Kemendagri Belum Pernah Terima Informasi Djoko Tjandra Jadi WNA Papua Nugini Djoko Tjandra-ist/net

MerahPutih.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencetatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengklarifikasi soal pembuatan e-KTP buronan Kejaksaan Agung Djoko Tjandra.

Menurutnya, dalam database kependudukan Djoko Tjandra tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Sebelumnya terpidana kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, itu disebut-sebut berpindah kewarganegaraan ke Papua Nugini.

Baca Juga

Dianggap Remehkan Djoko Tjandra, Yasonna Layak Direshuffle

"Sampai saat ini Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Provinsi DKI belum pernah menerima informasi tentang pelepasan kewarganegaraan (Djoko Tjandra)," kata Zudan dalam keterangannya, Rabu (8/7).

Zudan mengatakan pihaknya membutuhkan informasi dan data dari Kementerian Hukum dan HAM terkait kewarganegaraan Djoko Tjandra. Menurutnya, apabila terbukti sudah menjadi WNA, maka e-KTP dan KK WNI akan dibatalkan oleh Dinas Dukcapil DKI.

"Sampai saat ini Dukcapil tidak memiliki data tentang data cekal dan buronan dan belum pernah mendapatkan pemberitahuan tentang subyek hukum yang menjadi buronan atau DPO dari pihak yang berwenang," ungkap Zudan.

Djoko Tjandra. (Foto: Antara/Ist)
Djoko Tjandra. (Foto: Antara/Ist)

Zudan menegaskan, agar kasus seperti ini dapat dicegah, Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil perlu mendapat informasi tentang data orang yang dicekal, DPO/buronan. Namun, apabila sudah ada data buronan/DPO, maka dukcapil tetap akan memproses rekam sidik jari dan irish mata serta foto wajah agar data penduduk tersebut masuk ke dalam data base kependudukan.

Baca Juga

Djoko Tjandra Kembali Absen di Sidang PK

"Namun e-KTP akan diberikan pada saat yang bersangkutan memenuhi kewajiban hukumnya. Sesuai dengan Pasal 8 UU No 24 Tahun 2013 salah satu kewajiban Dinas Dukcapil adalah memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas setiap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting," ujarnya.

Zudan mengaku sudah mendapat laporan dari Lurah Grogol Selatan bahwa pihak petugas di kelurahan tidak ada yang mengetahui Djoko Tjandra adalah buron. Sehingga memproses permohonan seperti biasanya.

"Dalam database kependudukan, data yang bersangkutan selama sembilan tahun tidak melakukan transaksi dan belum melakukan perekaman. Akan aktif secara otomatis apabila bersangkutan datang dan melakukan perekaman e-KTP," tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga, Djoko Tjandra mendaftarkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 dengan nama barunya, Joko Soegiarto Tjandra.

"Untuk mengajukan PK, Joko Soegiarto Tjandra wajib melampirkan copy KTP. Setelah ditulusuri dia telah melampirkan copy KTP tertanggal 8 Juni 2020, artinya KTP tersebut baru dicetak pada tanggal 8 Juni 2020," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (6/7).

Boyamin menuturkan, Joko Soegiarto Tjandra melakukan rekam data dan cetak e-KTP di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan dengan alamat Jalan Simprug Golf I Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dia menduga, alamat tersebut sesuai dengan permohonan PK.

Baca Juga

Djoko Tjandra tak Berstatus DPO Saat Bikin e-KTP

"Semestinya Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi Warga Negara lain Papua Nugini dalam bentuk memiliki Pasport Negara Papua Nugini . Berdasar Pasal 23 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan hilang apabila memiliki pasport negara lain," ujar Boyamin.

"KTP baru Joko Soegiarto Tjandra tertulis tahun lahir 1951, sementara dokumen lama pada putusan PK tahun 2009 tertulis tahun lahir 1950," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPRD Sebut Keterisian Tempat Tidur COVID-19 DKI Capai 50 Persen
Indonesia
Ketua DPRD Sebut Keterisian Tempat Tidur COVID-19 DKI Capai 50 Persen

Prasetyo meminta kepada warga Jakarta agar tidak abai dalam menjalankan protokol kesehatan

Jokowi Kirim Ribuan Paket Sembako untuk Korban Bencana Alam di NTT dan NTB
Indonesia
WNA yang Masuk ke Indonesia Kini Wajib Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
WNA yang Masuk ke Indonesia Kini Wajib Sudah Divaksin COVID-19

Sementara itu, pengecualian sertifikat vaksinasi diberikan kepada diplomat dan kunjungan pejabat asing setingkat menteri

10 Hari Operasi Yustisi, 82 Ribu Lebih Orang Kena Sanksi
Indonesia
10 Hari Operasi Yustisi, 82 Ribu Lebih Orang Kena Sanksi

Sejauh ini sudah terkumpul denda sebesar Rp233 juta yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Polda Jatim Bongkar Kasus Prostitusi Online Bermodus Paket Wisata Doraemon
Indonesia
Polda Jatim Bongkar Kasus Prostitusi Online Bermodus Paket Wisata Doraemon

Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Timur (Jatim) membongkar kasus prostitusi di sebuah rumah kos dengan modus paket wisata Doraemon.

Kasus COVID-19 Prancis Kembali Melonjak
Indonesia
Kasus COVID-19 Prancis Kembali Melonjak

Jumlah kasus baru COVID-19 bertambah 4.203, sehingga secara keseluruhan berjumlah 328.980.

Pecah Rekor Setelah 16 Bulan Kasus COVID-19 di Tanah Air Penambahan Capai 15.308
Indonesia
Pecah Rekor Setelah 16 Bulan Kasus COVID-19 di Tanah Air Penambahan Capai 15.308

Kasus aktif COVID-19 atau pasien yang dirawat dan isolasi kini mencapai 160.524 orang

Korban Gempa Majene Dirawat di RS Lapangan
Indonesia
Korban Gempa Majene Dirawat di RS Lapangan

BPBD Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar masih melakukan pendataan dan mendirikan tempat pengungsian.

[Hoaks atau Fakta]: Indeks CT Jadi Rujukan Kesembuhan Pasien COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Indeks CT Jadi Rujukan Kesembuhan Pasien COVID-19

Nilai CT bukanlah tolak ukur kesembuhan pasien Covid-19 dan juga bukan patokan apakah sesorang masih bisa menularkan Covid-19.

RS Perawatan COVID-19 Terancam Penuh, Asrama Haji Siap Dijadikan Tempat Isolasi
Indonesia
RS Perawatan COVID-19 Terancam Penuh, Asrama Haji Siap Dijadikan Tempat Isolasi

Kasus harian COVID-19 meningkat dalam sebulan terakhir sehingga sejumlah rumah sakit dipenuhi pasien yang melakukan perawatan dan isolasi.