFT) di berbagai situs online akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan. Bahkan kian marak utamanya setelah foto selfie (swafoto) seorang WNI yang bernama Ghozali menjual foto selfienya melalui media OpenSea dan dihargai begitu mahal sebagai bentuk apresiasi seni.

Terkait hal ini, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan pendapat. Menurutnya, zaman digital yang semakin berkembang pesat dan maju saat ini harus terus didukung oleh semua kalangan, untuk menuju Indonesia yang semakin kreatif, inovatif, dan hebat.

"Agar Indonesia semakin di depan, terus menuju ekonomi baru yang dapat bersaing dengan negara-negara modern yang juga telah menerapkan digitalisasi dalam layanan publiknya," kata Zudan dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin (17/1).

Baca Juga:

Pencoretan Anggaran Pembelian Lahan Mampang oleh Kemendagri Dinilai Tepat

Namun Zudan mengingatkan, terdapat hal penting yang perlu disikapi dalam era ekonomi baru yang serba digital tersebut. Yaitu, adanya fenomena orang menjual foto dokumen kependudukan, seperti KTP-el, kartu keluarga, dan akta kelahiran.

Selain itu, melakukan foto selfie dengan dokumen kependudukan seperti KTP-el di sampingnya yang jelas terlihat/terbaca data diri, dan pribadinya dengan harapan dapat diverifikasi dan divalidasi (verivali) oleh media online tempat transaksi jual beli guna menghasilkan rupiah.

"Menjual foto dokumen kependudukan dan melakukan foto selfie dengan dokumen KTP-el di sampingnya untuk verivali tersebut sangat rentan adanya tindakan fraud/penipuan/kejahatan oleh ‘pemulung data’ atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab karena data kependudukan 'dapat' dijual kembali di pasar underground atau 'digunakan' dalam transaksi ekonomi online seperti pinjaman online," kata Zudan.

Baca Juga:

Viral Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, DPR Sentil Kemendagri

Zudan mengatakan, ketidakpahaman penduduk terhadap pentingnya melindungi data diri dan pribadi menjadi isu penting yang harus disikapi bersama-sama oleh semua pihak.

"Oleh karena itu, edukasi kepada seluruh masyarakat oleh kita semua untuk tidak mudah menampilkan data diri dan pribadi di media online apa pun sangat perlu dilakukan," ujarnya.

Berkaitan dengan kegiatan ekonomi online, Zudan mengimbau kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih pihak-pihak yang dapat dipercaya, terverifikasi dan memberikan jaminan kepastian kerahasiaan data diri atau pribadi.

Sebab, masih banyak lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan yang sudah terdaftar pada OJK, mensyaratkan foto KTP-el dan foto selfie harus diunggah.

Sanksinya tidak main-main. Bagi pihak-pihak yang mendistribusikan dokumen kependudukan termasuk dirinya sendiri yang memiliki dokumen kependudukan seperti foto KTP-el di media online tanpa hak, maka terdapat ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

"Hal ini diamanatkan dalam Pasal 96 dan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Kemendagri: Gazeter Jadi Sumber Sejarah dan Referensi Dokumen Pemerintahan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
103 Ribu Kendaraan Bakal Lewati Tol Cipali Pada Puncak Arus Mudik
Indonesia
103 Ribu Kendaraan Bakal Lewati Tol Cipali Pada Puncak Arus Mudik

Polri telah menerbitkan jadwal diberlakukannya sistem satu arah dan ganjil genap di jalan tol pada puncak arus mudik dari tanggal 28-1 Mei.

Demokrat Desak Pemerintah Ambil Alih Biaya PCR Pelaku Perjalanan
Indonesia
Demokrat Desak Pemerintah Ambil Alih Biaya PCR Pelaku Perjalanan

"Sejak awal, saya sudah minta pemerintah agar ambil alih tanggung jawab terkait biaya PCR. Jangan rakyat yang sudah susah harus menanggung beban deritanya," kata Irwan.

Pasien COVID-19 Terus Naik, 23 Karyawan RSHS Bandung Terpapar
Indonesia
Pasien COVID-19 Terus Naik, 23 Karyawan RSHS Bandung Terpapar

Menghadapi lonjakan pasien dan paparan terhadap karyawan atau para nakes, RSHS memastikan pelayanan kesehatan tetap jalan.

Terima SK Kemenkumham sebagai Parpol, Partai Perkasa Siap Ikut Pemilu 2024
Indonesia
Terima SK Kemenkumham sebagai Parpol, Partai Perkasa Siap Ikut Pemilu 2024

Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham sebagai partai politik yang berbadan hukum.

Nasdem Ajukan Syarat kepada Demokrat Jika Ingin Berkoaliasi
Indonesia
Nasdem Ajukan Syarat kepada Demokrat Jika Ingin Berkoaliasi

Namun, anak buah Surya Paloh ini memberikan syarat kepada Partai Demokrat jika hendak berkoalisi dengan Partai Nasdem di Pilpres 2024.

Subsidi Pangan di DKI Capai Rp 1 Triliun Per Tahun
Indonesia
Subsidi Pangan di DKI Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI, peran Jakarta dalam menjaga inflasi nasional terbilang besar, yakni dengan bobot mencapai 27,33 persen.

KPK Jemput Paksa Eks Gubernur Riau Annas Maamun
Indonesia
KPK Jemput Paksa Eks Gubernur Riau Annas Maamun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa mantan Gubernur Riau Annas Maamun lantaran tidak kooperatif.

NasDem Minta Pj Kepala Daerah Dievaluasi Secara Berkala
Indonesia
NasDem Minta Pj Kepala Daerah Dievaluasi Secara Berkala

Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja para Pj kepala daerah

Hari Ini Jumlah Kasus Aktif di Jakarta Turun 12.107 Orang
Indonesia
Hari Ini Jumlah Kasus Aktif di Jakarta Turun 12.107 Orang

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan, kasus aktif COVID-19 di ibu kota mengalami penurunan.

Jelang Mudik, Kapolda Metro Serukan Vaksin Booster Khusus Lansia
Indonesia
Jelang Mudik, Kapolda Metro Serukan Vaksin Booster Khusus Lansia

Vaksin booster kini jadi syarat mutlak bagi warga yang ingin mudik Lebaran. Polda Metro Jaya mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster, khususnya bagi para lanjut usia (lansia).