Kemenaker Gagalkan Pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Nonprosedural ke Timteng Ilustrasi: Pekerja migran Indonesia (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan pengiriman 11 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah.

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menjelaskan 11 CPMI yang akan dikirimkan ke Timur Tengah itu dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam mengurusi prosesnya.

Baca Juga:

Indonesia Ingin Segera Tuntaskan MoU Penempatan Pekerja Migran Dengan Malaysia

Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja keluar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja keluar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah.

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan", kata Suhartono dalam keterangannya, Sabtu (19/6).

Sementara itu, Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho Amrullah mengemukakan sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah.

Kepulangan pekerja migran Indonesia. (Foto: Antara)
Ilustrasi: Kepulangan pekerja migran Indonesia. (Foto: Antara)

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," katanya.

Ia menambahkan 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga membuat perlindungan terhadap mereka menjadi rentan. Sebanyak 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan Cilegon.

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI keluar negeri ini melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Baca Juga:

50 Ribu Pekerja Migran Indonesia Balik Ke Tanah Air

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," katanya.

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi tindak pidana pada kasus ini.

Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini. "Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Yuli. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNN Bongkar Jaringan Dumai-Madura Pengedar Ratusan Kg Sabu dan Ekstasi
Indonesia
BNN Bongkar Jaringan Dumai-Madura Pengedar Ratusan Kg Sabu dan Ekstasi

Tim BNN kemudian menangkap M di tepi pantai Dusun Sampan, Aceh Timur

Anies Tambah Saham Bir, PT Delta Djakarta: Itu Berita Lama
Indonesia
Anies Tambah Saham Bir, PT Delta Djakarta: Itu Berita Lama

Pemprov DKI Jakarta disebut-sebut menambah kepemilikan saham produsen bir di PT Delta Djakarta dari semula 26,25 persen menjadi 58,33 persen per Oktober 2020.

Tersangkut Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, Anak Buah Anies Belum Dipecat
Indonesia
Tersangkut Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, Anak Buah Anies Belum Dipecat

Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka

Pekerja Positif COVID-19, Obyek Wisata Umbul Ponggok Ditutup
Indonesia
Pekerja Positif COVID-19, Obyek Wisata Umbul Ponggok Ditutup

Pemerintah Kabupaten Klaten menutup objek wisata air Umbul Ponggok selama tiga hari atau Senin-Rabu (2-4/11).

Dikabarkan Jadi Mensos Bersaing dengan Risma, FX Rudy: Nampaknya Enggak Lah
Indonesia
Dikabarkan Jadi Mensos Bersaing dengan Risma, FX Rudy: Nampaknya Enggak Lah

Selain Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, calon lain yang digadang-gadang menjadi Mensos yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Dituduh Berpihak, KPU Tangsel Minta MK Tolak Permohonan Muhammad-Saraswati
Indonesia
Dituduh Berpihak, KPU Tangsel Minta MK Tolak Permohonan Muhammad-Saraswati

Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Tangerang Selatan karena diduga terjadi tindakan manipulatif .

Klub Malam Jakarta Tutup Selama Pandemi, Dua Lokasi Ini Jadi Favorit Konsumsi Narkoba
Indonesia
Klub Malam Jakarta Tutup Selama Pandemi, Dua Lokasi Ini Jadi Favorit Konsumsi Narkoba

Polda Metro Jaya memastikan tidak ada tempat hiburan malam di wilayah hukumnya yang buka selama pandemi COVID-19.

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Rizieq ke Bareskrim
Indonesia
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Rizieq ke Bareskrim

Rizieq disangkaan melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Jelang Vaksinasi, Kasus COVID-19 di Solo Pecahkan Rekor
Indonesia
Jelang Vaksinasi, Kasus COVID-19 di Solo Pecahkan Rekor

Jumlah tersebut memecahkan rekor selama pandemi di Solo sejak ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 13 Maret 2020 lalu.

[HOAKS atau FAKTA]: Penyintas COVID-19 Bisa Langsung Divaksin Tak Tunggu 3 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penyintas COVID-19 Bisa Langsung Divaksin Tak Tunggu 3 Bulan

Beredar di media sosial tentang perubahan jadwal vaksinasi COVID-19 bagi penyintas.