Kemendag Perkuat Aturan Izin Aset Kripto untuk Lindungi Konsumen Ilustrasi sejumlah mata uang kripto. (ANTARA/Pexels)

MerahPutih.com - Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan konsumen terkait aset kripto.

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperkuat peraturan perizinan aset kripto untuk perlindungan konsumen.

"Bappebti terus mengatur dan mengawal perdagangan aset kripto dalam sejumlah peraturan, termasuk perizinan, sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen," tegas Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, Jumat (14/10).

Baca Juga:

Pemerintah Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

Menurut Didid, Bappebti berupaya melakukan penilaian perizinan secara transparan, efektif, dan efisien pada setiap Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) termasuk dalam hal mekanisme perdagangannya.

Pada platform salah satu pedagang aset kripto terbesar di Indonesia, nasabah yang melakukan pengisian fiat akan langsung tercatat sebagai BIDR. BIDR adalah aset kripto berupa token berbasis rupiah yang memiliki proporsi nilai yang sama dengan IDR, yaitu 1 IDR=1BIDR. Kemudian, transaksi jual beli aset kripto dilakukan dengan menggunakan BIDR tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 13 (2) huruf b tentang ruang lingkup kegiatan fasilitasi transaksi perdagangan aset kripto yang diperbolehkan, hal tersebut masuk ke dalam pertukaran antara satu atau lebih antara jenis aset kripto.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya menjelaskan, saat ini Bappebti sedang membentuk kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan fisik aset kripto untuk menjaga keamanan transaksi perdagangan, memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan transparan.

"Bursa aset kripto, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto sedang dalam tahap pendaftaran dan penilaian perizinan. Bappebti tidak ingin terburu-buru untuk memastikan ekosistem yang terbentuk dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya," imbuhnya.

Baca Juga:

Pemerintah akan Atur Perdagangan Kripto

Tirta menambahkan, seluruh lembaga yang dibentuk pada ekosistem perdagangan aset kripto memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan menerima pelaporan dari pedagang aset kripto.

Adapun fungsi setiap lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut, lembaga kliring, berfungsi sebagai lembaga penyimpan dana pelanggan aset kripto.

Minimal 70 persen dana pelanggan disimpan di lembaga kliring dan 30 persen dapat disimpan di pedagang aset kripto, serta melakukan penyelesaian transaksi aset kripto. Pengelola tempat penyimpanan aset kripto, berfungsi sebagai lembaga penyimpan aset kripto pelanggan yang ditransaksikan di pedagang aset kripto.

Minimal 50 persen dari aset kripto yang akan ditransaksikan dan 50 persen di pedagang aset kripto. Sedangkan, pedagang aset kripto, berfungsi sebagai tempat pelaksanaan transaksi perdagangan aset kripto.

"Untuk mewujudkan ekosistem ini, Bappebti akan terus berkoordinasi dengan para pelaku, lembaga, otoritas, dan asosiasi terkait dalam penyusunan peraturan aset kripto. Dengan begitu, akan tercipta ekosistem yang aman dan juga berdampak positif bagi masyarakat serta perekonomian nasional," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Indonesia Segera Miliki Bursa Kripto

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Bolehkan Warga Jakarta Salat Tarawih di Masjid, Asal Taat Prokes
Indonesia
Anies Bolehkan Warga Jakarta Salat Tarawih di Masjid, Asal Taat Prokes

"Sekarang sudah bisa dilaksanakan di masjid, tetapi ikuti juga protokol kesehatan. Sehingga di satu sisi kegiatan ibadahnya bisa berjalan, di sisi lain keselamatannya terjaga. Itu yang paling penting," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (31/3).

Pencipta Lagu Ojo Dibandingke Bangga Karyanya Viral
Indonesia
Pencipta Lagu Ojo Dibandingke Bangga Karyanya Viral

Lagu "Ojo Dibandingke" mendadak viral setelah di-cover Farel Prayoga di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat upacara peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia, Rabu (7/8).

Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara Ditunjuk Presiden, Masa Jabatan 5 Tahun
Indonesia
Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara Ditunjuk Presiden, Masa Jabatan 5 Tahun

Dalam Pasal 10 UU IKN dijelaskan masa jabatan kepala dan wakil kepala otorita. Keduanya menjabat selama lima tahun dan bisa ditunjuk kembali dalam masa jabatan yang sama.

Mahasiswa Tuntut Jokowi Keluarkan Pernyataan Resmi Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden
Indonesia
Mahasiswa Tuntut Jokowi Keluarkan Pernyataan Resmi Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden

Aliansi Mahasiswa Indonesia bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan demo dengan membawa sejumlah tuntutan, Kamis (21/4).

Pesan Jokowi ke Capres-Cawapres: Jangan Politisasi Agama!
Indonesia
Pesan Jokowi ke Capres-Cawapres: Jangan Politisasi Agama!

“Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," tegas Jokowi.

Replika Mobil Formula E Akan Dipajang di CFD, Warga Diizinkan Berfoto
Indonesia
Replika Mobil Formula E Akan Dipajang di CFD, Warga Diizinkan Berfoto

Panitia Formula E akan memanfaatkan kegiatan car free day (CFD) sebagai ajang memamerkan mobil bertenaga energi listrik tersebut.

Anies Pastikan Hewan Kurban Pasokan dari Luar Jakarta Aman dari PMK
Indonesia
Anies Pastikan Hewan Kurban Pasokan dari Luar Jakarta Aman dari PMK

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menerima hewan ternak dari luar daerah untuk memenuhi stok kebutuhan Idul Adha.

Ketua Komisi A DPRD DKI Buka Suara soal Penggeledahan KPK
Indonesia
Ketua Komisi A DPRD DKI Buka Suara soal Penggeledahan KPK

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono membenarkan bahwa penyidik lembaga antirasuah itu melakukan penggeledahan di gedung parlemen Kebon Sirih.

Syarat Merayakan Tahun Baru di Bandung
Indonesia
Syarat Merayakan Tahun Baru di Bandung

Akhir pekan ini Kota Badung bakal dipenuhi oleh wisatawan yang hendak berlibur

Dewas KPK Gelar Sidang Etik Lili Pintauli Selasa Besok
Indonesia
Dewas KPK Gelar Sidang Etik Lili Pintauli Selasa Besok

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, pekan depan.