Kemenag Tegur Pemkot Serang yang Larang Restoran Buka Siang Hari Satpol PP Kota Serang melakukan kegiatan penertiban warung makan yang buka siang hari di bulan Ramadan. Foto: satpolpp.serangkota.go.id

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Serang, Banten, melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan pada siang hari selama bulan Ramadan.

Dalam surat Imbauan Bersama nomor 451.13/335 -Kesra/2021 tentang Peribadatan Bulan Ramadan dan Idul Fitri, diatur bahwa restoran dan sejenisnya tutup pada pukul 04.30 WIB hingga 16.00 WIB.

Baca Juga

Kemenag Diminta Sosialisasikan Prosedur Pelaksanaan Salat Tarawih dan Idul Fitri

Juru Bicara Kementerian Agama, Abdul Rochman menilai kebijakan Pemerintah Kota Serang, Banten, yang melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan di siang hari selama Ramadan sangat berlebihan.

Menurut dia, hal ini jelas membatasi akses sosial masyarakat dalam bekerja atau berusaha, apalagi keberadaan rumah makan di siang hari juga dibutuhkan bagi umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa.

“Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip moderasi dalam mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, dan cenderung berlebih-lebihan,” jelas Adung di Jakarta, Kamis (15/4).

Ilustrasi warteg. Foto: Istimewa

Dia menegaskan larangan berjualan yang tertuang dalam kebijakan tersebut diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Terutama bagi orang atau umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa Ramadan, aktivitas pekerjaan jual beli, dan berusaha.

Secara hukum, lanjut Adung, Himbauan Bersama tersebut juga bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yaitu, bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ia berharap ini bisa ditinjau ulang. Semua pihak harus bisa mengedepankan sikap saling menghormati. Bagi mereka yang tidak berpuasa, diharapkan juga bisa menghormati yang sedang menjalankan ibadah puasa.

"Sebaliknya, mereka yang berpuasa agar bisa menahan diri dan tetap bersabar dalam menjalani ibadah puasanya,” kata Adung, yang juga Staf Khusus Menteri Agama ini.

Kebijakan kontroversial ini menimbulkan protes masyarakat karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang Tb Hasanudin mengatakan, jika ada pengelola restoran, rumah makan dan kafe yang nekat beroperasi pada saat waktu yang dilarang, maka bisa terancam sanksi berupa hukuman 3 bulan penjara.

Selain itu, pengelola restoran dan yang lainnya bisa terkena denda maksimal Rp 50 juta.

"Bilamana masih melaksanakan, masih buka, masih melayani di siang hari, maka itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya pidana bisa berbentuk sanksi kurangan badan lebih kurang 3 bulan dan sanksi uang maksimal Rp 50 juta," kata Tb Hasanudin kepada wartawan usai melakukan pengawasan, Rabu (14/4).

Hasanudin mengatakan, tindakan tegas itu sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 21 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010.

"Kalau ada rumah makan yang buka, akan kami sita alat masaknya, atau mungkin kompornya. Saat ini masih sosialisasi, ke depannya kalau ada yang buka, akan ditindak," ujar Hasanudin. (Knu)

Baca Juga

Gus Yaqut Sambangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi di Kemenag

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satpol PP Kumpulkan Uang Rp5,7 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi
Indonesia
Satpol PP Kumpulkan Uang Rp5,7 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi

Pelaksanaan giat penindakan pelanggaran aturan protokol kesehatan dimulai sejak bulan April 2020 hingga 6 Januari 2021 kemarin.

COVID-19 di Jakarta Terus Meroket, 5 Ribu Aparat Gabungan Diturunkan Disiplinkan Warga
Indonesia
COVID-19 di Jakarta Terus Meroket, 5 Ribu Aparat Gabungan Diturunkan Disiplinkan Warga

Kementerian Keuangan RI mencatat jumlah terbanyak pegawai yang terpapar COVID-19, yakni 25 kasus

Besok Prabowo Bakal Ditetapkan Jadi Ketum Gerindra
Indonesia
Besok Prabowo Bakal Ditetapkan Jadi Ketum Gerindra

Muzani menjelaskan, jumlah peserta kongres mencapai 2.500 hingga 3.000 orang

Pelaku Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Pernah Bawa Kabur Perempuan
Indonesia
Pelaku Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Pernah Bawa Kabur Perempuan

Kasusnya, membawa lari wanita yang kini diakui oleh EFY sebagai istrinya.

KRL Solo-Yogyakarta Tetap Beroperasi pada 6-17 Mei
Indonesia
KRL Solo-Yogyakarta Tetap Beroperasi pada 6-17 Mei

KRL Solo-Yogyakarta tetap beroperasi karena masuk kategori transportasi aglomerasi antar daerah derah perbatasan.

Kejagung Dalami Keterkaitan Kerja Sama Tan Kian dengan Benny Tjokro di Kasus Asabri
Indonesia
Kejagung Dalami Keterkaitan Kerja Sama Tan Kian dengan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Febrie mengatakan dalam dua kali pemeriksaan terhadap Tan Kian, penyidik masih menelusuri terkait kerja sama dengan Benny Tjokro tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencari alat bukti perbuatan melawan hukum Tan Kian di kasus Asabri.

Kader PAN Punya Rasionalitas Politik dan Akal Sehat, Tak Mungkin 'Belok' ke Partai Ummat
Indonesia
Kader PAN Punya Rasionalitas Politik dan Akal Sehat, Tak Mungkin 'Belok' ke Partai Ummat

Apabila ada anggota yang keluar dari PAN dan ikut Partai Ummat, itu hanya sebagian kecil saja

640 Pasien Corona Masih Jalani Perawatan di RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
640 Pasien Corona Masih Jalani Perawatan di RS Darurat Wisma Atlet

Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mencatat total pasien yang tengah menjalani perawatan terus menurun.

Sumatera Barat Pertama Kali Tanpa Penambahan Kasus Corona
Indonesia
Sumatera Barat Pertama Kali Tanpa Penambahan Kasus Corona

Sebelumnya ada tanpa catatan penambahan, tetapi karena petugas laboratorium libur dan tidak ada pemeriksaan spesimen.

Istri Didi Kempot Dukung Wali Kota Solo Bangun Monumen Patung Sang Suami
Indonesia
Istri Didi Kempot Dukung Wali Kota Solo Bangun Monumen Patung Sang Suami

Pembangunan monumen patung itu atas keinginan Wali Kota dan sobat ambyar fans berat almarhum Didi Kempot.