Kemenaker Minta Anies Tetapkan UMP Sesuai PP 36/2021, Kenaikan 5,1 Persen Direvisi? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika menemui massa dari para buruh yang berunjuk rasa soal UMP di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (18/11). ANTARA/HO-Humas Pemprov DKI Jakarta

MerahPutih.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyarankan penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen untuk direvisi.

Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menjalankan aturan turunan Undang-undang (UU) Cipta Kerja dalam menetapkan UMP tahun depan. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengirimkan surat ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk meninjau ulang formula besaran UMP Jakarta.

Baca Juga:

Tak Ikuti Jejak Anies, Ganjar Tegaskan UMP Jateng Sesuai Peraturan Pemerintah

Surat Anies pun dibalas Menteri Ida pada 18 Desember 2021 lalu yang diperkuat dengan jawaban dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian per tanggal 21 Desember 2021. Dari surat itu, Anies diperintahkan untuk memberlakukan UMP sesuai dengan PP 36/2021.

Berdasarkan PP 36/2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya naik 0,85 persen atau sebesar Rp 39,749 menjadi Rp 4.453.935 per bulan.

"Jawabannya (Menteri Ida) terkait masalah mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu pada PP 36," ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah di gedung DPRD DKI, Senin (27/12).

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI ini menampik bila penetapan UMP DKI tahun 2022 dilakukan secara sepihak.

Baca Juga:

UMP DKI 2022 Dikabarkan Direvisi Lagi, Begini Tanggapan Wagub Riza

Sambung Andri, penetapan UMP tersebut berdasarkan pembicaraan di Dewan Pengupahan yang dihadiri oleh unsur pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha.

"Pada saat pembahasan tidak ada kesepakatan, tahun-tahun lalu juga tidak ada kesepakatan. Apakah 2021 ada kesepakatan? Tidak. Tapi kami ikut membicarakan," ucapnya.

Menurutnya, penetapan UMP DKI sebesar 5,1 persen berdasarkan pertimbangan proyeksi dari Bank Indonesia (BI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), lalu mengacu dari angka yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Rilis BPS data nasional menyebutkan 5,1 pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan itu selama ini yang dipakai," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Gubernur Banten Ogah Ikutan Anies Revisi UMP

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Budiman Usul Presiden Jokowi Jadi Wantimpres di Periode Selanjutnya
Indonesia
Budiman Usul Presiden Jokowi Jadi Wantimpres di Periode Selanjutnya

"Agenda Pak Jokowi kita teruskan dengan cara menempatkan beliau sebagai Wantimpres atau ketua Dewan Pertimbangan Presiden," ujarnya.

Soal Kebocoran 26 Juta Dokumen, Polri Sebut Datanya Hoaks
Indonesia
Soal Kebocoran 26 Juta Dokumen, Polri Sebut Datanya Hoaks

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan bahwa data tersebut hoaks. Dedi juga mengatakan bahwa data itu bisa didapatkan di internet.

3 Partai Ajukan Sengketa Pendaftaran Parpol Dinilai Tidak Penuhi Syarat
Indonesia
3 Partai Ajukan Sengketa Pendaftaran Parpol Dinilai Tidak Penuhi Syarat

KPU memastikan 16 partai politik tidak bisa lolos tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 karena dokumen pendaftaran tidak lengkap.

Minta Perluas Penanaman Sorgum di NTT, Strategi Jokowi Hadapi Krisis Pangan
Indonesia
Minta Perluas Penanaman Sorgum di NTT, Strategi Jokowi Hadapi Krisis Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sorgum jadi alternatif sumber pangan selain beras dan jagung guna menghadapi krisis pangan.

KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Bepergian ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Bepergian ke Luar Negeri

Diketahui, Bambang telah berstatus tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia.

Gempa Afghanistan, MER-C Kirim Bantuan Tim Bedah
Indonesia
Gempa Afghanistan, MER-C Kirim Bantuan Tim Bedah

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Afghanistan, Rabu (22/6).

Gibran Minta Karyawan Lapor Jika Digaji tak Sesuai UMK 2023
Indonesia
Gibran Minta Karyawan Lapor Jika Digaji tak Sesuai UMK 2023

"Kalau ada keluhan-keluhan dari buruh soal pembayaran UMK tidak sesuai segera laporkan ke saya. Januari ini merupakan perdana penerapan pembayaran UMK 2023," katanya.

Airlangga Berikan Mobil Listrik Kuning-Merah G24 ke Puan
Indonesia
Airlangga Berikan Mobil Listrik Kuning-Merah G24 ke Puan

Airlangga dan Puan langsung menaiki mobil listrik berwarna kuning-merah dengan tulisan G24 di bagian belakangnya itu.

Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda, TransJakarta Sesuaikan Layanan Bus
Indonesia
Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda, TransJakarta Sesuaikan Layanan Bus

Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi unjuk rasa elemen buruh di sekitar Patung Kuda dan sekitarnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penyesuaian beberapa rute yang melintas di sekitar lokasi tersebut.

Ada Temuan Terbaru Terkait Luka Tembak Brigadir J
Indonesia
Ada Temuan Terbaru Terkait Luka Tembak Brigadir J

Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam menduga, Brigadir J yang tewas kemungkinan ditembak dari jarak berlainan atau berbeda-beda.