Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (ANTARA/HO-Puspen Kemendagri).

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima penjabat (Pj) gubernur untuk lima provinsi, hari ini, Kamis (12/5).

Adapun lima provinsi tersebut yakni Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

Baca Juga:

Pj Kepala Daerah, DPR Ingatkan Kemendagri Konsisten Laksanakan Putusan MK

Selain Pj Gubernur, ada ratusan Pj Kepala Daerah setingkat Bupati dan Wali Kota yang penentuanya diusulkan oleh gubernur.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis meminta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) objektif dan profesional dalam mengangkat Pj kepala daerah, serta memperhatikan kualitas calon penjabat kepala daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Margarito menyoroti khusus soal Pj yang mengisi jabatan bupati dan wali kota yang diusulkan gubernur kepada Kemendagri. Dari usulan gubernur tersebut, Kemendagri memilih calon tersebut untuk diangkat menjadi Pj bupati atau Pj wali kota.

"Menurut saya, penjabat kepala daerah otomatis bukan calon yang berlatar belakang partai politik karena aturannya demikian. Pasti ASN yang dianggap layak dan memenuhi kriteria untuk mengisi jabatan sebagai penjabat bupati atau wali kota," ujarnya.

Menurutnya, calon Pj bupati atau Pj wali kota diusulkan oleh gubernur harus mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak calon sebelum diusulkan kepada Kemendagri.

"Oleh karena itu, Kemendagri tinggal menetapkan calon atau salah satu di antaranya calon yang diajukan gubernur untuk menempati posisi sebagai penjabat bupati dan atau penjabat wali kota," ujarnya.

Baca Juga:

Keputusan Jokowi Larang TNI-Polri Aktif Jadi Pj Gubernur Bentuk Komitmen Semangat Reformasi

Karena itu, kata Margarito, Kemendagri tidak perlu lagi menetapkan calon di luar yang diajukan oleh gubernur. Menurut dia, jika ada calon Pj bupati atau calon Pj walikota dinilai tidak layak, maka Kemendagri mengembalikan calon tersebut kepada gubernur untuk mengajukan calon lainnya.

"Jadi, bukan Kemendagri yang mengusulkan calon baru. Hal ini berbeda dengan proses pengisian penjabat gubernur. Untuk pengisian penjabat gubernur dilakukan oleh Kemendagri sesuai ketentuan yang ada," tutup Margarito.

Ketentuan umum penunjukan penjabat kepala daerah diatur dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Dalam ketentuan Pasal 201 disebutkan penjabat gubernur akan diisi oleh ASN tingkat pejabat tinggi madya atau eselon I dan penjabat bupati atau walikota diisi oleh pejabat tinggi pratama atau eselon II. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kritik Demokrat Soal Pendanaan IKN dari APBN
Indonesia
Kritik Demokrat Soal Pendanaan IKN dari APBN

Partai Demokrat menyayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingkari janjinya soal pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Masyarakat Masih Inginkan Prabowo jadi Penerus Jokowi
Indonesia
Masyarakat Masih Inginkan Prabowo jadi Penerus Jokowi

"Pak Prabowo itu kan di rekaman Musra kita sudah menonjol, gitu loh. Masyarakat masih menginginkan Pak Prabowo jadi penerus Pak Jokowi," ujarnya

Pelaku Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Terafiliasi JAD
Indonesia
Pelaku Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Terafiliasi JAD

Kapolri Jenderal Listyo Sigit meninjau langsung lokasi bom bunuh diri Polsek Astanaanyar, Bandung. Kapolri menyampaikan pelaku bom bunuh diri bernama Agus Sujatno (34) alias Abu Muslim.

KPK Dalami Aliran Penerimaan Uang oleh AKBP Bambang Kayun
Indonesia
KPK Dalami Aliran Penerimaan Uang oleh AKBP Bambang Kayun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri penerimaan sejumlah uang oleh tersangka AKBP Bambang Kayun Bagus P.S. melalui transaksi perbankan.

Setelah 14 Jam, Pemudik Gratis Dengan Kapal Laut Tiba di Semarang
Indonesia
Setelah 14 Jam, Pemudik Gratis Dengan Kapal Laut Tiba di Semarang

Peserta Mudik Aman, Mudik Sehat Bersama BUMN Tahun 2022, memperoleh asuransi secara gratis dari Jasa Raharja Putera.

Pj DKI 1 Pilihan Jokowi Temui Anies Baswedan
Indonesia
Pj DKI 1 Pilihan Jokowi Temui Anies Baswedan

Anies telah mengucapkan selamat atas terpilihnya Heru sebagai penjabat gubernur DKI dan percaya pengalaman Heru di Pemprov DKI dan pemerintah pusat menjadi bekal untuk melanjutkan estafet kepemimpinan.

Firli Pamer Capaian KPK di Hakordia 2022
Indonesia
Firli Pamer Capaian KPK di Hakordia 2022

KPK klaim telah melakukan penyelamatan keuangan negara dan daerah sebesar Rp 57,9 triliun.

Hingga Radius 29 Kilometer di Sungai Aare, Eril Tak Kunjung Ditemukan
Indonesia
Hingga Radius 29 Kilometer di Sungai Aare, Eril Tak Kunjung Ditemukan

Pencarian Eril yang dilakukan oleh otoritas swiss telah mencakup 29 kilometer wilayah sungai Aare.

Animasi Rekonstruksi Ungkap Ucapan Terakhir Ferdy Sambo Sebelum Eksekusi Brigadir J
Indonesia
Animasi Rekonstruksi Ungkap Ucapan Terakhir Ferdy Sambo Sebelum Eksekusi Brigadir J

Mabes Polri merilis animasi rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

DPR Perpanjang Pembahasan RUU Narkotika dan Hukum Acara Perdata
Indonesia
DPR Perpanjang Pembahasan RUU Narkotika dan Hukum Acara Perdata

Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa, (31/5), memutuskan untuk memperpanjang pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Narkotika. Kedua pembahasan RUU itu akan diperpanjang hingga masa sidang 2022-2023 mendatang.