Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (ANTARA/HO-Puspen Kemendagri).

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima penjabat (Pj) gubernur untuk lima provinsi, hari ini, Kamis (12/5).

Adapun lima provinsi tersebut yakni Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

Baca Juga:

Pj Kepala Daerah, DPR Ingatkan Kemendagri Konsisten Laksanakan Putusan MK

Selain Pj Gubernur, ada ratusan Pj Kepala Daerah setingkat Bupati dan Wali Kota yang penentuanya diusulkan oleh gubernur.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis meminta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) objektif dan profesional dalam mengangkat Pj kepala daerah, serta memperhatikan kualitas calon penjabat kepala daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Margarito menyoroti khusus soal Pj yang mengisi jabatan bupati dan wali kota yang diusulkan gubernur kepada Kemendagri. Dari usulan gubernur tersebut, Kemendagri memilih calon tersebut untuk diangkat menjadi Pj bupati atau Pj wali kota.

"Menurut saya, penjabat kepala daerah otomatis bukan calon yang berlatar belakang partai politik karena aturannya demikian. Pasti ASN yang dianggap layak dan memenuhi kriteria untuk mengisi jabatan sebagai penjabat bupati atau wali kota," ujarnya.

Menurutnya, calon Pj bupati atau Pj wali kota diusulkan oleh gubernur harus mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak calon sebelum diusulkan kepada Kemendagri.

"Oleh karena itu, Kemendagri tinggal menetapkan calon atau salah satu di antaranya calon yang diajukan gubernur untuk menempati posisi sebagai penjabat bupati dan atau penjabat wali kota," ujarnya.

Baca Juga:

Keputusan Jokowi Larang TNI-Polri Aktif Jadi Pj Gubernur Bentuk Komitmen Semangat Reformasi

Karena itu, kata Margarito, Kemendagri tidak perlu lagi menetapkan calon di luar yang diajukan oleh gubernur. Menurut dia, jika ada calon Pj bupati atau calon Pj walikota dinilai tidak layak, maka Kemendagri mengembalikan calon tersebut kepada gubernur untuk mengajukan calon lainnya.

"Jadi, bukan Kemendagri yang mengusulkan calon baru. Hal ini berbeda dengan proses pengisian penjabat gubernur. Untuk pengisian penjabat gubernur dilakukan oleh Kemendagri sesuai ketentuan yang ada," tutup Margarito.

Ketentuan umum penunjukan penjabat kepala daerah diatur dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Dalam ketentuan Pasal 201 disebutkan penjabat gubernur akan diisi oleh ASN tingkat pejabat tinggi madya atau eselon I dan penjabat bupati atau walikota diisi oleh pejabat tinggi pratama atau eselon II. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rumah Terdampak Gempa Banten Magnitudo 6,6 Terus Bertambah
Indonesia
Rumah Terdampak Gempa Banten Magnitudo 6,6 Terus Bertambah

Semua rumah warga yang mengalami kerusakan tentu akan mendapatkan bantuan

KPK Tahan Penyuap Anggota DPRD Jambi
Indonesia
KPK Tahan Penyuap Anggota DPRD Jambi

KPK menahan pengusaha Paut Syakarin, tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Tidak Ada Libur Sekolah di 20 Desember sampai 6 Januari 2022
Indonesia
Tidak Ada Libur Sekolah di 20 Desember sampai 6 Januari 2022

Untuk kegiatan belajar mengajar semester dua sudah dimulai sejak 20 Desember hingga 6 Januari. Lalu, masuk kembali 24 Januari atau usai libur semester satu.

Lapor Oknum Polisi Nakal, Warga Harus Punya Data dan Bukti
Indonesia
Lapor Oknum Polisi Nakal, Warga Harus Punya Data dan Bukti

Seluruh kapolres, kasatker agar mengecek anggotanya. Apabila dibiarkan, tegas Kapolda, pimpinan harus bertanggung jawab.

Jokowi Perintahkan Setop Ekspor Bahan Mentah
Indonesia
Jokowi Perintahkan Setop Ekspor Bahan Mentah

Salah satunya dengan menghentikan ekspor bahan mentah. Menurut Jokowi, sudah sejak zaman kolonial, ekspor dari Tanah Air selalu berwujud barang mentah.

[HOAKS atau FAKTA]: KPU Buka Lowongan Pekerjaan Satpam hingga Sopir
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KPU Buka Lowongan Pekerjaan Satpam hingga Sopir

Akun Facebook dan nomor kontak yang tertera pada postingan tersebut tidak mewakili institusi KPU

Kemenhub Siapkan 428 Bus untuk PON XX dan Peparnas XVI Papua
Indonesia
Kemenhub Siapkan 428 Bus untuk PON XX dan Peparnas XVI Papua

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 428 bus dan 472 awak untuk mendukung penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Papua.

[HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Vaksinasi di Seluruh Dunia Harus Dihentikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Vaksinasi di Seluruh Dunia Harus Dihentikan

Dalam narasi tersebut juga mencantumkan sebuah video yang diklaim merupakan informasi penghentian vaksinasi oleh PBB dan WHO.

Sandiaga Serahkan Penghargaan ke Kampung Wisata Rejowinangun
Indonesia
Sandiaga Serahkan Penghargaan ke Kampung Wisata Rejowinangun

Kampung wisata Rejowinangun, Kota Yogyakarta ditetapkan masuk sebagai 50 Desa Wisata Terbaik oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Angka Testing COVID-19 Nasional Alami Penurunan
Indonesia
Angka Testing COVID-19 Nasional Alami Penurunan

Pelonggaran aturan seperti tak ada kewajiban tes COVID-19 PCR dan antigen untuk pelaku perjalanan domestik berpengaruh terhadap angka testing nasional.