Kemenag Tetapkan Kuota PPPK untuk Formasi Guru Agama Ilustrasi Guru tengah mengajar. (Foto: Kemendikbud).

Merahputih.com - Kementerian Agama telah mengesahkan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk formasi guru agama. Hal itu disepakati setelah Kementerian Agama melakukan rapat bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian/lembaga terkait lainnya belum lama ini.

"Rapat terakhir, sudah ditentukan kuota PPPK untuk formasi guru agama sebanyak 27.303," ujar Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Rohmat Mulyana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/3).

Baca Juga:

Seleksi 1 Juta Guru Honor Jadi PPPK Dimulai 2021

Keputusan ini memang patut disyukuri. Sebab, awalnya tak ada formasi PPPK untuk guru agama. Bahkan dari keputusan awal berdasarkan rapat lintas kementerian, PPPK bagi guru honorer agama hanya mendapat kuota 9.000 saja.

"Alhamdulillah, dari semula tidak ada, akhirnya ada kebijakan untuk mengalokasikan kuota sebanyak itu. Meski ini tentu belum mengakomodasi semua kebutuhan," jelas dia.

Simulasi belajar. (foto: Antara)
Simulasi belajar. (Foto: Antara)

Kendati telah ditetapkan, Kemenag akan terus memperjuangkan nasib agar sekitar 120.000 honorer guru agama yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia agar bisa terakomodir dalam formasi PPPK.

"Ke depan, Kemenag juga akan terus memperjuangkan agar bisa mendapat kuota PPPK untuk formasi guru agama dalam seleksi-seleksi selanjutnya," ungkap dia.

Baca Juga:

DPR Kritik Rencana Hilangnya Lowongan CPNS Guru

Menurut Rohmat, 27.303 guru agama yang akan ikut seleksi PPPK tersebut sudah terdata dalam sistem Dapodik Kemendikbud. Dengan begitu, Kemenag tinggal mempersiapkan soal ujian.

"Saat ini, Kemenag akan mempersiapkan soal ujian untuk seleksi calon PPPK-nya. Ini masih kita upayakan bersama," kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korban Pelecehan Seksual Eks Kepala BPPBJ DKI Bakal Dilaporkan ke Polisi
Indonesia
Korban Pelecehan Seksual Eks Kepala BPPBJ DKI Bakal Dilaporkan ke Polisi

Pelaku yang merupakan eks Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda bakal melaporkan korban IGM ke aparat kepolisian atas pencemaran nama baik.

Angka Kejahatan di Ibu Kota Turun Selama 2020
Indonesia
Angka Kejahatan di Ibu Kota Turun Selama 2020

Kejahatan yang terjadi di Jakarta pada 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik
Indonesia
Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik

Secara ekonomi jelasnya, mudik mendorong tingkat konsumsi rumah tangga lantaran akan banyak sektor ikutan yang terdampak.

Satpol PP DKI Tutup 516 Rumah Makan Selama PSBB Ketat
Indonesia
Satpol PP DKI Tutup 516 Rumah Makan Selama PSBB Ketat

"Yang ditutup 516, denda 55. Teguran tertulis ada 162. Jumlahnya 733," papar Kasatpol PP DKI, Arifin

Bentrokan Dua Kelompok Ormas di Ciledug Diklaim Hanya Salah Paham
Indonesia
Bentrokan Dua Kelompok Ormas di Ciledug Diklaim Hanya Salah Paham

Kedua kubu ormas ini bentrok karena terjadi kesalahpahaman satu sama lain.

Terjaring OTT KPK, Berapa Harta Kekayaan Bupati Kutai Timur?
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Berapa Harta Kekayaan Bupati Kutai Timur?

Ia ditangkap karena diduga terlibat korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kutai Timur.

Penerima Diperluas, Hibah Pariwisata Naik Jadi Rp3,7 Triliun
Indonesia
Penerima Diperluas, Hibah Pariwisata Naik Jadi Rp3,7 Triliun

Kemenparekraf juga memiliki sejumlah program seperti BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) di destinasi wisata.

Jenazah Pramugari Sriwijaya Air Mia Tresetyani Dikebumikan di Bali
Indonesia
Jenazah Pramugari Sriwijaya Air Mia Tresetyani Dikebumikan di Bali

Jenazah pramugari Sriwijaya Air SJ-182 atas nama Mia Tresetyani rencananya akan dikebumikan di Pemakaman Kristen Taman Mumbul, Badung, Bali.

Risma Ungkap Kinerja Calon Penggantinya Eri Cahyadi
Indonesia
Risma Ungkap Kinerja Calon Penggantinya Eri Cahyadi

"Ke depan itu semua harus diteruskan, diperbaiki apa yang masih kurang, misalnya masih ada beberapa spot yang banjir," katanya.

KPK Geledah Kantor Dinsos Pemkab Bandung Barat
Indonesia
KPK Geledah Kantor Dinsos Pemkab Bandung Barat

KPK tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19