Kemenag Terbitkan SE, ASN Dilarang Gabung Organisasi Terlarang HTI Hingga FPI Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: ANT

Merahputih.com - Untuk mencegah munculnya Ekstrimisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN), Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran (SE) Sekjen Kemenag No 8 Tahun 2021 yang melarang para pegawai berafiliasi dan atau mendukung organisasi terlarang.

Dalam surat edaran tertanggal 3 Februari 2021 itu, pegawai Kemenag juga dilarang berafilisasi dan atau mendukung organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah dicabut status badan hukumnya.

“ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar wajib setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, serta berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” tegas Sekjen Kemenag Nizar dalam keteranganya, Kamis (4/2).

Baca Juga:

Sah! Di Pengujung 2020, FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang

SE ini terbit sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2012 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

Menurut Nizar, keterlibatan ASN dalam mendukung dan/atau berafiliasi dengan organisasi terlarang dan/atau ormas yang dicabut status badan hukumnya dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungan pegawai. “Untuk itu ancaman ini perlu dicegah,” sambungnya.

Adapun organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan sudah dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

Pelarangan bagi ASN Kemenag yang tercakup dalam SE ini meliputi menjadi anggota, memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, menjadi simpatisan, serta terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Net

Selain itu, ASN Kemenag juga dilarang menggunakan simbol-simbol dan atribut, menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

“ASN Kemenag juga dilarang melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya,” jelas Nizar.

Kepada pimpinan satuan kerja (satker) Kemenag, SE ini juga mengamanahkan untuk melakukan tindakan pencegahan keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang itu. Aksi pencegahan itu antara lain bisa dilakukan dengan dengan memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN, terutama dalam kaitan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya.

Baca Juga:

Nasib FPI dan PA 212 Kini: Oposisi di Ujung Tanduk

Pimpinan satker juga harus menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN serta membuka ruang konsultasi dan pembinaan. Evaluasi rutin dan penegakan aturan disiplin juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran yang sama oleh ASN.

“Buka aduan untuk lingkungan internal dan eksternal. Bila perlu lakukan tindakan pencegahan lainnya sesuai dengan ketentuan,” tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Habisi Bos Perkapalan, Pelaku Gelapkan Uang Perusahaan Lebih dari Sekali
Indonesia
Habisi Bos Perkapalan, Pelaku Gelapkan Uang Perusahaan Lebih dari Sekali

"Kerugianya ditaksir sebanyak Rp148.220.160" ungkap Yusri

Tak Ada Efek Samping Penyintas COVID-19 Divaksin
Indonesia
Tak Ada Efek Samping Penyintas COVID-19 Divaksin

Tidak ada efek samping yang ditimbulkan ketika orang yang pernah positif dilakukan suntik vaksin COVID-19.

6 Orang Terkait OTT Rektor UNJ Dilepaskan, KPK Dinilai Makin Ngawur
Indonesia
6 Orang Terkait OTT Rektor UNJ Dilepaskan, KPK Dinilai Makin Ngawur

Ia mengakui ada janji KPK sendiri yang akan mengurangi OTT dengan memperbanyak pencegahan.

Rayakan HUT ke-75, PT KAI Beri Diskon Tiket Kereta 25 Persen
Indonesia
Rayakan HUT ke-75, PT KAI Beri Diskon Tiket Kereta 25 Persen

Pemberian diskon ini dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 perusahaan kereta api di Indonesia tersebut yang jatuh pada 28 September 2020.

1,2 Juta Dosis Sinovac Sudah di Tangan, Menlu Incar Vaksin Produksi COVAX WHO
Indonesia
1,2 Juta Dosis Sinovac Sudah di Tangan, Menlu Incar Vaksin Produksi COVAX WHO

Vaksin COVAX itu ditargetkan sudah masuk Indonesia tahun depan.

PKS Sebut Ada Fenomena Demokrasi Terbajak di Pilwakot Solo
Indonesia
PKS Sebut Ada Fenomena Demokrasi Terbajak di Pilwakot Solo

"Kami merasa ada fenomena demokrasi terbajak di Pilwakot Solo. Itu dapat dilihat dari tidak adanya kesempatan PKS berkomunikasi dengan partai lain untuk membentuk koalisi," keluh Gofar.

Dalam Sehari, 3.241 Pasien Corona Berhasil Sembuh
Indonesia
Dalam Sehari, 3.241 Pasien Corona Berhasil Sembuh

Pemerintah kembali melaporkan informasi penanganan virus Corona (COVID-19) di tanah air.

Komnas HAM: Laskar FPI dengan Polisi Sempat Saling Senggol dan Serang
Indonesia
Komnas HAM: Laskar FPI dengan Polisi Sempat Saling Senggol dan Serang

Komnas HAM menyebut dua laskar FPI tewas Tol Jakarta-Cikampek kilometer 49 karena ada saling senggol dan serang dengan aparat kepolisian.

MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi
Indonesia
MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah Mendesak Pemerintah terutama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Terjadi Lonjakan Jumlah Penumpang Kereta ke Luar Jakarta Saat Libur Panjang
Indonesia
Terjadi Lonjakan Jumlah Penumpang Kereta ke Luar Jakarta Saat Libur Panjang

Sedangkan jumlah kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir adalah 9 KA dengan 2.513 penumpang