Kemenag Kucurkan Rp1 Triliun Bantu Pesantren yang Terdampak COVID-19 Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi. (Antaranews)

MerahPutih.com - Kementerian Agama (Kemenag) akan kembali menyalurkan bantuan operasional untuk pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi COVID-19. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan bahwa bantuan tahap II ini akan mulai cair pada pekan depan.

“Kami sudah melakukan revisi juknis penyaluran bantuan dan itu sudah selesai. SK Penetapan Penerima Bantuan juga sudah terbit. Insya Allah pekan depan sudah mulai proses pencairan. Jumlahnya lebih Rp1 triliun. Ini bentuk perhatian negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan di masa COVID-19," ” terang Zainut dalam keteranganya di Jakarta, Sabtu (3/10)

Menurut Wamenag, Ditjen Pendidikan Islam akan segera mengirimkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan kepada Kanwil Kemenag Provinsi. Nantinya, Kanwil akan menyampaikan ke Kankemenag Kab/Kota untuk diinformasikan kepada para penerima bantuan.

Baca Juga

DPR Kritik Pejabat Negara yang Abaikan Protokol Kesehatan

“Daftar penerima bantuan juga akan segera diupload di website PD Pontren agar bisa diakses luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, Surat Perintah Penyaluran Bantuan (SP2D) akan segera diberikan kepada bank penyalur.

Nantinya, mereka harus mendistribusikan bantuan tersebut ke rekening penerima selambat-lambatnya 15 hari setelah SP2D terbit. Para penerima bantuan bisa segera mengurus pencairan dengan datang ke bank penyalur sambil membawa Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan.

“Bantuan disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan. Tidak ada potongan dalam bentuk dan atas alasan apapun,” tegasnya.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono menambahkan, bantuan operasional tahap II yang akan segera cair sejumlah Rp1.089.560.000.000,- Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 8.849 pesantren. Jumlah ini terdiri atas, 5.455 pesantren kategori kecil (mendapat bantuan Rp25juta), 1.720 pesantren sedang (Rp40juta), dan 1.674 pesantren besar (Rp50juta).

Selain itu, bantuan tahap II ini juga diberikan kepada 32.401 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 45.749 LPTQ/TPQ, dan bantuan pembelajaran daring bagi 1.279 lembaga.

Menurut Waryono, bantuan ini antara lain dapat digunakan untuk pembiayaan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, seperti membayar listrik, air, keamanan, dan lainnya.

Selain itu, bantuan juga bisa untuk membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

“Juga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti membeli sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, alat kebersihan dan lainnya,” tuturnya.

Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk membantu pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di masa COVID-19.

Anggaran ini disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren, terdiri atas: 14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri), 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), dan 2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang.

Selain bantuan operasional, Kemenag juga memberikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga. Masing-masing lembaga mendapat Rp15juta, namun diberikan per bulan Rp5juta selama tiga bulan.

BOP juga disalurkan untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ). Masing-masing MDT dan LPQ akan mendapat Rp10juta.

Baca Juga

DPR Harap Uji Klinis Alat Deteksi COVID-19 Karya Peneliti UGM Segera Rampung

“Bantuan yang cair pada tahap pertama sebesar Rp930.835.000.000, bantuan yang cair tahap kedua sebesar Rp1.089.560.000.000. Jadi totalnya 2.020.395.000.000,-,” jelas Waryono.

"Sisanya akan cair pada tahap ketiga," tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Nilai 'Hilangnya' TAP MPRS di RUU HIP Pintu Masuk Masalah Ketatanegaraan
Indonesia
MPR Nilai 'Hilangnya' TAP MPRS di RUU HIP Pintu Masuk Masalah Ketatanegaraan

Penjabaran dan haluan ideologi Pancasila sudah disepakati dan itu ada dalam Pembukaan UUD

Menaker Siapkan Pedoman Keberlangsungan Usaha Saat Pandemi
Indonesia
Menaker Siapkan Pedoman Keberlangsungan Usaha Saat Pandemi

Terdapat juga penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus COVID-19 .

 KPK Sebut Wacana Presiden Jokowi Soal Hukuman Mati Koruptor Hanya Retorika
Indonesia
KPK Sebut Wacana Presiden Jokowi Soal Hukuman Mati Koruptor Hanya Retorika

"Saya melihatnya seperti itu (hanya retorika). Karena pasalnya sudah ada, of course KPK tidak boleh memberantas korupsi karena enggak suka dendam, benci, kalau pasal 2 harus digunakan juga kita enggak bisa kenakan itu,

Pemprov DKI Larang Warga di Zona Merah Salat Idul Adha di Masjid
Indonesia
Pemprov DKI Larang Warga di Zona Merah Salat Idul Adha di Masjid

Hingga sampai saat ini data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI terdapat 33 Rukun Warga (RW) yang masuk dalam zona merah.

Rizieq Kembali ke Indonesia Pekan Depan, Polisi: Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Rizieq Kembali ke Indonesia Pekan Depan, Polisi: Patuhi Protokol Kesehatan

Polda Metro Jaya mengaku tidak akan menyiapkan pengamanan khusus terkait kepulangan Rizieq

Stafsus Edhy Prabowo yang Sempat Buron Resmi Ditahan KPK
Indonesia
Stafsus Edhy Prabowo yang Sempat Buron Resmi Ditahan KPK

Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misata yang sempat buron kini resmi ditahan oleh KPK.

Terdakwa Keluhkan Nilai Aset yang Disita Melebihi Kerugian Negara dalam Kasus Jiwasraya
Indonesia
Terdakwa Keluhkan Nilai Aset yang Disita Melebihi Kerugian Negara dalam Kasus Jiwasraya

Joko Hartono Tirto dalam pledoi mengeluhkan harta pribadinya yang dikorbankan dan disita.

Anies Akui Punya 100 Rumah Sakit Rujukan COVID-19
Indonesia
Anies Akui Punya 100 Rumah Sakit Rujukan COVID-19

Kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI sebelumnya ada sebanyak 67

Komisi IX Nyatakan RUU Minol Masih Wacana
Indonesia
Komisi IX Nyatakan RUU Minol Masih Wacana

Pembahasan soal RUU minuman beralkohol ini sudah pasti akan memakan waktu

 Sehari Sebelum Mudik Dilarang, 3.383 Perantau dari Jabodetabek Mudik ke Wonogiri
Indonesia
Sehari Sebelum Mudik Dilarang, 3.383 Perantau dari Jabodetabek Mudik ke Wonogiri

Kepala Terminal Induk Giri Adipura Krisak, Agus Hasto Purwanto, mengatakan ada pelonjakan jumlah pemudik di Terminal Induk Giri Adipura selama dua hari ini