Kemendagri Diminta Tulis “Selam Wiwitan” untuk Agama Masyarakat  Badui Ratusan warga suku Baduy berjalan menuju Kantor Gubernur Banten untuk mengikuti Upacara Seba di Serang, Banten, Sabtu (29/4). (Foto: ANTARA/Aseffathul Rahman)

MerahPutih.Com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta "Selam Wiwitan" ditulis kolom agama masyarakat Badui pada kartu tanda penduduk (KTP) elektronika dan kartu keluarga.

"Penulisan agama masyarakat Badui karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan," kata Ketua Dewan Pendiri Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Azasi Manusia (PAK-HAM) Papua Yislam Alwini saat menyerahkan berkas hasil Keputusan MK di kediaman tokoh adat Badui di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Sabtu (25/11).

Penyerahan berkas MK itu agar masyarakat Badui mengetahui hasil putusan uji materi tersebut sehingga agama yang dianutnya sejak turun temurun bisa ditulis pada kolom KTP-el dan KK.

Pihaknya mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat dapat mencantumkan agama masyarakat Badui pada kolom identitas karena putusan MK sudah mengikat dan final. Berdasarkan hasil keputusan MK nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kemendagri untuk disosialisasikan ke di tingkat daerah.

Putusan MK yang mengabulkan UU tentang Administrasi Kependudukan bisa kembali dicantumkan kolom agama masyarakat Badui pada KTP elektronika dan KK dari sebelumnya kolom kosong.

Masyarakat Badui bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga berhak menerima pengakuan kepercayaan agama dari pemerintah. Apabila, kepercayaan agama masyarakat Badui tidak dicantumkan pada kolom KTP tentu melanggar hak asasi manusia.

Dalam UU 1945 semua warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing tanpa unsur paksaan. Pemerintah harus memberikan jaminan kepada rakyatnya untuk menghormati kepercayaan agama yang dianutnya.

Sebab, jika pemerintah tidak mengakui agama masyarakat Badui tentu sangat bertentangan dengan UU 1945.

"Kita tentu harus menghormati kepercayaan bangsa Indonesia itu," katanya menjelaskan.

Menurut Yisman, keputusan MK yang mengabulkan uji materi UU No 24 Tahun 2013 bersifat "fleksibel" dan bisa diakomodir oleh penghayat kepercayaan yang jumlahnya di Indonesia lebih dari 200 penganut.

Mereka para penghayat kepercayaan bisa saja mencantumkan agama yang dianutnya secara jelas. Misalnya, kata dia, kepercayaan agama masyarakat Badui ditulis pada kolom KTP-el dengan kode AK "Selam Wiwitan".

"Saya kira putusan MK itu bersifat "fleksibel" dan bisa diakomodir sesuai dengan agama yang dianut masyarakat penghayat kepercayaan," katanya.

Tokoh masyarakat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Saija sebagaimana dilansir Antara mengatakan pada dasarnya masyarakat Badui ingin diakui kepercayaan agamanya oleh pemerintah.

Padahal, masyarakat Badui sejak dulu hingga kini tinggal di negara Indonesia,namun kenapa tidak memiliki agama yang dicantumkan pada KTP-el. Karena itu, masyarakat Badui sangat senang putusan MK yang mengabulkan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Kami akan mengawal proses putusan MK itu agar agama kepercayaan "Selam Wiwitan" ditulis dikolom KTP-el," pungkas Saija tokoh Badui.(*)



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH