Kemendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan NPHD 100% Logo Kemendagri. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil kepala daerah yang belum juga merealisasikan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 hingga Bulan Agustus. Hal itu dikatakan Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian di Jakarta, Sabtu (25/7).

Ardian mengatakan, terhadap Pemda yang proses transfernya masih di bawah 100% secara berkala terus dilakukan penekanan agar proses pencairannya dapat segera diselesaikan sebelum bulan Agustus 2020.

Baca Juga

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi COVID-19, Politik Uang Subur atau Hilang?

"Selanjutnya, terhadap pemerintah daerah yang transfernya kepada KPU dan Bawaslu kurang dari 40%, kami telah berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah untuk dibuatkan teguran pada kepala daerah dimaksud. Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Agustus pemerintah daerah pelaksana Pilkada belum mentransfer 100% NPHD-nya kepada penyelenggara Pilkada, para kepala daerah dimaksud akan diundang ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan khusus dari Bapak Mendagri," tegasnya.

Tercatat, per tanggal 24 Juli Pukul 21.00 WIB, realisasi kepada KPU yakni Rp. 9,22 Trilliun atau 90,49%, sementara realisasi pencairan untuk Bawaslu yakni Rp. 3,05 Trilliun atau 88,32 %, sedangkan untuk PAM yaitu Rp. 574,88 Milliar atau 37.64 %.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian di Jakarta, Sabtu (25/07).
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian di Jakarta, Sabtu (25/7). Foto: Humas Kemendagri

"206 Pemda, di dalamnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi telah 100% transfer ke KPU," kata Ardian.

Sementara itu terdapat 5 Pemda yang transfernya kurang dari 40%, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate, Kabupaten Karawang, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Halmahera Barat.

Sedangkan untuk pencairan terhadap Bawaslu, tercatat 203 Pemda, di dalamnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalsel, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Jambi, telah 100% transfer ke Bawaslu.

Baca Juga

Industri Media Akan Diberi Insentif Cegah Ancaman Penutupan dan PHK

"Terdapat 4 pemda yang transfernya kurang dari 40%, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Pegunungan Bintang," bebernya.

Untuk realisasi pencairan terhadap PAM, tercatat 55 Pemda, di dalamnya ada Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Tengah telah 100% transfer ke Pihak PAM. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MUI Tegaskan Pengurusan Jenazah Korban COVID-19 Penuhi Syariat Islam
Indonesia
MUI Tegaskan Pengurusan Jenazah Korban COVID-19 Penuhi Syariat Islam

Tahapan dalam protokol kesehatan pengurusan jenazah yang tercantum dalam fatwa MUI.

Asa Tau Samawa Jati Diri Rakyat Sumbawa
Tradisi
Asa Tau Samawa Jati Diri Rakyat Sumbawa

Dalam ekosistem pacuan, ada anak‚Äďanak tangguh yang sedari kecil disatukan jiwanya dengan kuda.

DPRD ke Pemprov DKI: Untung Pusat Sediakan Wisma Atlet
Indonesia
DPRD ke Pemprov DKI: Untung Pusat Sediakan Wisma Atlet

Eksekutif dan legislatif membahas mengenai pasal-pasal yang ada dalam draf Raperda Penanggulangan COVID-19.

Pemkab Raja Ampat Berencana Kurangi Kapal Wisata Hindari Kerusakan Alam
Indonesia
Pemkab Raja Ampat Berencana Kurangi Kapal Wisata Hindari Kerusakan Alam

Pemerintah daerah sudah melakukan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan

Dampak Banjir, Listrik di Wilayah Bekasi, Cikarang dan Karawang Dipadamkan
Indonesia
Mau Bikin Kacau, Seratus Penyusup Demo di Gedung DPR Ditangkap
Indonesia
Mau Bikin Kacau, Seratus Penyusup Demo di Gedung DPR Ditangkap

"Itu orang-orang yang kena razia, mau bikin kacau," katanya

Update COVID-19 Rabu (7/10) 315.714 Positif, 240.291 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (7/10) 315.714 Positif, 240.291 Sembuh

Penambahan itu menyebabkan total kasus di Indonesia kini berjumlah 315.714 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Jaksa Pinangki Minta Pemeriksaannya Ditunda Sepekan
Indonesia
Jaksa Pinangki Minta Pemeriksaannya Ditunda Sepekan

Yang bersangkutan dicecar pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan

Bawaslu Ultimatum Kepala Daerah tidak Politisasi Bansos COVID-19
Indonesia
Bawaslu Ultimatum Kepala Daerah tidak Politisasi Bansos COVID-19

Keputusan ini diatur dalam Pasal 71 (3) jo ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 188 sebagai tindak pidana pemilihan.

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin Divonis 6 Tahun Bui
Indonesia
Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin Divonis 6 Tahun Bui

Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Dzulmi Eldin berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.