Kemenag Terbitkan SE, ASN Dilarang Gabung Organisasi Terlarang HTI Hingga FPI Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: ANT

Merahputih.com - Untuk mencegah munculnya Ekstrimisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN), Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran (SE) Sekjen Kemenag No 8 Tahun 2021 yang melarang para pegawai berafiliasi dan atau mendukung organisasi terlarang.

Dalam surat edaran tertanggal 3 Februari 2021 itu, pegawai Kemenag juga dilarang berafilisasi dan atau mendukung organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah dicabut status badan hukumnya.

“ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar wajib setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, serta berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” tegas Sekjen Kemenag Nizar dalam keteranganya, Kamis (4/2).

Baca Juga:

Sah! Di Pengujung 2020, FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang

SE ini terbit sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2012 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

Menurut Nizar, keterlibatan ASN dalam mendukung dan/atau berafiliasi dengan organisasi terlarang dan/atau ormas yang dicabut status badan hukumnya dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungan pegawai. “Untuk itu ancaman ini perlu dicegah,” sambungnya.

Adapun organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan sudah dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

Pelarangan bagi ASN Kemenag yang tercakup dalam SE ini meliputi menjadi anggota, memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, menjadi simpatisan, serta terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Net

Selain itu, ASN Kemenag juga dilarang menggunakan simbol-simbol dan atribut, menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

“ASN Kemenag juga dilarang melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya,” jelas Nizar.

Kepada pimpinan satuan kerja (satker) Kemenag, SE ini juga mengamanahkan untuk melakukan tindakan pencegahan keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang itu. Aksi pencegahan itu antara lain bisa dilakukan dengan dengan memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN, terutama dalam kaitan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya.

Baca Juga:

Nasib FPI dan PA 212 Kini: Oposisi di Ujung Tanduk

Pimpinan satker juga harus menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN serta membuka ruang konsultasi dan pembinaan. Evaluasi rutin dan penegakan aturan disiplin juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran yang sama oleh ASN.

“Buka aduan untuk lingkungan internal dan eksternal. Bila perlu lakukan tindakan pencegahan lainnya sesuai dengan ketentuan,” tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1,2 Juta Dosis Sinovac Sudah di Tangan, Menlu Incar Vaksin Produksi COVAX WHO
Indonesia
1,2 Juta Dosis Sinovac Sudah di Tangan, Menlu Incar Vaksin Produksi COVAX WHO

Vaksin COVAX itu ditargetkan sudah masuk Indonesia tahun depan.

Gus Yaqut: Memaksakan Atribut Agama Tertentu Kepada yang Beda Agama Bagian dari Pemahaman Simbolik
Indonesia
Gus Yaqut: Memaksakan Atribut Agama Tertentu Kepada yang Beda Agama Bagian dari Pemahaman Simbolik

Seharusnya, agama bukan menjadi justifikasi untuk bersikap tidak adil kepada orang lain yang berbeda keyakinan

Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka

Para orang tua/komite sekolah termasuk organisasi guru dan komunitas untuk bersama-sama mengawasi dan memantau rencana pembukaan sekolah.

Kasus Mensos Juliari, KPK Bakal Periksa Vendor Bansos COVID-19
Indonesia
Kasus Mensos Juliari, KPK Bakal Periksa Vendor Bansos COVID-19

KPK memastikan bakal memeriksa vendor atau rekanan Kementerian Sosial dalam pengadaan dan distribusi bantuan sosial yang menjerat Mensos Juliari.

Novel Sebut Korupsi Bansos Rp100 Triliun, KSP: Pernyataan Itu Tidak Produktif
Indonesia
Novel Sebut Korupsi Bansos Rp100 Triliun, KSP: Pernyataan Itu Tidak Produktif

Pemerintah berkomitmen untuk menutup berbagai celah yang mungkin bisa digunakan untuk korupsi

Akhir Tahun, Indonesia Dapat Pasokan Obat Antivirus dari AS
Indonesia
Akhir Tahun, Indonesia Dapat Pasokan Obat Antivirus dari AS

Molnupiravir diklaim perusahaan farmasi Merck, mampu mengurangi risiko kematian dan rawat inap warga yang terinfeksi virus corona hingga 50 persen.

Wagub DKI Geram DPRD Usul Event Formula E di Jakarta Dibatalkan
Indonesia
Wagub DKI Geram DPRD Usul Event Formula E di Jakarta Dibatalkan

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria geram dengan usulan DPRD yang ingin perhelatan Formula E dibatalkan karena berpotensi merugikan.

Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani Ajukan Rehabilitasi

Sebagai korban, anak dan menantu dari Aburizal Bakrie ini dikatakan Wa Ode berhak mendapat pelayanan rehabilitasi.

Menko Luhut Minta Masukan Guru Besar hingga BEM untuk Bantu Tangani COVID-19
Indonesia
Menko Luhut Minta Masukan Guru Besar hingga BEM untuk Bantu Tangani COVID-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengundang berbagai pihak untuk terus mendukung pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

Nyaris 10 Ribu Wisatawan Padati Pulau Seribu Saat Libur Panjang
Indonesia
Nyaris 10 Ribu Wisatawan Padati Pulau Seribu Saat Libur Panjang

Jika semua patuh terhadap protokol kesehatan, pariwisata terus berjalan