Kemenag Lobi Arab Saudi Agar Jamaah Umrah tak Harus Karantina 14 Hari Masjidil Haram di Kota Makkah, Arab Saudi, kembali menyambut kelompok jamaah umrah di tengah pandemi COVID-19. (ANTARA)

MerahPutih.com - Kementerian Agaman (Kemenag) menyebut bahwa Arab Saudi akan mulai mengizinkan jemaah umrah dari luar negaranya mulai 10 Agustus 2021.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam edaran, di antaranya terkait vaksin dan keharusan karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Saudi bagi 9 negara (India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon).

Baca Juga

DPR Minta Presiden Jokowi Lobi Langsung Raja Salman Buka Ibadah Umrah

"Perwakilan pemerintah di Saudi, yaitu KJRI di Jeddah, telah menerima edaran tersebut pada 15 Zulhijjah 1442H atau 25 Juli 2021. Kami masih pelajari," terang Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (26/7).

Menurutnya, berkenaan dengan edaran tersebut, KJRI di Jeddah akan melakukan upaya diplomasi melalui Deputi Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Salah satu isu yang dibahas adalah terkait keharusan karantina 14 hari di negara ketiga.

"Kami berharap jemaah Indonesia tidak harus dipersyaratakan seperti itu. Kami dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Dubes Saudi di Jakarta untuk menyampaikan hal dimaksud," sambungnya.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi. (ANTARA/HO-Kemenag)
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi. (ANTARA/HO-Kemenag)

Terkait syarat vaksin booster dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson, Khoirizi akan membahas hal tersebut dengan Kementerian Kesehatan, Satgas Pencegahan COVID-19, dan BNPB.

"Kita akan lakukan langkah koordinasi dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya untuk membahas persyaratan tersebut, agar kebutuhan jemaah umrah Indonesia bisa terlayani," tegasnya.

"Kita berharap pandemi bisa segera teratasi sehingga jemaah Indonesia bisa menyelenggarakan ibadah umrah secara lebih baik," harapnya.

Khoirizi menambahkan bahwa selama ini penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh pihak swasta (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah/PPIU), bersifat Bussines to Bussines (B to B), bukan Government to Government (G to G).

"Kita akan bahas bersama hal ini dengan asosiasi PPIU terkait persyaratan yang ditetapkan Saudi. Untuk kepentingan jemaah, kami juga tetap akan mencoba melakukan lobi," tandasnya. (Knu)

Baca Juga

Saat Pandemi, Nilai Manfaat Pengelolaan Dana Haji Capai Rp 14 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Kemenkes Temukan Kasus Transmisi Lokal COVID-19 Omicron
Indonesia
Kemenkes Temukan Kasus Transmisi Lokal COVID-19 Omicron

Temuan kasus Omicron dari transmisi lokal ini terjadi pada seorang pria yang tidak memiliki riwayat perjalanan luar negeri.

Hasto Beberkan Kader-Kader PDIP Potensial Maju Pilkada DKI Jakarta
Indonesia
Hasto Beberkan Kader-Kader PDIP Potensial Maju Pilkada DKI Jakarta

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 sudah menghangat dengan munculnya banyak tokoh yang digadang-gadang untuk maju sebagai calon.

Target Enam Jam Tak Berhasil, Anies Evaluasi Penanggulangan Banjir Kebon Pala
Indonesia
Target Enam Jam Tak Berhasil, Anies Evaluasi Penanggulangan Banjir Kebon Pala

Bencana banjir yang merendam wilayah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur selama 3 hari menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam penanganan banjir di ibu kota.

Pengamat Kepolisian Nilai Firli Coreng Polri
Indonesia
Pengamat Kepolisian Nilai Firli Coreng Polri

"Lho sekarang menarik tiba-tiba penyidik KPK yang dari Polri saja bisa, masak persoalan seperti ini nggak bisa bertindak? " ujar Sahat Dio.

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Siregar
Indonesia
Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Siregar

Sepanjang laporan tersebut benar adanya tentu akan disidangkan oleh Dewas

Eks Bupati Kukar Dicecar Soal Peran Azis Rekomendasikan Robin Urus Perkara di KPK
Indonesia
Eks Bupati Kukar Dicecar Soal Peran Azis Rekomendasikan Robin Urus Perkara di KPK

Pemeriksaan Rita dilakukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Banten.

Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif
Indonesia
Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif

Problematika penegakan hukum korupsi di Indonesia terkadang sangat kaku

Bareskrim Musnahkan 3,6 Ton Shabu Dari Timur Tengah dan Malaysia
Indonesia
Bareskrim Musnahkan 3,6 Ton Shabu Dari Timur Tengah dan Malaysia

Jika dibiarkan beredar di masyarakat, dampaknya bisa mematikan dan mengancam generasi muda

Lulusan SMA/SMK Bisa Daftar CPNS Jadi Tim SAR Basarnas Kantor Palangka Raya
Indonesia
Lulusan SMA/SMK Bisa Daftar CPNS Jadi Tim SAR Basarnas Kantor Palangka Raya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS 2021, serta dibuka mulai 30 Juni 2021 lalu hingga 21 Juli 2021.

Wapres Ma'ruf: Mengkritik Bukan Tindakan Radikal
Indonesia
Wapres Ma'ruf: Mengkritik Bukan Tindakan Radikal

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut mengkritik pemerintah bukanlah tindakan radikal selama disampaikan sesuai koridor hukum dan tidak mengancam terjadinya perpecahan bangsa.