Kemenag Imbau Warga DIY Tidak Takbir Keliling Kepala Kanwil Kemenag DIY Masmin Afif (tengah). (Foto: MP/Humas Kemenag DIY)

MerahPutih.com - Peringatan Lebaran 2022 masih berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Menjaga protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) tetap harus dilakukan untuk menekan angka penularan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menyarankan, masyarakat tidak menggelar takbir keliling untuk merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Warga disarankan menyambut Idul Fitri di dalam ruangan.

Kepala Kanwil Kemenag DIY Masmin Afif mengatakan, menyiarkan atau menyebarkan agama tidak harus dengan menggelar takbir keliling dengan menyusuri jalan.

Baca Juga:

Satpol PP Siap Tindak Warga Jakarta Nyalakan Petasan saat Malam Takbiran

"Silakan (Idul Fitri) kita semarakkan dengan takbir, tahmid, dan syukur, dan tentu tidak harus dengan takbir keliling," tegasnya di Yogyakarta, Jumat(29/4)

Imbauan ini juga untuk menindaklanjuti SE Menteri Agama Nomor 08/2022 dan hasil rapat pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022.

Kemenag DIY sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan bupati atau wali kota mengenai pelaksanaan takbir keliling.

Sementara itu, Takmir Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta Jujuk Inhari Edi memastikan pada Lebaran 2022 pengurus masjid meniadakan kegiatan takbir keliling.

Menurut Jujuk, perayaan malam takbir akan dipandu dari masjid. Sementara, masyarakat sekitar masjid dapat ikut mengumandangkan takbir dan tahmid dari teras rumah masing-masing.

Senada, Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melarang kegiatan arak-arakan atau konvoi pada malam takbiran. Larangan ini bertujuan untuk mencegah kerumunan masyarakat yang berpotensi terjadi penularan COVID-19 dan mencegah kemacetan

Baca Juga:

Polisi Tutup Sementara Jalan Pantai Selatan Yogyakarta Saat Malam Takbiran

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjelaskan, masyarakat di persilakan melakukan kegiatan takbiran atau mengumandangkan ungkapan syukur umat Islam menyambut kemenangan di hari raya di dalam masjid atau rumah.

"Untuk takbirannya tidak dilarang, tetapi karena ini masih suasana pandemi COVID-19, arak-arakannya itu yang dilarang," tegas Halim di Bantul.

Apalagi, kata Bupati, pada perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah atau Lebaran 2022 diprediksi terjadi lonjakan arus mudik yang memadati ruas jalan-jalan, sehingga masyarakat agar bersama membantu kelancaran lalu lintas tidak mengadakan arak-arakan.

Sementara itu, Pemda DIY melarang warga bermain petasan saat malam takbiran Idul Fitri 2022. Ratusan petugas Satpol PP akan disebar untuk menindak warga yang nekat bermain petasan.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan, akan menerjunkan personel satpol PP di lima kabupaten/kota untuk memantau pelaksanaan takbir keliling.

"Jika masyarakat tetap menggelar takbir keliling, kami tidak membubarkan, tapi kami akan mengawasi prokesnya dan jika ada yang membawa petasan akan langsung kami sita," kata dia.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta Agus Winarto menegaskan, pihaknya telah melakukan razia petasan menjelang Lebaran di sejumlah titik di Yogyakarta.

Ia membenarkan masih ada sejumlah warga yang menyalakan petasan usai buka puasa. (Patricia Vicka/Yogyakarta)

Baca Juga:

Polda Metro Jaya Larang Takbir Keliling pada Malam Idul Fitri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pangeran Charles Puji Keberhasilan Jokowi Selamatkan Alam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pangeran Charles Puji Keberhasilan Jokowi Selamatkan Alam

Disertakan narasi yang menyatakan bahwa isi dari pidato tersebut merupakan pujian Charles terhadap Jokowi atas keberhasilannya dalam menyelamatkan alam.

Cak Imin Tegaskan Idul Adha Tingkatkan Kesalehan Sosial
Indonesia
Cak Imin Tegaskan Idul Adha Tingkatkan Kesalehan Sosial

"Kalau dua tahun sebelumnya kita terpaksa harus melaksanakan Idul Adha di tengah pandemi, kini pandemi sudah mereda," katanya.

Dapat Suntikan Rp 7,9 Triliun, Waskita Ingin Rampungkan 7 Ruas Tol
Indonesia
Dapat Suntikan Rp 7,9 Triliun, Waskita Ingin Rampungkan 7 Ruas Tol

Penyerapan dana PMN ditargetkan dilakukan secepat mungkin guna memastikan proyek diselesaikan secara tepat waktu.

Waktu Karantina Perjalanan Internasional Dipangkas Jadi Lima Hari
Indonesia
Waktu Karantina Perjalanan Internasional Dipangkas Jadi Lima Hari

Pemerintah memangkas masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang awalnya selama delapan hari kemudian menjadi lima hari.

Instruksi Teranyar Mendagri Terkait Operasional Mal, Toko, Cafe dan Pasar
Indonesia
Instruksi Teranyar Mendagri Terkait Operasional Mal, Toko, Cafe dan Pasar

Kegiatan pada perbelanjaan/mall/pusat pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50 persen pada pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Merusak Organ Tubuh Pada Anak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Merusak Organ Tubuh Pada Anak

Beredar sebuah cuitan oleh akun @RENIEKA2012 dengan klaim bahwa Vaksin Covid-19 menyebabkan kemandulan dan merusak organ dalam anak anak.

Dinkes DKI Tambah Sentra Vaksin Pfizer, Ini Lokasinya
Indonesia
Dinkes DKI Tambah Sentra Vaksin Pfizer, Ini Lokasinya

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) membuka akses vaksinasi COVID-19 Pfizer untuk masyarakat umum sesuai dengan ketentuan.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Takziah ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo
Indonesia
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Takziah ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana bertakziah ke rumah duka Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (2/7).

Ketua DPD Minta Pemerintah Hentikan Isu-Isu Inkonstitusional
Indonesia
Ketua DPD Minta Pemerintah Hentikan Isu-Isu Inkonstitusional

DPR RI meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.

Konflik dan Kekerasan di Papua Cerminan Rendahnya Perhatian Elite Politik di Jakarta
Indonesia
Konflik dan Kekerasan di Papua Cerminan Rendahnya Perhatian Elite Politik di Jakarta

Semua pelaku pelanggaran HAM, baik aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun warga biasa yang terbukti melanggar HAM harus diadili secara terbuka, efektif, dan independen di pengadilan sipil.