Kemenag Pastikan LAZ ABA Ilegal Staf Khusus Menteri Agama Bidang Toleransi, Terorisme, Radikalisme dan Pesantren, Nuruzzaman. (ANTARA/HO-Kemenag)

Merahputih.com - Densus 88 menangkap sejumlah pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrohman bin Auf (LAZ ABA) di Lampung yang diduga menghimpun dana terkait dengan terorisme.

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Toleransi, Terorisme, Radikalisme dan Pesantren, Nuruzzaman, memastikan LAZ ABA adalah lembaga ilegal karena tidak memiliki izin operasional.

"Izin LAZ ABA sudah dicabut sejak 29 Januari 2021," tegas pria yang akrab disapa Zaman kepada wartawan, Jumat (5/11).

Baca Juga

Jumlah Warga Binaan Bandar Narkoba dan Teroris Naik Tajam Tahun Ini

LAZ ABA berkantor pusat di DKI Jakarta. Karenanya, pencabutan izin diterbitkan oleh Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta.

Hal itu sesuai Surat Keputusan Kakanwil Kemenag DKI Jakarta No 103 tahun 2021 tentang Pencabutan Izin Lembaga Amil Zakat Abdurrohman bin Auf.

"Diktum dalam SK itu menyebutkan, menetapkan pencabutan izin pendirian Lembaga Amil Zakat Abdurrohman bin Auf," sambungnya.

Menurut Nuruzzaman, kebijakan pencabutan izin diambil setelah dilakukan monitoring dan evaluasi pasca terjadinya kasus penyalahgunaan kotak amal pada medio Desember 2020 yang juga terjadi di Lampung.

Modus ini terungkap oleh polisi dan Kemenag saat itu bersama BNPT dan pihak terkait lainnya melakukan monitoring dan evaluasi.

Sekedar informasi, sebanyak tiga orang pengurus Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (LAZ BM ABA) Lampung ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Ketiganya ditangkap karena diduga berkaitan dengan aktivitas penggalangan dana aksi terorisme menggunakan kotak amal.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, tiga orang itu ditangkap dalam operasi Densus yang digelar selama tiga hari. Khususnya di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, dan Bandar Lampung.

Ketiga orang yang ditangkap yakni SU (61) di Desa Bagelan, Kabupaten Pesawaran. Kemudian SK (59) di Desa Bataranila, Kabupaten Lampung Selatan. Sementara DRI (59) ditangkap di Bandar Lampung. "Ketiganya pengurus LAZ ABA Lampung dan pengurus cabang," kata Pandra.

Menurut dia, ada dugaan ketiga orang ini terlibat penggalangan dana aksi yang terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI). "Diduga terlibat aksi penggalanan dana dan juga pengkaderan," kata Pandra.

Pandra mengatakan, penangkapan ini adalah pengembangan dari ditangkapnya dua tokoh JI di Lampung pada akhir 2020. Keduanya yakni, Upik Lawanga yang ditangkap pada November 2020 di Lampung Tengah. Kemudian, Zulkarnaen yang ditangkap pada Desember 2020 di Lampung Timur.

Baca Juga

Terduga Teroris di Lampung Ternyata Kepala Sekolah dan Himpun Dana dari Kotak Amal

Upik Lawanga adalah anggota JI yang menjadi dalang dari beberapa aksi teror bom Bali, bom Tentena, serta sejumlah aksi teror mulai dari 2004 - 2006. Sedangkan Zulkarnaen adalah otak dari sejumlah aksi teror di beberapa daerah.

Beberapa di antaranya, pengeboman Kedutaan Besar Filipina dan Gereja Katedral Jakarta dan bom Medan pada 2002. "Dari penangkapan itu kemudian berkembang informasi adanya penggalangan dana dari kotak amal," jelas Pandra.

Sebanyak 791 kotak amal diamankan dari gudang bekas Kantor LAZ BM ABA di Bandar Lampung. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cara Mencegah COVID-19 Menyerang Ibu Hamil
Indonesia
Cara Mencegah COVID-19 Menyerang Ibu Hamil

Ibu hamil masuk dalam golongan rentan karena selain membutuhkan kesehatan buat dirinya, juga untuk janin di kandungan.

KPK Janji Bakal Usut Tuntas 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Janji Bakal Usut Tuntas 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut tuntas dugaan adanya delapan orang dalam mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di lembaga antikorupsi.

Berikan Vaksin Ketiga kepada Pejabat Negara Dinilai tidak Etis
Indonesia
Berikan Vaksin Ketiga kepada Pejabat Negara Dinilai tidak Etis

"Bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa," kata Wirya dalam keterangan persnya, Kamis (26/8).

Kemendagri Jawab Isu Terdapat Cip di E-KTP untuk Menyadap dan Melacak Orang
Indonesia
Kemendagri Jawab Isu Terdapat Cip di E-KTP untuk Menyadap dan Melacak Orang

Di media sosial ramai unggahan video terkait pembongkaran cip di KTP elektronik yang disebutkan dapat dipergunakan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan seseorang.

Jokowi Bisa Gunakan Kecakapan Prabowo Hadapi Tantangan Global
Indonesia
Jokowi Bisa Gunakan Kecakapan Prabowo Hadapi Tantangan Global

Alutsista, industri pertahanan, komponen cadangan, cadangan logistik nasional dan sebagainya mendapat 18,2 persen

DPRD Minta Pekerjaan Jalan Kadipaten-Jatibarang Segera Dituntaskan
Indonesia
DPRD Minta Pekerjaan Jalan Kadipaten-Jatibarang Segera Dituntaskan

Kemacetan lalu lintas kerap melanda perempatan Kadipaten menuju Bandara Kertjati, Majalengka, Jawa Barat.

Waspadai Cuaca Ekstrem Hantui Sejumlah Wilayah di Tanah Air
Indonesia
Waspadai Cuaca Ekstrem Hantui Sejumlah Wilayah di Tanah Air

"Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir serta angin kencang di berbagai wilayah," tulis pernyataan Kedeputian Bidang Meteorologi BMKG

Cegah Omicron, Kemenhub Perketat Aturan Perjalanan Internasional
Indonesia
Cegah Omicron, Kemenhub Perketat Aturan Perjalanan Internasional

Syarat PCR bagi personel pesawat udara asing, dari semula 7x24 jam menjadi 3x24 jam, serta menambah ketentuan kewajiban tes PCR pada saat kedatangan, bagi personel pesawat udara asing.

Tiga Menteri dengan Elektabilitas Tertinggi dan Dipercaya Masyarakat Versi ARSC
Indonesia
Tiga Menteri dengan Elektabilitas Tertinggi dan Dipercaya Masyarakat Versi ARSC

Survei tersebut dilaksanakan pada 26 April hingga 8 Mei 2021

Abraham Samad Nilai Aturan Perjalanan Dinas Dibiayai Panitia Runtuhkan Marwah KPK
Indonesia
Abraham Samad Nilai Aturan Perjalanan Dinas Dibiayai Panitia Runtuhkan Marwah KPK

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai aturan baru terkait perjalanan dinas dibiayai panitia penyelenggara dapat meruntuhkan marwah lembaga antirasuah.